Pembahasan Soal TWK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 8884. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 231
Link Soal
Berdasarkan regulasi lama tentang jabatan fungsional guru (SK Menpan No 26 Tahun 1989), penilaian kinerja untuk kenaikan pangkat tidak lagi semata-mata berdasarkan masa kerja otomatis, melainkan menggunakan sistem...
A
Sistem Prestasi Kerja Murni
B
Sistem Angka Kredit
C
Sistem Senioritas
D
Sistem Ujian Dinas
E
Sistem Pengabdian Masyarakat
NO. 232
Link Soal
Dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), prinsip netralitas adalah hal mutlak. Berdasarkan sejarah regulasi (seperti PP lama tahun 1979 hingga UU ASN terbaru), mengapa seorang PNS dilarang keras menjadi anggota atau pengurus partai politik?
A
Agar PNS fokus pada peningkatan kompetensi teknis semata
B
Mencegah konflik kepentingan dan diskriminasi dalam pelayanan publik
C
Karena partai politik tidak memberikan kontribusi pada negara
D
Untuk mengurangi beban anggaran belanja pegawai partai
E
Supaya PNS tidak memiliki hak politik sama sekali
NO. 233
Link Soal
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) atau sistem merit dalam manajemen kepegawaian harus bersifat terbuka. Apa implikasi utama dari transparansi sistem kepangkatan dan karir bagi integritas birokrasi?
A
Memudahkan masyarakat umum untuk mengintervensi jabatan
B
Menjamin kepastian karir berdasarkan kinerja dan mencegah nepotisme
C
Agar semua pegawai bisa naik pangkat secara otomatis setiap tahun
D
Menghilangkan peran pejabat pembina kepegawaian
E
Membuat persaingan antar pegawai menjadi tidak sehat
NO. 234
Link Soal
Seorang ASN di bagian pelayanan publik menerima tawaran 'uang terima kasih' dari pemohon agar berkasnya diproses lebih cepat dari antrean. ASN tersebut menolak dengan sopan. Nilai integritas apa yang paling dominan ditunjukkan oleh ASN tersebut?
A
Kerja Keras
B
Sederhana
C
Jujur dan Berani
D
Mandiri
E
Peduli
NO. 235
Link Soal
Seorang pejabat pengadaan barang/jasa memiliki perusahaan pribadi yang bergerak di bidang yang sama dengan proyek yang sedang ia tangani di kantornya. Ia berniat memenangkan perusahaannya sendiri dalam tender. Kondisi ini disebut sebagai...
A
Profesionalisme kerja
B
Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)
C
Efisiensi anggaran
D
Sinergi pemerintah dan swasta
E
Inovasi pelayanan
NO. 236
Link Soal
Penerapan prinsip integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan budaya organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar bangsa. Dalam konteks ini, manakah pernyataan berikut yang secara paling tepat menggambarkan esensi integritas sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia?
A
Integritas adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata untuk menghindari sanksi hukum.
B
Integritas adalah kemampuan individu untuk selalu bertindak jujur dan transparan dalam setiap pengambilan keputusan, terlepas dari tekanan eksternal.
C
Integritas merupakan manifestasi dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh moralitas Pancasila, yang diwujudkan dalam budaya kerja anti-korupsi serta akuntabilitas publik demi terciptanya keadilan sosial.
D
Integritas adalah komitmen untuk melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum yang terjadi di lingkungan kerja demi menjaga citra positif instansi.
E
Integritas adalah sikap independen ASN yang tidak memihak dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok.
NO. 237
Link Soal
Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar pelayan publik dan perekat bangsa, integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan refleksi moral dan etika luhur dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Apabila integritas dipahami sebagai fondasi esensial untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka peran paling strategis integritas bagi keberlangsungan negara hukum demokratis yang berkeadilan adalah...
A
Menarik investasi global dan mempercepat laju pembangunan infrastruktur nasional.
B
Mengoptimalkan kinerja birokrasi sehingga seluruh program pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan.
C
Memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan pelaksanaan pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum, sehingga membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi kesejahteraan rakyat.
D
Menjaga stabilitas politik dari potensi konflik antarlembaga negara dan kepentingan partai.
E
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan anggaran negara.
