Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 99. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 981
Link Soal
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetia Pancakarsa pernah ditetapkan sebagai panduan praktis pelaksanaan Pancasila melalui...
A
Tap MPR No. I/MPR/1978
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. III/MPR/1978
D
Tap MPR No. IV/MPR/1978
E
Tap MPR No. V/MPR/1978
NO. 982
Link Soal
Bab III dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang sangat krusial karena mengatur tentang fungsi eksekutif tertinggi. Bab ini menjelaskan mengenai...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Kekuasaan Pemerintahan Negara (Presiden)
C
Kementerian Negara
D
Pemerintah Daerah
E
Dewan Perwakilan Rakyat
NO. 983
Link Soal
Tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) disebutkan dalam UUD 1945 hasil amandemen, tepatnya pada...
A
Aturan Peralihan Pasal I
B
Aturan Peralihan Pasal II
C
Aturan Peralihan Pasal III
D
Aturan Tambahan Pasal I
E
Aturan Tambahan Pasal II
NO. 984
Link Soal
Agar usul mengenai perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat secara resmi dimasukkan ke dalam agenda sidang MPR, maka usulan tersebut harus diajukan oleh setidaknya...
A
Setengah dari total anggota DPR
B
Satu per tiga dari total anggota MPR
C
Dua per tiga dari anggota DPR
D
Tiga per empat dari anggota MPR
E
Satu per empat dari anggota DPR
NO. 985
Link Soal
Definisi penduduk sebagai Warga Negara Indonesia maupun orang asing yang menetap di wilayah Indonesia secara sah tertuang dalam UUD 1945...
A
Pasal 26 Ayat 2
B
Pasal 27 Ayat 2
C
Pasal 28A
D
Pasal 28B Ayat 2
E
Pasal 28E Ayat 3
NO. 986
Link Soal
Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan bhinneka tunggal ika adalah, kecuali ...
A
Pasal 6A ayat (3)
B
Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B
C
Pasal 25A
D
Pasal 26 ayat (1)
E
Pasal 29 ayat (1)
NO. 987
Link Soal
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Presiden
D
Komisi Yudisial
E
Dewan Perwakilan Daerah
NO. 988
Link Soal
Makna dari bunyi Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah bahwa ...
A
Indonesia menerapkan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.
B
Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi.
C
Kekuasaan legislatif dijalankan secara murni dan konsisten.
D
DPR merepresentasikan masyarakat di parlemen.
E
Pembentukan Undang-Undang harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat melalui DPR.
NO. 989
Link Soal
Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum, yaitu perubahan dilakukan dengan ...
A
boleh mengubah naskah asli diganti dengan yang baru
B
boleh mengubah naskah asli ditambah dengan naskah baru
C
tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli
D
tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya
E
boleh mengubah naskah asli untuk penyempurnaannya
NO. 990
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga nilai-nilai luhur bangsa serta persatuan dalam keberagaman. Munculnya ideologi-ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila, serta polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan, semakin menguji ketahanan nasional. Dalam konteks tersebut, pilar negara manakah yang secara fundamental paling relevan dan efektif untuk membentengi masyarakat Indonesia dari ancaman disintegrasi dan mempromosikan kohesi sosial yang harmonis, serta mengapa?
A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena sebagai konstitusi, UUD 1945 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena bentuk negara kesatuan adalah jaminan kedaulatan dan integritas wilayah yang mempersatukan seluruh rakyat.
C
Pancasila, karena sebagai dasar filosofi negara (Weltanschauung) dan ideologi terbuka, Pancasila menyediakan sistem nilai komprehensif yang mampu membentengi masyarakat dari ideologi transnasional yang bertentangan, sekaligus mengakomodasi keberagaman lokal demi persatuan dan kohesi sosial yang harmonis.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena semboyan ini mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai perekat bangsa yang majemuk di tengah dinamika global.
E
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena keduanya merupakan landasan ideologis dan konstitusional yang tidak terpisahkan dalam menjaga kedaulatan negara.