Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 99. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 981
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki sejumlah hak untuk menjalankan fungsinya. Hak DPR yang secara spesifik berupa kewenangan untuk mengajukan anjuran, saran, atau usulan kepada pemerintah (Presiden) disebut...
A
Hak Angket
B
Hak Interpelasi
C
Hak Petisi
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 982
Link Soal
Sebagai konstitusi tertulis, UUD 1945 memiliki berbagai kedudukan dan fungsi vital dalam kehidupan berbangsa. Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan fungsi normatif dari UUD 1945?
A
Mengikat seluruh lapisan masyarakat dan penyelenggara negara
B
Memuat aturan-aturan dasar bernegara
C
Berfungsi sebagai hukum tertinggi
D
Menyesuaikan dengan realitas kebutuhan masyarakat sesaat
E
Berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum
NO. 983
Link Soal
Menurut Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandemen), sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), segala kekuasaan lembaga-lembaga tersebut dijalankan oleh...
A
Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional
B
Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama
C
MPR dan DPR sementara
D
Perdana Menteri dan Kabinet
E
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) saja
NO. 984
Link Soal
Suatu kerangka berpikir atau model yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan perubahan terencana dalam kehidupan berbangsa disebut...
A
Rencana pembangunan
B
Paradigma pembangunan
C
Strategi pembangunan
D
Pola pembangunan
E
Upaya pembangunan
NO. 985
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru ditempatkan di sebuah daerah dengan tradisi musyawarah yang sangat kuat mendapati bahwa ada keputusan musyawarah adat yang, meskipun bertujuan menjaga keharmonisan lokal, secara tidak langsung berpotensi membatasi hak-hak dasar kelompok minoritas tertentu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi Pilar Negara, tindakan paling strategis dan berlandaskan prinsip yang harus diambil adalah...
A
Mendukung keputusan musyawarah adat tersebut demi menjaga stabilitas dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, dengan asumsi persatuan adalah yang terpenting.
B
Langsung melaporkan keputusan tersebut ke instansi yang lebih tinggi di tingkat provinsi atau pusat untuk pembatalan, karena melanggar konstitusi.
C
Mengadakan dialog terbuka dan persuasif dengan tokoh adat dan masyarakat, menjelaskan relevansi UUD NRI 1945 dan hak asasi manusia, serta mencari titik temu untuk harmonisasi tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional.
D
Mengabaikan keputusan tersebut karena dianggap sebagai ranah adat yang berada di luar kewenangan langsung ASN dalam konteks struktural.
E
Menginisiasi pembentukan peraturan daerah baru yang secara eksplisit melarang segala bentuk pembatasan hak minoritas oleh adat, dengan harapan dapat memaksa perubahan.
NO. 986
Link Soal
Setiap tahunnya negara menyusun anggaran untuk pembangunan. Lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN adalah...
A
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
B
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
C
Presiden
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
E
Bank Indonesia
NO. 987
Link Soal
Pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas...
A
Kepastian Hukum
B
Keterbukaan
C
Akuntabilitas
D
Profesionalitas
E
Proporsionalitas
NO. 988
Link Soal
Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia meliputi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, serta satu poin krusial lainnya yaitu...
A
Kerukunan antar pemuka agama dengan tokoh budaya
B
Kerukunan umat beragama dengan organisasi politik
C
Kerukunan umat beragama dengan pihak militer
D
Kerukunan umat beragama dengan pemerintah
E
Kerukunan antar lembaga pendidikan agama
NO. 989
Link Soal
Salah satu lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR serta menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat dan perilaku hakim adalah...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Kejaksaan Agung
E
Kementerian Hukum dan HAM
NO. 990
Link Soal
Konstitusi Indonesia mewajibkan pemerintah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar... persen dari APBN dan APBD.
A
10
B
20
C
30
D
40
E
15