Pembahasan Soal TWK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 9040. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 241
Link Soal
Integritas merupakan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Jika dikaji dari perspektif Pancasila, dimensi moral dan etika publik yang menjadi landasan utama bagi praktik integritas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, secara paling komprehensif tercermin dalam prinsip ....
A
Ketuhanan Yang Maha Esa, karena integritas membutuhkan ketaatan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang bersumber dari keyakinan agama.
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena integritas menuntut setiap individu untuk berlaku jujur, adil, dan menghargai harkat martabat manusia dalam setiap interaksi sosial dan pelayanan publik.
C
Persatuan Indonesia, karena integritas pejabat publik membangun kepercayaan rakyat yang esensial untuk menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa.
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena integritas memerlukan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama.
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena integritas mewujudkan pelayanan publik yang merata, bebas dari korupsi, dan tidak diskriminatif.
NO. 242
Link Soal
Bapak Budi, seorang kepala dinas di pemerintahan daerah, sedang merancang proyek infrastruktur besar yang akan melibatkan banyak kontraktor. Dalam proses penyusunan kriteria tender, ia menyadari bahwa salah satu kriteria teknis yang dianggap paling efisien dan inovatif ternyata hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan milik adik kandungnya. Meskipun tidak ada larangan hukum eksplisit yang mengikatnya untuk kasus ini, Bapak Budi tahu bahwa hal ini berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan dan merusak citra integritasnya sebagai pejabat publik. Berdasarkan prinsip integritas ASN, tindakan paling tepat yang harus diambil Bapak Budi adalah...
A
Tetap memasukkan kriteria tersebut karena secara teknis paling efisien dan menguntungkan daerah, dengan asumsi adiknya akan tetap bersaing secara fair dan profesional.
B
Mengeliminasi kriteria tersebut dan menggantinya dengan kriteria lain yang lebih umum, meskipun sedikit kurang efisien, demi menghindari konflik kepentingan.
C
Meneruskan dengan kriteria tersebut namun membuat deklarasi konflik kepentingan secara terbuka kepada atasan dan tim tender, serta memastikan transparansi proses.
D
Meminta adiknya untuk tidak ikut serta dalam tender proyek tersebut meskipun perusahaannya memenuhi kriteria terbaik, demi menjaga citra integritas pribadi.
E
Menyerahkan seluruh proses penyusunan kriteria tender dan evaluasi kepada tim independen serta menarik diri dari posisi ketua panitia proyek untuk memastikan objektivitas penuh dan menjunjung tinggi kepercayaan publik.
NO. 243
Link Soal
Seorang pejabat tinggi di kementerian menemukan bahwa rancangan kebijakan baru, meskipun secara formal telah memenuhi prosedur hukum, memiliki celah signifikan yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta dapat merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Pejabat tersebut menyadari bahwa jika kebijakan ini diterapkan, akan sangat bertentangan dengan prinsip integritas ASN dan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tindakan yang paling tepat dan menunjukkan komitmen integritas tertinggi bagi pejabat tersebut adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana adanya karena sudah sah secara hukum, sambil berharap celah tersebut tidak ditemukan atau disalahgunakan.
B
Melaporkan celah tersebut kepada atasan langsung secara lisan tanpa memberikan alternatif solusi konkret.
C
Mengajukan protes terbuka kepada media massa dan publik untuk menekan pemerintah agar membatalkan kebijakan tersebut.
D
Secara proaktif menyusun kajian komprehensif mengenai dampak negatif celah kebijakan tersebut, mengidentifikasi pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan, serta mengusulkan revisi kebijakan atau regulasi pelaksanaannya kepada pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga terkait, dengan argumentasi yang kuat berdasarkan prinsip integritas, akuntabilitas, dan nilai-nilai Pancasila.
E
Menggunakan informasi tentang celah tersebut untuk mengamankan posisi atau keuntungan pribadi sebelum kebijakan tersebut direvisi atau diungkap ke publik.
NO. 244
Link Soal
Seorang PNS muda, Budi, ditempatkan di sebuah dinas yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa. Dalam beberapa kesempatan, Budi mengamati bahwa atasannya, Bapak Chandra, seringkali memenangkan tender proyek kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki koneksi pribadi dengannya, meskipun secara administratif prosedur tender tampaknya sudah diikuti. Budi merasa ada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dan keadilan, meskipun tidak ada bukti konkret pelanggaran hukum yang jelas. Budi khawatir melaporkan hal ini akan membahayakan karirnya yang baru dimulai. Sebagai seorang PNS yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang harus diambil Budi adalah...