NO. 238
Link Soal
Sebagai seorang ASN yang baru ditugaskan di unit pelayanan publik vital, Anda menemukan adanya praktik 'titipan' dalam proses perizinan yang dilakukan oleh oknum-oknum lama, meskipun tidak secara langsung melibatkan Anda. Praktik ini memperlambat proses bagi pemohon biasa dan berpotensi merusak citra instansi serta kepercayaan publik. Rekan senior Anda menyarankan untuk 'tidak terlalu mencampuri urusan yang sudah ada sejak dulu' agar tidak menimbulkan gesekan. Namun, hati nurani Anda merasa terganggu karena hal ini bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang bersih dan profesional serta nilai-nilai dasar ASN. Apa tindakan paling tepat yang harus Anda ambil untuk menjunjung tinggi integritas sebagai ASN dan memitigasi risiko korupsi?
A
Melaporkan langsung kepada atasan tertinggi yang berwenang atau unit pengawas internal dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat dan akurat.
B
Mengumpulkan informasi lebih lanjut dan mendiskusikannya secara terbatas dengan rekan-rekan ASN lain yang memiliki integritas serupa untuk mencari solusi internal.
C
Diam saja dan fokus pada tugas Anda agar tidak mencari masalah, sambil berharap praktik tersebut akan hilang dengan sendirinya seiring waktu.
D
Secara personal mengingatkan oknum-oknum tersebut untuk menghentikan praktik 'titipan' dengan argumen etis dan moral.
E
Mencari cara untuk mengajukan usulan perbaikan sistem agar lebih transparan dan akuntabel di kemudian hari, tanpa harus menyoroti oknum secara langsung saat ini.
NO. 239
Link Soal
Sebagai seorang Kepala Seksi di sebuah instansi pemerintah, Anda menemukan indikasi kuat adanya praktik "titipan" dalam proses rekrutmen pegawai baru yang dilakukan oleh atasan langsung Anda untuk mengakomodasi kerabatnya. Praktik ini bertentangan dengan prinsip meritokrasi dan transparansi yang dijunjung tinggi oleh instansi serta standar integritas ASN. Apa tindakan paling tepat yang harus Anda lakukan berdasarkan prinsip integritas seorang ASN?
A
Melaporkan indikasi tersebut kepada Inspektorat Jenderal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengumpulkan bukti yang kuat dan valid.
B
Mendiskusikan masalah ini secara pribadi dengan atasan Anda, berharap dia akan menghentikan praktik tersebut dan menyadari kesalahannya.
C
Mengabaikan praktik tersebut karena atasan Anda memiliki kekuasaan dan Anda tidak ingin merusak hubungan kerja serta karier Anda.
D
Menerima praktik tersebut sebagai bagian dari "budaya kerja" yang sering terjadi di banyak instansi pemerintah, dan tidak melakukan apa-apa.
E
Mencoba mencari keuntungan pribadi dari situasi tersebut dengan menawarkan bantuan kepada calon lain untuk mendapatkan posisi dengan imbalan tertentu.
NO. 240
Link Soal
Seorang pejabat publik yang baru saja dilantik sebagai kepala dinas di sebuah lembaga pemerintah, menemukan bahwa terdapat praktik "uang pelicin" yang sudah mengakar dalam pengurusan perizinan. Praktik ini dianggap lumrah oleh sebagian besar staf senior dan bahkan dibenarkan dengan alasan "mempercepat layanan tanpa merugikan negara". Meskipun pejabat tersebut tahu praktik ini tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan integritas, ia juga menyadari bahwa menolaknya secara frontal dapat menimbulkan resistensi kuat dan potensi menghambat program-program kerjanya yang penting. Sebagai seorang pejabat yang menjunjung tinggi integritas, langkah paling tepat yang harus diambil oleh kepala dinas tersebut adalah...
A
Mengadopsi praktik tersebut sementara waktu sambil merumuskan strategi jangka panjang untuk menghapusnya secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak.
B
Menolak tegas praktik "uang pelicin" tersebut, memberikan contoh langsung dengan tidak menerima atau memprosesnya, serta mengedukasi staf tentang pentingnya integritas.
C
Melaporkan praktik tersebut secara anonim kepada lembaga pengawas eksternal agar investigasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik langsung di internal dinas.
D
Mencoba memodifikasi praktik tersebut menjadi "dana sukarela" yang transparan dan dipertanggungjawabkan untuk peningkatan fasilitas layanan publik.
E
Menunggu dukungan dari atasan atau kebijakan baru dari pusat sebelum mengambil tindakan konkret, sambil memastikan dirinya tidak terlibat langsung.