Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 98. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 971
Link Soal
Sila pertama Pancasila, 'Ketuhanan Yang Maha Esa,' merupakan cerminan nilai religius bangsa Indonesia. Dalam perumusan kebijakan terkait kebebasan beragama, bagaimana seharusnya pemerintah mengimplementasikan prinsip ini?
A
Menetapkan hanya satu agama resmi untuk seluruh rakyat Indonesia.
B
Menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan memeluk agama atau keyakinan sesuai pilihannya secara bebas.
C
Menghapuskan mata pelajaran agama dari kurikulum pendidikan untuk menjaga netralitas negara.
D
Membatasi pembangunan tempat ibadah berdasarkan jumlah penganut agama mayoritas.
E
Mendorong masyarakat agar memeluk agama yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah pusat.
NO. 972
Link Soal
DPR memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 973
Link Soal
Dalam penyelenggaraan negara, prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan dengan sistem perwakilan disebut prinsip...
A
Keadilan
B
Ketuhanan
C
Kerakyatan
D
Persatuan
E
Kemanusiaan
NO. 974
Link Soal
Dalam sistem demokrasi di Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang penuh dalam menyelenggarakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah...
A
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
C
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)
D
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 975
Link Soal
Salah satu butir pengamalan Pancasila adalah larangan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Sikap luhur ini merupakan cerminan dari sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 976
Link Soal
Wacana amandemen kelima UUD 1945 kembali bergulir, dengan argumen utama untuk memperkuat sistem presidensial dan efektivitas pemerintahan. Namun, kekhawatiran juga muncul akan potensi penyalahgunaan kekuasaan atau pergeseran fondasi negara yang telah terbangun. Sejarah amandemen UUD 1945 sebelumnya menunjukkan dinamika besar dalam struktur ketatanegaraan. Apa implikasi filosofis dan politis dari kemungkinan amandemen terhadap UUD 1945 sebagai pilar negara dalam menjaga stabilitas dan adaptabilitas negara?
A
Amandemen UUD 1945 secara periodik adalah keniscayaan dalam negara demokrasi modern untuk memastikan konstitusi tetap relevan dengan zaman, tanpa batas frekuensi.
B
Amandemen UUD 1945 harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan menjaga nilai-nilai dasar Pancasila dan tidak mengubah pembukaan UUD, agar tidak menggerus legitimasi dan stabilitas hukum yang telah ada.
C
Setiap amandemen adalah peluang untuk menciptakan sistem politik yang sempurna, sehingga perdebatan harus terbuka selebar-lebarnya demi konstitusi terbaik yang pernah ada.
D
Implikasinya adalah potensi ketidakpastian hukum dan politik yang berkepanjangan, karena amandemen selalu membuka celah bagi kepentingan kelompok tertentu untuk mendominasi.
E
Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang tidak pernah diamandemen, karena perubahan hanya akan menimbulkan kekacauan dan mengkhianati semangat para pendiri bangsa.
NO. 977
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjalankan tugas strategis dalam pengawasan keuangan negara dengan tiga fungsi pokok, yaitu...
A
Efisiensi, yudikatif, dan auditif
B
Rekomendatif, yudikatif, dan auditif
C
Yudikatif, operatif, dan rekomendatif
D
Operatif, auditif, dan efisiensi
E
Rekomendatif, legislatif, dan inovatif
NO. 978
Link Soal
Implikasi dari pencabutan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 adalah...
A
Masyarakat bebas menafsirkan Pancasila semau sendiri
B
Pancasila kehilangan maknanya sebagai ideologi
C
Nilai-nilai dasar Pancasila tetap wajib dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa
D
Pancasila hanya dianggap sebagai sejarah masa lalu
E
Sebagian sila Pancasila tidak lagi berlaku
NO. 979
Link Soal
Untuk menangani konflik antar daerah, pendekatan kebijakan seperti apa yang mencerminkan prinsip NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Membiarkan konflik mereda dengan sendirinya.
B
Mengedepankan kekuatan militer untuk menekan konflik.
C
Memfasilitasi dialog damai antar daerah dengan mediasi pemerintah pusat.
D
Menyerahkan sepenuhnya kepada tokoh adat tanpa campur tangan negara.
E
Membuat kebijakan pusat yang kaku tanpa melihat akar masalah daerah.
NO. 980
Link Soal
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki berbagai wewenang menurut UUD 1945. Di bawah ini yang BUKAN merupakan wewenang Presiden adalah...
A
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara sepihak
B
Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
C
Mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
D
Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan UU
E
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri