Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 98. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 971
Link Soal
Sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UUD 1945, persyaratan kehadiran anggota dalam sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal konstitusi adalah sekurang-kurangnya...
A
Setengah dari seluruh anggota
B
Tiga perlima dari total anggota
C
Dua pertiga dari jumlah anggota
D
Empat perlima dari total anggota
E
Tiga perempat dari jumlah anggota
NO. 972
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, muncul berbagai gerakan yang mengadvokasi pembentukan negara berdasarkan ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan Pancasila. Gerakan ini menyebarkan paham melalui media sosial dan mencoba menarik dukungan, terutama dari kalangan muda, dengan argumen tentang kelemahan sistem yang ada. Menghadapi fenomena ini, langkah strategis yang paling tepat untuk mempertahankan keutuhan dan ideologi bangsa berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Memperkuat pendidikan karakter Pancasila sejak dini dan secara masif di semua jenjang pendidikan, serta mengoptimalkan peran tokoh agama dan adat dalam menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa.
B
Melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam gerakan tersebut tanpa kecuali, serta memblokir semua platform media sosial yang menyebarkan paham radikal.
C
Mendorong dialog terbuka dan toleransi antarumat beragama serta suku di berbagai forum untuk menunjukkan keberagaman Indonesia adalah kekuatan, sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
D
Mengintensifkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing dan memperketat izin masuk, serta memperkuat batas negara untuk mencegah infiltrasi ideologi asing.
E
Merevitalisasi peran lembaga-lembaga negara dalam menyosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang menjadi landasan hukum bernegara dan bersistem pemerintahan.
NO. 973
Link Soal
Warisan budaya berupa ungkapan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari sejarah masa lampau, tepatnya dari masa...
A
Kerajaan Majapahit
B
Kerajaan Sriwijaya
C
Kerajaan Mataram
D
Kerajaan Cirebon
E
Kerajaan Bali
NO. 974
Link Soal
Amandemen UUD 1945 mempertegas identitas nasional. Pasal manakah yang secara spesifik mengatur bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Pasal 35
B
Pasal 36
C
Pasal 36A
D
Pasal 36B
E
Pasal 36C
NO. 975
Link Soal
Pada Amandemen Pertama UUD 1945 tahun 1999, perubahan difokuskan pada pembatasan kekuasaan Presiden. Pasal-pasal yang mengalami perubahan pada tahap ini adalah...
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
B
Pasal 18, 18A, 19, 20, 22A, dan Bab IXA
C
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, dan Bab VIIA
D
Pasal 2, 6A, 8, 11, 23B, 24, 31, dan 32
E
Pasal 25E, 26, 27, 28A, dan Bab XA
NO. 976
Link Soal
Di bawah ini yang tidak termasuk dalam teori formal mengenai asal-usul terbentuknya suatu negara adalah...
A
Teori Kekuasaan
B
Teori Kedaulatan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Perjanjian Masyarakat
E
Teori Hukum Alam
NO. 977
Link Soal
Hak seseorang untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain (dalam stelsel pasif) disebut dengan hak...
A
Ius soli
B
Ius sanguinis
C
Opsi
D
Repudiasi
E
Naturalisasi
NO. 978
Link Soal
Identitas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan undang-undang, ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal...
A
24
B
25
C
25A
D
25B
E
25C
NO. 979
Link Soal
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menuntut setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kompetensi dalam hal...
A
Menolak segala bentuk pengaruh eksternal secara mutlak
B
Mengadopsi seluruh budaya asing tanpa filter
C
Berpikir secara kritis dan rasional dalam menghadapi perkembangan zaman
D
Hanya fokus pada pelestarian budaya masa lalu saja
E
Membatasi pergaulan internasional
NO. 980
Link Soal
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 guna mengatasi krisis ketatanegaraan. Berikut ini yang BUKAN merupakan poin utama dari isi dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran badan Konstituante
B
Pembentukan Dewan Penasihat Presiden
C
Pernyataan tidak berlakunya UUDS 1950
D
Pemberlakuan kembali UUD 1945
E
Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat