Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 98. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 971
Link Soal
Kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan rumah murah merupakan salah satu contoh dari kebijakan pemerintah, yaitu ...
A
Kebijakan substantif
B
Kebijakan regulatory
C
Kebijakan material
D
Kebijakan barang umum
E
Kebijakan redistributif
NO. 972
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa serta persatuan dalam keberagaman. Munculnya ideologi-ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila, serta polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan, semakin menguji ketahanan nasional. Dalam konteks tersebut, pilar negara manakah yang secara fundamental paling relevan dan efektif untuk membentengi masyarakat Indonesia dari ancaman disintegrasi dan mempromosikan kohesi sosial yang harmonis, serta mengapa?
A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena sebagai konstitusi, UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena bentuk negara kesatuan adalah jaminan kedaulatan dan integritas wilayah yang mempersatukan seluruh rakyat.
C
Pancasila, karena sebagai dasar filosofi negara (Weltanschauung) dan ideologi terbuka, Pancasila menyediakan sistem nilai komprehensif yang mampu membentengi masyarakat dari ideologi transnasional yang bertentangan, sekaligus mengakomodasi keberagaman lokal demi persatuan dan kohesi sosial yang harmonis.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena semboyan ini mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai perekat bangsa yang majemuk di tengah dinamika global.
E
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena keduanya merupakan landasan ideologis dan konstitusional yang tidak terpisahkan dalam menjaga kedaulatan negara.
NO. 973
Link Soal
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu bidang yang diatur dalam UUD RI 1945 Pasal 22E. Alasan pentingnya Pemilu diatur dalam konstitusi adalah...
A
Pelaksanaan pemilihan umum diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan terpercaya.
B
Proses demokrasi adalah proses yang kompleks dan memerlukan aturan yang jelas dan terperinci.
C
Pemilihan umum merupakan wujud nyata Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi.
D
Demokrasi langsung harus terimplementasi secara jelas dalam setiap pelaksanaan Pemilu.
E
Penyelenggaraan pemilihan umum memerlukan alokasi anggaran yang sangat besar.
NO. 974
Link Soal
Perbedaan mendasar antara bentuk pemerintahan Republik dan Kerajaan (Monarki) terletak pada mekanisme penentuan kepala negaranya, yaitu...
A
Jumlah orang yang memegang kekuasaan (satu vs banyak)
B
Pengangkatan (warisan/turun-temurun) vs Pemilihan (masa jabatan terbatas)
C
Ada tidaknya konstitusi yang membatasi
D
Kesejahteraan rakyatnya
E
Sistem kepartaian yang digunakan
NO. 975
Link Soal
Tindakan memperlakukan sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan mencerminkan pengamalan sila ke...
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
NO. 976
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan dalam empat tahap. Sidang Tahunan MPR yang menetapkan perubahan (amandemen) ketiga dilaksanakan pada tanggal...
A
19-25 Oktober 1999
B
7-18 Agustus 2000
C
1-9 November 2001
D
1-11 Agustus 2002
E
14-21 Oktober 2001
NO. 977
Link Soal
Penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 disahkan pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
18 Agustus 1945
D
17 Agustus 1945
E
16 Agustus 1945
NO. 978
Link Soal
Landasan yuridis yang secara khusus menjadi dasar pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah...
A
UU Nomor 21 tahun 2003
B
UU Nomor 22 tahun 2003
C
UU Nomor 23 tahun 2003
D
UU Nomor 24 tahun 2003
E
UU Nomor 25 tahun 2003
NO. 979
Link Soal
Amandemen UUD 1945 membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 7 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk...
A
Satu kali masa jabatan
B
Dua kali masa jabatan
C
Tiga kali masa jabatan
D
Seumur hidup jika rakyat menghendaki
E
Tidak ada batasan selama berprestasi
NO. 980
Link Soal
Dalam mekanisme pengambilan keputusan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tahap II ditandai dengan dilakukannya...
A
Diskusi komisi atau panitia Ad Hoc mengenai draf keputusan
B
Pemaparan atau penjelasan dalam rapat paripurna Majelis
C
Finalisasi draf oleh Badan Pekerja Majelis
D
Penetapan keputusan akhir dalam rapat paripurna
E
Evaluasi menyeluruh terhadap bahan-bahan dari masyarakat