Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 99. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 981
Link Soal
Dalam pidatonya di forum internasional (PBB dan Kongres AS), Ir. Soekarno memperkenalkan nilai-nilai Pancasila. Salah satu inti pesan beliau saat itu adalah...
A
Menyarankan agar Pancasila diangkat sebagai prinsip dasar bagi perdamaian dunia di bawah PBB
B
Menyatakan bahwa Pancasila hanya cocok untuk masyarakat Indonesia yang agraris
C
Menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah bekerja sama dengan negara Barat
D
Meminta PBB memindahkan markas besarnya ke Jakarta
E
Menolak mentah-mentah ideologi liberalisme dan komunisme di seluruh dunia
NO. 982
Link Soal
Ketentuan mengenai Warga Negara dan Penduduk dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen diatur secara khusus dalam...
A
Pasal 25, 21, dan 22
B
Pasal 26, 27, dan 28
C
Pasal 23, 22, dan 21
D
Pasal 30, 32, dan 33
E
Pasal 5, 6, dan 8
NO. 983
Link Soal
Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota diisi melalui mekanisme demokratis. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemilihan kepala daerah tersebut dilakukan secara...
A
Penunjukan langsung oleh Presiden
B
Pemilihan oleh DPRD setempat
C
Pemilihan langsung oleh rakyat
D
Sistem formatur partai politik
E
Penunjukan oleh Menteri Dalam Negeri
NO. 984
Link Soal
Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam makna Bhinneka Tunggal Ika, KECUALI...
A
Identitas kedaerahan harus dihilangkan dalam pergaulan masyarakat
B
Keberagaman suku dan adat istiadat bukan menjadi penghalang
C
Tujuan akhirnya adalah persatuan bangsa
D
Bangsa Indonesia memandang kebhinnekaan sebagai aset kekayaan
E
Keanekaragaman tidak menghalangi terbentuknya persatuan
NO. 985
Link Soal
Salah satu fungsi pengawasan DPR dilakukan melalui penggunaan hak angket. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat mendefinisikan hak angket tersebut?
A
Wewenang untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
B
Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan berdampak luas
C
Kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang
D
Hak untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang inisiatif
E
Hak untuk meminta keterangan secara lisan maupun tertulis kepada Presiden mengenai kebijakan pemerintah
NO. 986
Link Soal
Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pelantikan serta pemberhentian Presiden adalah...
A
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
B
KY (Komisi Yudisial)
C
MK (Mahkamah Konstitusi)
D
MA (Mahkamah Agung)
E
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
NO. 987
Link Soal
Meskipun Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dalam proses pembentukan undang-undang, Presiden memerlukan persetujuan dari...
A
Rakyat
B
MPR
C
DPR
D
MA
E
Komisi Yudisial
NO. 988
Link Soal
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai pandangan dan ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa kelompok bahkan secara terang-terangan menyebarkan paham yang bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta persatuan Indonesia. Jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada fenomena tersebut, tindakan yang paling tepat dan selaras dengan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Melakukan penindakan hukum secara represif terhadap penyebar ideologi tersebut sebagai upaya menjaga Pancasila.
B
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng pluralisme untuk melawan ideologi transnasional.
C
Mengajak dialog antar kelompok masyarakat untuk mencari titik temu ideologi, demi menghindari konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
D
Memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seraya menjaga kedaulatan NKRI sesuai amanat UUD 1945.
E
Membatasi akses informasi dan teknologi agar paham-paham asing tidak mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia.
NO. 989
Link Soal
Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan benar secara konstitusional terdapat dalam...
A
Piagam Jakarta 22 Juni 1945
B
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
C
Mukadimah Konstitusi RIS
D
Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 990
Link Soal
Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kebangsaan menuntut adanya keadilan sosial dan perlakuan setara bagi seluruh warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Sebuah kementerian sedang mengembangkan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat proses pelayanan publik dalam pengajuan izin usaha. Setelah beberapa waktu uji coba, ditemukan bahwa sistem tersebut secara tidak sengaja cenderung memprioritaskan permohonan dari kelompok usaha tertentu yang mayoritas berasal dari etnis mayoritas, dan secara signifikan memperlambat permohonan dari kelompok usaha minoritas, meskipun semua persyaratan administratif telah dipenuhi dengan lengkap. Hal ini terjadi bukan karena diskriminasi yang disengaja dalam pemrograman, melainkan karena bias data pelatihan yang digunakan pada tahap awal pengembangan AI.
Dalam menghadapi situasi dilematis ini, tindakan yang paling tepat bagi kementerian tersebut, selaras dengan nilai-nilai Pilar Negara, terutama Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, adalah...
A
Melakukan koreksi teknis pada algoritma AI secepatnya untuk menghilangkan bias, dan melanjutkan implementasi setelah memastikan tidak ada lagi diskriminasi.
B
Tetap meluncurkan sistem AI sambil mencatat insiden bias sebagai masalah yang akan diatasi di kemudian hari, agar pelayanan publik tidak tertunda.
C
Menghentikan total penggunaan sistem AI tersebut dan kembali ke sistem manual hingga masalah bias dapat diselesaikan secara sempurna, tanpa batas waktu.
D
Menghentikan sementara implementasi sistem AI, membentuk tim independen untuk mengaudit dan memperbaiki data pelatihan serta algoritma, serta melibatkan representasi kelompok minoritas dalam proses validasi ulang untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas.
E
Memberikan penjelasan publik bahwa bias tersebut tidak disengaja dan melanjutkan penggunaan sistem AI sambil memantau dampaknya, tanpa tindakan korektif langsung.