Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 98. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 971
Link Soal
Ketentuan mengenai Agama di dalam konstitusi negara Indonesia dituangkan dalam UUD 1945 pada...
A
Bab X
B
Bab XA
C
Bab XI
D
Bab XII
E
Bab XIII
NO. 972
Link Soal
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh 'Triumvirat'. Siapa sajakah yang termasuk di dalamnya?
A
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan
B
Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD
C
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum HAM
D
Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung
E
Ketua Mahkamah Agung, Ketua MK, dan Ketua KY
NO. 973
Link Soal
Sebagai negara kesatuan yang ditegaskan dalam UUD 1945, implikasi apa yang muncul dari prinsip ini terhadap kedudukan dan peran pemerintah daerah?
A
Pemerintah daerah beroperasi sebagai entitas yang sepenuhnya mandiri dan terpisah dari pemerintah pusat.
B
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengesahkan konstitusinya sendiri.
C
Pemerintah daerah melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya dengan senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
D
Pemerintah daerah dapat mengambil keputusan terkait kebijakan luar negeri tanpa perlu melibatkan pemerintah pusat.
E
Pemerintah pusat memiliki wewenang penuh untuk menghapus atau mencabut seluruh kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
NO. 974
Link Soal
Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara, membubarkan partai politik, serta menangani perselisihan hasil pemilu merupakan wewenang dari...
A
Badan Pemeriksa Keuangan
B
Mahkamah Agung
C
Komisi Yudisial
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Pemilihan Umum
NO. 975
Link Soal
Fenomena sosial seperti eksploitasi anak untuk bekerja, kekerasan terhadap asisten rumah tangga, dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi. Kasus-kasus tersebut secara mendasar merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap...
A
Etika pergaulan masyarakat modern
B
Hak Asasi Manusia (HAM)
C
Hukum adat setempat
D
Prosedur operasional kerja
E
Administrasi kependudukan
NO. 976
Link Soal
Dalam konteks Otonomi Daerah, Gubernur memiliki peran ganda sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Wewenang Gubernur untuk melantik pejabat Eselon II di tingkat provinsi didasarkan pada prinsip...
A
Desentralisasi dan Dekonsentrasi
B
Sentralisasi mutlak
C
Tugas Pembantuan (Medebewind)
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme
NO. 977
Link Soal
Perbedaan mendasar antara bentuk pemerintahan Republik dan Kerajaan (Monarki) terletak pada mekanisme penentuan kepala negaranya, yaitu...
A
Jumlah orang yang memegang kekuasaan (satu vs banyak)
B
Pengangkatan (warisan/turun-temurun) vs Pemilihan (masa jabatan terbatas)
C
Ada tidaknya konstitusi yang membatasi
D
Kesejahteraan rakyatnya
E
Sistem kepartaian yang digunakan
NO. 978
Link Soal
Dalam proses penyusunan anggaran negara, Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang APBN kepada DPR. Selain dibahas bersama DPR, lembaga manakah yang wajib memberikan pertimbangannya?
A
Mahkamah Agung
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat
C
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
D
Badan Pemeriksa Keuangan
E
Kementerian Keuangan
NO. 979
Link Soal
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, berikut ini adalah syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, KECUALI...
A
Warga Negara Indonesia asli sejak kelahirannya
B
Tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
C
Mampu secara rohani dan jasmani
D
Tidak pernah melakukan pengkhianatan terhadap negara
E
Mendapat dukungan mutlak dari mayoritas partai politik
NO. 980
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru ditempatkan di sebuah daerah dengan tradisi musyawarah yang sangat kuat mendapati bahwa ada keputusan musyawarah adat yang, meskipun bertujuan menjaga keharmonisan lokal, secara tidak langsung berpotensi membatasi hak-hak dasar kelompok minoritas tertentu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi Pilar Negara, tindakan paling strategis dan berlandaskan prinsip yang harus diambil adalah...
A
Mendukung keputusan musyawarah adat tersebut demi menjaga stabilitas dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, dengan asumsi persatuan adalah yang terpenting.
B
Langsung melaporkan keputusan tersebut ke instansi yang lebih tinggi di tingkat provinsi atau pusat untuk pembatalan, karena melanggar konstitusi.
C
Mengadakan dialog terbuka dan persuasif dengan tokoh adat dan masyarakat, menjelaskan relevansi UUD NRI 1945 dan hak asasi manusia, serta mencari titik temu untuk harmonisasi tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional.
D
Mengabaikan keputusan tersebut karena dianggap sebagai ranah adat yang berada di luar kewenangan langsung ASN dalam konteks struktural.
E
Menginisiasi pembentukan peraturan daerah baru yang secara eksplisit melarang segala bentuk pembatasan hak minoritas oleh adat, dengan harapan dapat memaksa perubahan.