Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 98. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 971
Link Soal
Sebuah organisasi masyarakat lokal di suatu daerah mengusulkan peraturan adat yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi pendatang, meskipun mereka telah menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili sah di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Organisasi tersebut berargumen bahwa peraturan adat ini adalah bagian dari upaya melestarikan budaya dan menjaga kedaulatan komunitas asli. Jika dilihat dari perspektif Pilar Negara, bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi usulan peraturan tersebut?
A
Mengakomodasi usulan tersebut demi menghormati kearifan lokal dan otonomi daerah, selama tidak ada protes keras dari masyarakat.
B
Menolak usulan tersebut secara tegas karena secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, serta prinsip kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.
C
Memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat lokal dan para pendatang untuk mencari jalan tengah yang disepakati bersama, tanpa intervensi langsung pemerintah daerah dalam penentuan substansi.
D
Mengkaji ulang relevansi hak kepemilikan tanah untuk pendatang di daerah tersebut, mempertimbangkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas wilayah semata.
E
Mengajukan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait batas-batas kearifan lokal dan hukum nasional.
NO. 972
Link Soal
Setelah mengalami beberapa kali amandemen UUD 1945, pada Pasal 28 D ayat (3) berubah menjadi ....
A
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
B
Setiap orang berhak atas status warga Negara
C
Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
D
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat
E
Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya
NO. 973
Link Soal
Panitia Sembilan dibentuk untuk mematangkan rumusan dasar negara yang menghasilkan Piagam Jakarta. Di antara nama-nama berikut, siapakah yang tercatat sebagai anggota Panitia Sembilan?
A
Ki Hajar Dewantara
B
Mr. Kasman Singodimejo
C
Dr. Radjiman Widiodiningrat
D
Mr. Ahmad Soebarjo
E
Moh. Natsir
NO. 974
Link Soal
Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pembagian kekuasaan (check and balances). Dalam hal pembentukan Undang-Undang (Legislasi), UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada DPR, namun pembahasan setiap RUU harus dilakukan bersama...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Presiden
C
MPR
D
DPD (untuk semua RUU)
E
Mahkamah Agung
NO. 975
Link Soal
Menurut Pasal 10 UUD 1945, salah satu kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara adalah...
A
Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
B
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya (Pasal 12)
C
Memberikan grasi dan rehabilitasi (Pasal 14)
D
Memberikan gelar dan tanda kehormatan (Pasal 15)
E
Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13)
NO. 976
Link Soal
Sistem politik di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama dalam menjaga stabilitas negara. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi utama sistem politik Indonesia adalah...
A
Mempertahankan pola (pattern maintenance)
B
Pengaturan dan penyelesaian konflik
C
Disintegrasi bangsa
D
Pencapaian tujuan (goal attainment)
E
Integrasi sosial
NO. 977
Link Soal
Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih melalui pemilihan umum, peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait penetapan tersebut adalah ....
A
Melaksanakan pelantikan presiden dan/atau wakil presiden terpilih
B
Meminta pertanggungjawaban dari presiden/wakil presiden
C
Mengesahkan ketetapan hasil pemilu presiden oleh KPU
D
Memberikan pertimbangan kepada KPU mengenai proses pemilu
E
Berpartisipasi dalam diskusi hasil pemilu presiden bersama KPU
NO. 978
Link Soal
Perwujudan Wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, dengan peri kehidupan yang serasi, merata, dan seimbang kemajuannya, merupakan perwujudan Indonesia sebagai satu kesatuan...
A
Politik
B
Hukum
C
Sosial-budaya
D
Bangsa
E
Ekonomi
NO. 979
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, apabila Presiden hendak membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait beban keuangan negara, maka harus memperoleh persetujuan dari...
A
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
B
Bank Indonesia (BI)
C
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
D
Mahkamah Agung (MA)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 980
Link Soal
Perwujudan Pancasila sebagai dasar Negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam ...
A
Sikap dan perilaku anggota masyarakat
B
Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat
C
Peraturan perundang-undangan
D
Sistem sosial yang berbeda
E
Pandangan hidup dan kepribadian bangsa