Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 99. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 981
Link Soal
Sebelum pengesahan UUD 1945, terjadi perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta demi menjaga persatuan. Moh. Hatta berkonsultasi dengan tokoh-tokoh Islam untuk menyetujui perubahan tersebut. Siapakah tokoh yang TIDAK termasuk dalam konsultasi tersebut?
A
Ki Bagus Hadikusumo
B
Muh. Natsir
C
KH. Wachid Hasyim
D
Mr. Kasman Singodimejo
E
Teuku Moh. Hasan
NO. 982
Link Soal
Di era reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan penting. Salah satu kewenangan utama MK adalah dalam hal...
A
Melakukan pengujian materi Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD).
B
Membubarkan organisasi kemasyarakatan yang dianggap melanggar hukum.
C
Memberikan grasi atau pengampunan kepada terpidana kasus pidana.
D
Melaksanakan uji materi peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.
E
Bertanggung jawab atas seleksi calon hakim agung di Mahkamah Agung.
NO. 984
Link Soal
Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, manakah di antara jenis peraturan berikut yang menempati posisi paling rendah?
A
Peraturan Daerah (Perda)
B
Ketetapan MPR
C
Peraturan Presiden
D
Peraturan Pemerintah
E
Undang-Undang Dasar 1945
NO. 985
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang mengandung makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK termasuk dalam muatan Pembukaan UUD 1945?
A
Pengakuan bahwa kemerdekaan merupakan hak asasi setiap bangsa
B
Pernyataan mengenai keberhasilan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
C
Deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia
D
Penetapan Pancasila sebagai dasar kerohanian dan filsafat negara
E
Klaim bahwa Indonesia dapat berdiri kokoh secara absolut tanpa interaksi dengan bangsa lain
NO. 986
Link Soal
Menurut aturan yang tercantum dalam UUD 1945, kedaulatan rakyat adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur kecuali....
A
Utusan daerah
B
Utusan golongan
C
Utusan partai politik
D
Utusan TNI
E
Utusan pemerintah
NO. 987
Link Soal
Naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang merupakan cikal bakal Pembukaan UUD 1945 berhasil dirumuskan oleh Panitia Sembilan pada tanggal...
A
29 Mei 1945
B
1 Juni 1945
C
18 Agustus 1945
D
22 Juni 1945
E
17 Agustus 1945
NO. 988
Link Soal
Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Namun, jika dalam masa persidangan berikutnya Perpu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR, maka tindakan yang harus diambil adalah...
A
Perpu tersebut harus dicabut
B
Perpu tetap berlaku sampai presiden mengeluarkan perpu baru
C
Perpu otomatis menjadi Undang-Undang
D
Perpu direvisi kembali oleh DPR
E
Perpu ditangguhkan pelaksanaannya sementara
NO. 989
Link Soal
Dalam Pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan negara Indonesia yang berorientasi pada peran aktif di kancah internasional adalah...
A
Mencerdaskan kehidupan bangsa
B
Memajukan kesejahteraan umum
C
Melindungi segenap bangsa Indonesia
D
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
E
Memajukan kerjasama regional
NO. 990
Link Soal
Sebuah komunitas minoritas agama di suatu wilayah mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah, meskipun telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang berlaku. Penolakan utama datang dari kelompok mayoritas yang mendasarkan argumennya pada sentimen keagamaan dan tafsir lokal yang sempit, memicu konflik sosial yang berkepanjangan. Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat berada dalam posisi dilematis antara menaati prosedur dan menghadapi tekanan mayoritas. Bagaimana nilai Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip konstitusional tentang kebebasan beragama seharusnya diimplementasikan untuk menyelesaikan kasus ini, khususnya oleh ASN?
A
ASN harus menunda atau membatalkan izin pembangunan demi menjaga stabilitas dan kerukunan mayoritas, serta menyerahkan masalah kepada pemimpin agama untuk diselesaikan secara adat.
B
ASN wajib menindaklanjuti proses perizinan sesuai prosedur hukum yang berlaku, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, hak konstitusional kebebasan beragama, dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
C
ASN harus mengambil alih pembangunan rumah ibadah dengan paksa dan melindungi komunitas minoritas secara militer, untuk menunjukkan ketegasan negara dalam menegakkan hukum.
D
ASN sebaiknya mencari lokasi alternatif yang tidak menimbulkan penolakan dari kelompok mayoritas, meskipun itu berarti komunitas minoritas harus berkorban demi kedamaian.
E
Pemerintah pusat harus turun tangan langsung dan mengambil alih semua kewenangan pemerintah daerah dalam menangani konflik keagamaan, karena ASN daerah dianggap tidak mampu.