Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 97. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 961
Link Soal
Pancasila yang lahir dan digali dari nilai luhur bangsa Indonesia memiliki fungsi fundamental sebagai...
A
Dasar Negara dan Pandangan hidup bangsa
B
Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia
C
Tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai
D
Perjanjian luhur rakyat Indonesia
E
Semua jawaban benar
NO. 962
Link Soal
Pasal 10 UUD 1945 mengatur mengenai kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas...
A
Kepolisian Republik Indonesia
B
Seluruh aparatur sipil negara di pusat dan daerah
C
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
D
Lembaga Yudikatif dan Legislatif
E
Sistem peradilan militer
NO. 963
Link Soal
Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kewenangan daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan atau dana di wilayahnya sendiri adalah...
A
Desentralisasi ekonomi
B
Desentralisasi fiskal
C
Otonomi daerah
D
Desentralisasi administrasi
E
Desentralisasi politik
NO. 964
Link Soal
Pancasila berfungsi sebagai norma dasar (fundamental norm) yang bersifat imperatif. Makna dari sifat imperatif tersebut adalah...
A
Dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
B
Mengikat dan memaksa seluruh warga negara untuk mematuhinya
C
Berisi aturan-aturan teknis pemerintahan
D
Hanya berlaku bagi aparatur sipil negara
E
Bersifat kaku dan tidak bisa ditafsirkan
NO. 965
Link Soal
Tokoh yang memegang peranan utama dalam mendesain Lambang Negara Republik Indonesia serta menentukan posisi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sultan Hamid I
D
Sultan Hamid II
E
Muhammad Yamin
NO. 966
Link Soal
Dalam lambang negara Garuda Pancasila, terdapat perisai dengan simbol-simbol sila. Manakah pasangan simbol dan sila berikut yang tidak tepat?
A
Bintang - Sila ke-1
B
Rantai - Sila ke-2
C
Pohon Beringin - Sila ke-3
D
Kepala Singa - Sila ke-4
E
Padi dan Kapas - Sila ke-5
NO. 967
Link Soal
Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia?
A
Menerapkan standar hukum yang berbeda untuk kelompok masyarakat dengan status sosial yang tidak sama.
B
Memastikan bahwa setiap individu warga negara memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam proses hukum.
C
Memprioritaskan penegakan hukum hanya di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
D
Memberikan keringanan atau perlakuan khusus kepada pejabat publik saat menghadapi proses hukum.
E
Menyederhanakan prosedur hukum demi efisiensi tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan.
NO. 968
Link Soal
Dalam konteks kedaulatan hukum, yang dimaksud dengan 'kesatuan daerah' adalah...
A
Hukum harus berlaku adil di setiap wilayah tanpa terkecuali
B
Penggabungan beberapa wilayah menjadi satu provinsi baru
C
Penerapan hukum nasional yang berlaku tunggal di seluruh wilayah kedaulatan negara
D
Adanya wilayah hukum yang haruslah satu dalam satu kesatuan negara
E
Rakyat yang bersatu di dalam satu daerah administratif
NO. 969
Link Soal
Jika ditinjau dari fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, Pancasila dipahami dalam pengertian...
A
Yuridis konstitusional
B
Sosiologis
C
Etis
D
Filosofis
E
Aksiologis
NO. 970
Link Soal
Dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional, bagaimana pemerintah seharusnya mengimplementasikan prinsip “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945?
A
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur hanya pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan menjanjikan.
B
Membatasi alokasi pembangunan di daerah-daerah terpencil dengan alasan untuk menghemat biaya operasional.
C
Melakukan pembangunan infrastruktur yang merata dan komprehensif di semua wilayah negara, termasuk di daerah-daerah yang terpencil dan kurang terjangkau.
D
Memberikan fokus utama dan prioritas pembangunan hanya pada kota-kota besar atau ibukota provinsi.
E
Mengabaikan kebutuhan pembangunan di daerah-daerah yang dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.