Pembahasan Soal TWK - Integritas 2026

A

Sistem Prestasi Kerja Murni

B

Sistem Angka Kredit

C

Sistem Senioritas

D

Sistem Ujian Dinas

E

Sistem Pengabdian Masyarakat

A

Agar PNS fokus pada peningkatan kompetensi teknis semata

B

Mencegah konflik kepentingan dan diskriminasi dalam pelayanan publik

C

Karena partai politik tidak memberikan kontribusi pada negara

D

Untuk mengurangi beban anggaran belanja pegawai partai

E

Supaya PNS tidak memiliki hak politik sama sekali

A

Memudahkan masyarakat umum untuk mengintervensi jabatan

B

Menjamin kepastian karir berdasarkan kinerja dan mencegah nepotisme

C

Agar semua pegawai bisa naik pangkat secara otomatis setiap tahun

D

Menghilangkan peran pejabat pembina kepegawaian

E

Membuat persaingan antar pegawai menjadi tidak sehat

A

Kerja Keras

B

Sederhana

C

Jujur dan Berani

D

Mandiri

E

Peduli

A

Profesionalisme kerja

B

Konflik Kepentingan (Conflict of Interest)

C

Efisiensi anggaran

D

Sinergi pemerintah dan swasta

E

Inovasi pelayanan

A

Integritas adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan semata untuk menghindari sanksi hukum.

B

Integritas adalah kemampuan individu untuk selalu bertindak jujur dan transparan dalam setiap pengambilan keputusan, terlepas dari tekanan eksternal.

C

Integritas merupakan manifestasi dari konsistensi antara perkataan dan perbuatan yang dilandasi oleh moralitas Pancasila, yang diwujudkan dalam budaya kerja anti-korupsi serta akuntabilitas publik demi terciptanya keadilan sosial.

D

Integritas adalah komitmen untuk melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum yang terjadi di lingkungan kerja demi menjaga citra positif instansi.

E

Integritas adalah sikap independen ASN yang tidak memihak dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok.

A

Menarik investasi global dan mempercepat laju pembangunan infrastruktur nasional.

B

Mengoptimalkan kinerja birokrasi sehingga seluruh program pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan.

C

Memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan pelaksanaan pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum, sehingga membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi kesejahteraan rakyat.

D

Menjaga stabilitas politik dari potensi konflik antarlembaga negara dan kepentingan partai.

E

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan anggaran negara.

A

Melaporkan langsung kepada atasan tertinggi yang berwenang atau unit pengawas internal dengan menyertakan bukti-bukti yang kuat dan akurat.

B

Mengumpulkan informasi lebih lanjut dan mendiskusikannya secara terbatas dengan rekan-rekan ASN lain yang memiliki integritas serupa untuk mencari solusi internal.

C

Diam saja dan fokus pada tugas Anda agar tidak mencari masalah, sambil berharap praktik tersebut akan hilang dengan sendirinya seiring waktu.

D

Secara personal mengingatkan oknum-oknum tersebut untuk menghentikan praktik 'titipan' dengan argumen etis dan moral.

E

Mencari cara untuk mengajukan usulan perbaikan sistem agar lebih transparan dan akuntabel di kemudian hari, tanpa harus menyoroti oknum secara langsung saat ini.

A

Melaporkan indikasi tersebut kepada Inspektorat Jenderal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengumpulkan bukti yang kuat dan valid.

B

Mendiskusikan masalah ini secara pribadi dengan atasan Anda, berharap dia akan menghentikan praktik tersebut dan menyadari kesalahannya.

C

Mengabaikan praktik tersebut karena atasan Anda memiliki kekuasaan dan Anda tidak ingin merusak hubungan kerja serta karier Anda.

D

Menerima praktik tersebut sebagai bagian dari "budaya kerja" yang sering terjadi di banyak instansi pemerintah, dan tidak melakukan apa-apa.

E

Mencoba mencari keuntungan pribadi dari situasi tersebut dengan menawarkan bantuan kepada calon lain untuk mendapatkan posisi dengan imbalan tertentu.

A

Mengadopsi praktik tersebut sementara waktu sambil merumuskan strategi jangka panjang untuk menghapusnya secara bertahap agar tidak menimbulkan gejolak.

B

Menolak tegas praktik "uang pelicin" tersebut, memberikan contoh langsung dengan tidak menerima atau memprosesnya, serta mengedukasi staf tentang pentingnya integritas.

C

Melaporkan praktik tersebut secara anonim kepada lembaga pengawas eksternal agar investigasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan konflik langsung di internal dinas.

D

Mencoba memodifikasi praktik tersebut menjadi "dana sukarela" yang transparan dan dipertanggungjawabkan untuk peningkatan fasilitas layanan publik.

E

Menunggu dukungan dari atasan atau kebijakan baru dari pusat sebelum mengambil tindakan konkret, sambil memastikan dirinya tidak terlibat langsung.