Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 98. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 971
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 972
Link Soal
Berikut ini yang bukan merupakan hak DPD adalah ...
A
Hak Menyampaikan Usul
B
Hak Imunitas
C
Hak Interpelasi
D
Hak Protokoler
E
Hak Membela Diri
NO. 973
Link Soal
Semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika' yang menjadi pilar persatuan bangsa diambil dari kitab kuno zaman Majapahit. Kitab tersebut ditulis oleh Empu Tantular dan berjudul...
A
Kitab Negarakertagama
B
Kitab Sutasoma
C
Kitab Arjuna Wiwaha
D
Kitab Pararaton
E
Kitab Smaradahana
NO. 974
Link Soal
Pancasila melalui proses perumusan yang panjang sebelum akhirnya disahkan sebagai dasar negara (Philosophische Grondslag). Pengesahan tersebut dilakukan oleh PPKI pada tanggal...
A
1 Juni 1945
B
22 Juni 1945
C
17 Agustus 1945
D
18 Agustus 1945
E
29 Mei 1945
NO. 975
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 20A. Fungsi yang berkaitan dengan kewenangan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut fungsi...
A
Legislasi
B
Anggaran (Budgeting)
C
Pengawasan
D
Interpelasi
E
Aspirasi
NO. 976
Link Soal
Sistem politik di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama dalam menjaga stabilitas negara. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi utama sistem politik Indonesia adalah...
A
Mempertahankan pola (pattern maintenance)
B
Pengaturan dan penyelesaian konflik
C
Disintegrasi bangsa
D
Pencapaian tujuan (goal attainment)
E
Integrasi sosial
NO. 977
Link Soal
Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa 'negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat)'. Oleh karena itu, negara harus ...
A
Berdasarkan pemerintah
B
Berdasarkan hukum
C
Mengacu pda kebutuhan
D
Merujuk pada kepentingan
E
Menuruti keinginan penguasa
NO. 978
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang memiliki wewenang konstitusional untuk memutus perselisihan terkait hasil pemilihan umum (termasuk Pilkada) adalah...
A
Komisi Yudisial
B
Presiden
C
DPR
D
Mahkamah Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 979
Link Soal
Bapak Arya adalah seorang Kepala Bagian Perencanaan Program di sebuah Kementerian. Ia memiliki saham mayoritas di sebuah perusahaan konsultan teknologi informasi. Saat Kementeriannya membuka tender untuk proyek pengembangan sistem informasi manajemen baru yang strategis, perusahaan Bapak Arya turut mengajukan proposal penawaran. Bapak Arya menyadari adanya potensi benturan kepentingan yang signifikan antara posisinya sebagai pejabat publik dan kepentingannya sebagai pemilik perusahaan.
Dalam konteks penegakan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan upaya pencegahan korupsi, tindakan yang paling tepat dan esensial untuk dilakukan oleh Bapak Arya adalah...
A
Memastikan perusahaannya memberikan penawaran yang paling kompetitif dan transparan, lalu mengungkapkan kepemilikan sahamnya kepada panitia tender tanpa perlu menarik diri dari pengambilan keputusan akhir.
B
Membujuk perusahaannya untuk menarik diri dari tender kali ini, namun tetap memantau proses evaluasi tender secara pasif untuk memastikan keadilan.
C
Melanjutkan proses evaluasi tender secara objektif, dan hanya akan menarik diri jika ada indikasi yang jelas bahwa perusahaannya mendapatkan perlakuan istimewa.
D
Menyatakan secara resmi dan tertulis adanya benturan kepentingan kepada atasan langsung dan unit kepatuhan internal, kemudian secara penuh menarik diri dari seluruh tahapan proses pengadaan yang melibatkan perusahaannya, serta menyerahkan seluruh wewenang terkait kepada pejabat lain yang tidak memiliki afiliasi.
E
Mengundurkan diri dari jabatan Kepala Bagian Perencanaan Program untuk sepenuhnya menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik saat ini maupun di masa mendatang.
NO. 980
Link Soal
Prinsip bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum (rechstaat) secara eksplisit ditegaskan dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1 ayat (1)
B
Pasal 1 ayat (2)
C
Pasal 1 ayat (3)
D
Pasal 2 ayat (1)
E
Pasal 3 ayat (1)