Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 98. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 971
Link Soal
Tinjauan Pancasila sebagai satu kesatuan nilai yang utuh dan tidak terpisahkan disebut dengan dasar...
A
Aksiologis
B
Ontologis
C
Epistemologis
D
Historis
E
Yuridis
NO. 972
Link Soal
Sidang perdana BPUPKI yang menjadi tonggak awal perumusan dasar negara Indonesia dilaksanakan di sebuah gedung bersejarah yang bernama...
A
Gedung Proklamasi
B
Gedung Stovia
C
Rumah Laksamana Maeda
D
Gedung Chuo Sangi In
E
Lapangan Ikada
NO. 973
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR adalah...
A
Komisi Yudisial
B
Mahkamah Konstitusi
C
Mahkamah Agung
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NO. 974
Link Soal
Sistem pemerintahan di mana lembaga legislatif dan eksekutif memiliki posisi sejajar dan saling mengawasi melalui mekanisme 'checks and balances' dikenal dengan istilah...
A
Monarki
B
Aristokrasi
C
Presidensial
D
Parlementer
E
Komunis
NO. 975
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengatur secara komprehensif tentang hak asasi manusia (HAM) dan lembaga penegak hukum yang independen, masih sering terjadi kasus di mana penegakan hukum terasa selektif, tebang pilih, atau bahkan diintervensi oleh kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi. Adanya fenomena 'impunitas' bagi kelompok tertentu atau lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menimbulkan keraguan publik yang mendalam terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.
A
Aspek supremasi hukum dan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Aspek jaminan hak asasi manusia, yang mensyaratkan negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar warganya tanpa diskriminasi dan dengan penegakan yang adil.
C
Aspek kedaulatan rakyat, di mana partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.
D
Aspek pemisahan kekuasaan, yang menegaskan independensi lembaga yudikatif dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menjaga keadilan.
E
Aspek akuntabilitas pemerintahan, di mana setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya di hadapan hukum dan rakyat.
NO. 976
Link Soal
Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia menganut asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil). Asas ini ditegaskan dalam landasan hukum...
A
Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2002
B
Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2003
C
Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2002
D
Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003
E
Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2003
NO. 977
Link Soal
Setelah Amandemen UUD 1945 yang pertama, fungsi legislasi DPR semakin diperkuat. Salah satu tugas utama DPR dalam hal ini adalah...
A
Mengajukan usul rancangan undang-undang
B
Melantik Presiden dan Wakil Presiden
C
Memberikan grasi dan rehabilitasi
D
Mengangkat duta dan konsul
E
Mengadili penyelewengan konstitusi
NO. 978
Link Soal
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Makna dimensi 'Realitas' dalam Pancasila adalah...
A
Nilai-nilai Pancasila harus bersumber dan berakar dari budaya dan kehidupan nyata masyarakat Indonesia itu sendiri
B
Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan
C
Pancasila memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran baru tanpa kehilangan jati diri
D
Pancasila merupakan sistem nilai yang logis dan rasional
E
Pancasila dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti tren dunia internasional
NO. 979
Link Soal
Dalam era digital, penyebaran informasi palsu (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech) telah menjadi ancaman serius terhadap kohesi sosial dan persatuan bangsa Indonesia, seringkali memecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Untuk mengatasi tantangan ini secara fundamental dan berkelanjutan, implementasi nilai-nilai Pilar Negara manakah yang paling relevan dan mendesak untuk diarusutamakan?
A
Penegakan hukum yang ketat terhadap setiap pelanggaran undang-undang ITE untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
B
Peningkatan kapasitas dan peran lembaga keagamaan serta adat dalam mempromosikan moderasi beragama dan toleransi antarumat beragama dan berbudaya.
C
Penguatan struktur militer dan kepolisian sebagai garda terdepan penjaga keutuhan NKRI dari segala bentuk ancaman disintegrasi.
D
Rekonstruksi narasi sejarah nasional melalui pendidikan formal agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya persatuan.
E
Pelibatan aktif pemuda dalam kampanye anti-hoax dan gerakan literasi digital di media sosial.
NO. 980
Link Soal
Pancasila sebagai salah satu Pilar Negara mengajarkan tentang pentingnya integritas, musyawarah, dan keadilan sosial dalam setiap pengambilan keputusan, terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan aman.
Seorang ASN bernama Budi, seorang ahli IT di Kementerian XYZ, ditugaskan untuk mengelola peluncuran portal layanan publik digital terbaru yang sangat diantisipasi. Portal ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah. Seminggu sebelum peluncuran resmi yang sudah dijadwalkan dan diumumkan secara luas oleh Menteri, Budi menemukan adanya celah keamanan kritis pada sistem database yang berpotensi membocorkan data pribadi ratusan ribu pengguna jika dieksploitasi oleh pihak tak bertanggung jawab. Menghentikan peluncuran atau menunda untuk perbaikan menyeluruh akan menimbulkan kegaduhan politik dan membuat Menteri kehilangan muka di mata publik, sementara risiko kebocoran data sangat besar jika tetap diluncurkan.
Dalam situasi dilematis ini, tindakan yang paling tepat bagi Budi berdasarkan nilai-nilai Pilar Negara, khususnya dalam menjunjung tinggi integritas, kepentingan publik, dan prinsip kehati-hatian, adalah...
A
Melaporkan temuan tersebut secara rahasia kepada atasannya dengan rekomendasi penundaan peluncuran dan perbaikan secepatnya, serta menyiapkan strategi komunikasi publik yang transparan.
B
Tetap meluncurkan portal sesuai jadwal, namun dengan membuat catatan internal tentang celah keamanan untuk perbaikan bertahap setelah peluncuran, dengan harapan tidak ada eksploitasi.
C
Berupaya menutup-nutupi celah keamanan tersebut dan berharap tidak ada yang menemukan hingga perbaikan bisa dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan publik.
D
Mengumumkan sendiri celah keamanan tersebut melalui media sosial atau platform publik untuk menekan pihak kementerian agar segera mengambil tindakan perbaikan.
E
Mencari solusi teknis sementara yang cepat tanpa melaporkan sepenuhnya risiko kepada atasan, agar peluncuran tidak tertunda dan masalah dapat diselesaikan kemudian.