Pembahasan Soal TWK - Integritas 2026

A

Ketuhanan Yang Maha Esa, karena integritas membutuhkan ketaatan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari keyakinan agama.

B

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena integritas menuntut setiap individu untuk berlaku jujur, adil, dan menghargai harkat martabat manusia dalam setiap interaksi sosial dan pelayanan publik.

C

Persatuan Indonesia, karena integritas pejabat publik membangun kepercayaan rakyat yang esensial untuk menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa.

D

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena integritas memerlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama.

E

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena integritas mewujudkan pelayanan publik yang merata, bebas dari korupsi, dan tidak diskriminatif.

A

Tetap memasukkan kriteria tersebut karena secara teknis paling efisien dan menguntungkan daerah, dengan asumsi adiknya akan tetap bersaing secara fair dan profesional.

B

Mengeliminasi kriteria tersebut dan menggantinya dengan kriteria lain yang lebih umum, meskipun sedikit kurang efisien, demi menghindari konflik kepentingan.

C

Meneruskan dengan kriteria tersebut namun membuat deklarasi konflik kepentingan secara terbuka kepada atasan dan tim tender, serta memastikan transparansi proses.

D

Meminta adiknya untuk tidak ikut serta dalam tender proyek tersebut meskipun perusahaannya memenuhi kriteria terbaik, demi menjaga citra integritas pribadi.

E

Menyerahkan seluruh proses penyusunan kriteria tender dan evaluasi kepada tim independen serta menarik diri dari posisi ketua panitia proyek untuk memastikan objektivitas penuh dan menjunjung tinggi kepercayaan publik.

A

Melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana adanya karena sudah sah secara hukum, sambil berharap celah tersebut tidak ditemukan atau disalahgunakan.

B

Melaporkan celah tersebut kepada atasan langsung secara lisan tanpa memberikan alternatif solusi konkret.

C

Mengajukan protes terbuka kepada media massa dan publik untuk menekan pemerintah agar membatalkan kebijakan tersebut.

D

Secara proaktif menyusun kajian komprehensif mengenai dampak negatif celah kebijakan tersebut, mengidentifikasi pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan, serta mengusulkan revisi kebijakan atau regulasi pelaksanaannya kepada pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga terkait, dengan argumentasi yang kuat berdasarkan prinsip integritas, akuntabilitas, dan nilai-nilai Pancasila.

E

Menggunakan informasi tentang celah tersebut untuk mengamankan posisi atau keuntungan pribadi sebelum kebijakan tersebut direvisi atau diungkap ke publik.

A

Mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat secara diam-diam sebelum mengambil tindakan, agar laporan memiliki dasar yang kuat dan tidak mudah dimentahkan.

B

Melaporkan indikasi praktik tersebut kepada Inspektorat atau lembaga pengawas internal dengan menggunakan mekanisme pengaduan yang ada, meskipun belum memiliki bukti yang sangat kuat.

C

Mengingatkan Bapak Chandra secara personal dan persuasif tentang pentingnya menjunjung tinggi integritas dan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa.

D

Berpura-pura tidak melihat praktik tersebut dan fokus pada pekerjaannya sendiri, mengingat posisinya yang masih baru dan risiko yang mungkin timbul.

E

Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja senior yang dipercaya untuk mencari solusi dan saran, sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

A

Menolak secara tegas permintaan atasan dan melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang tersebut kepada pihak berwenang yang lebih tinggi, seperti Inspektorat atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.

B

Menuruti permintaan atasan agar tidak kehilangan posisi dan kesempatan karier, namun mencoba mencari cara lain untuk meminimalisir kerugian negara di kemudian hari.

C

Mencoba bernegosiasi dengan atasan untuk mencari solusi yang lebih adil dan transparan tanpa melibatkan pihak eksternal.

D

Menunda proses tender dengan alasan teknis sambil diam-diam mencari dukungan dari rekan kerja yang memiliki pandangan serupa.

E

Melaksanakan perintah atasan namun mendokumentasikan semua bukti penyimpangan untuk digunakan di kemudian hari jika diperlukan.

A

Mengikuti usulan tersebut dengan tetap memastikan tujuan proyek tercapai, karena kepentingan nasional harus didahulukan.

B

Menolak usulan secara tegas dan bersikukuh pada seluruh prosedur standar yang ada, meskipun berisiko proyek mengalami keterlambatan.

C

Menganalisis kemungkinan solusi alternatif yang inovatif untuk mempercepat proyek tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

D

Melaporkan usulan kolega tersebut kepada atasan yang lebih tinggi atau inspektorat karena berpotensi melanggar kode etik.

E

Menerima usulan tersebut tetapi mendokumentasikan secara rinci setiap pemangkasan prosedur sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi.

A

Integritas adalah kesetiaan pada prosedur dan peraturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan keuangan negara agar terhindar dari penyimpangan.

B

Integritas adalah konsistensi antara nilai-nilai moral, etika, dan perilaku dalam setiap tindakan, baik dalam konteks profesional maupun personal, yang dilandasi oleh Pancasila sebagai dasar negara.

C

Integritas diwujudkan melalui capaian kinerja yang tinggi dan efisiensi birokrasi, meskipun terkadang harus mengambil jalan pintas demi percepatan pembangunan.

D

Integritas dipahami sebagai ketiadaan konflik kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan, demi menjaga citra positif institusi di mata publik.

E

Integritas adalah komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik suap, yang merupakan pilar utama pemberantasan korupsi.

A

Mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program karena prosedur dilampaui.

B

Meningkatkan efisiensi kerja unit karena adanya fleksibilitas dalam interpretasi aturan.

C

Membangun fondasi kuat bagi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

D

Menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang tidak sepaham sehingga menghambat reformasi birokrasi.

E

Memicu munculnya budaya kerja yang lebih kompetitif di antara sesama ASN.

A

Kepatuhan mutlak terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instruksi atasan secara hierarkis.

B

Konsistensi yang teguh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan norma etika pelayanan publik.

C

Kemampuan untuk menjaga rahasia negara dan tidak membocorkan informasi sensitif kepada publik tanpa otorisasi.

D

Keberanian untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan kepada pihak berwenang.

E

Fokus utama pada pencapaian target kinerja individu dan organisasi demi peningkatan citra positif instansi di mata masyarakat.

A

Mengingatkan rekan kerja tersebut secara pribadi dan anonim agar tidak mengulangi perbuatannya demi menjaga nama baik institusi.

B

Mendokumentasikan bukti-bukti yang cukup dan melaporkan praktik tersebut kepada atasan langsung atau unit pengawasan internal (misalnya Inspektorat) sesuai prosedur yang berlaku.

C

Mengabaikan praktik tersebut karena bukan merupakan tindak pidana korupsi yang terang-terangan dan untuk menghindari konflik di lingkungan kerja.

D

Membahas masalah ini dengan rekan-rekan kerja lainnya untuk mencari tahu apakah ada yang memiliki keluhan serupa sebelum memutuskan tindakan.

E

Menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut untuk tujuan pribadi.