A
Mengumpulkan bukti-bukti yang lebih kuat secara diam-diam sebelum mengambil tindakan, agar laporan memiliki dasar yang kuat dan tidak mudah dimentahkan.
B
Melaporkan indikasi praktik tersebut kepada Inspektorat atau lembaga pengawas internal dengan menggunakan mekanisme pengaduan yang ada, meskipun belum memiliki bukti yang sangat kuat.
C
Mengingatkan Bapak Chandra secara personal dan persuasif tentang pentingnya menjunjung tinggi integritas dan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa.
D
Berpura-pura tidak melihat praktik tersebut dan fokus pada pekerjaannya sendiri, mengingat posisinya yang masih baru dan risiko yang mungkin timbul.
E
Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja senior yang dipercaya untuk mencari solusi dan saran, sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
NO. 245
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa di instansinya menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh atasannya dalam proses tender proyek besar. Atasan tersebut meminta ASN untuk memanipulasi data agar perusahaan tertentu memenangkan tender, padahal perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria terbaik dan ada indikasi kolusi. ASN tersebut menyadari bahwa tindakan ini melanggar prinsip integritas, transparansi, dan merugikan keuangan negara. Namun, atasan mengancam akan meninjau kembali karier ASN tersebut jika menolak.
Apa tindakan yang paling tepat bagi ASN tersebut untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga integritas sebagai pelayan publik?
A
Menolak secara tegas permintaan atasan dan melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang tersebut kepada pihak berwenang yang lebih tinggi, seperti Inspektorat atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.
B
Menuruti permintaan atasan agar tidak kehilangan posisi dan kesempatan karier, namun mencoba mencari cara lain untuk meminimalisir kerugian negara di kemudian hari.
C
Mencoba bernegosiasi dengan atasan untuk mencari solusi yang lebih adil dan transparan tanpa melibatkan pihak eksternal.
D
Menunda proses tender dengan alasan teknis sambil diam-diam mencari dukungan dari rekan kerja yang memiliki pandangan serupa.
E
Melaksanakan perintah atasan namun mendokumentasikan semua bukti penyimpangan untuk digunakan di kemudian hari jika diperlukan.
NO. 246
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas di sebuah proyek strategis nasional yang mendesak. Dalam rapat koordinasi, beberapa kolega mengusulkan untuk memangkas beberapa tahapan prosedur standar yang dianggap memperlambat, dengan alasan untuk mempercepat penyelesaian proyek demi kepentingan publik yang lebih besar. Meskipun pemangkasan tersebut tidak secara langsung melanggar hukum, namun berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah...
A
Mengikuti usulan tersebut dengan tetap memastikan tujuan proyek tercapai, karena kepentingan nasional harus didahulukan.
B
Menolak usulan secara tegas dan bersikukuh pada seluruh prosedur standar yang ada, meskipun berisiko proyek mengalami keterlambatan.
C
Menganalisis kemungkinan solusi alternatif yang inovatif untuk mempercepat proyek tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
D
Melaporkan usulan kolega tersebut kepada atasan yang lebih tinggi atau inspektorat karena berpotensi melanggar kode etik.
E
Menerima usulan tersebut tetapi mendokumentasikan secara rinci setiap pemangkasan prosedur sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi.
NO. 247
Link Soal
Di tengah tantangan reformasi birokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, konsep integritas seringkali diartikan sempit sebatas tidak melakukan korupsi. Padahal, integritas memiliki dimensi yang lebih luas dan krusial bagi keberlangsungan negara. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan esensi integritas yang komprehensif dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia?
A
Integritas adalah kesetiaan pada prosedur dan peraturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan keuangan negara agar terhindar dari penyimpangan.
B
Integritas adalah konsistensi antara nilai-nilai moral, etika, dan perilaku dalam setiap tindakan, baik dalam konteks profesional maupun personal, yang dilandasi oleh Pancasila sebagai dasar negara.
C
Integritas diwujudkan melalui capaian kinerja yang tinggi dan efisiensi birokrasi, meskipun terkadang harus mengambil jalan pintas demi percepatan pembangunan.
D
Integritas dipahami sebagai ketiadaan konflik kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan, demi menjaga citra positif institusi di mata publik.
E
Integritas adalah komitmen untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik suap, yang merupakan pilar utama pemberantasan korupsi.
NO. 248
Link Soal
Prinsip integritas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih di Indonesia. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten dan teguh menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) meskipun dihadapkan pada tekanan atau tawaran menggiurkan, implikasi paling signifikan dari sikap integritas ASN tersebut terhadap sistem pemerintahan dan kepercayaan publik adalah...
A
Mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program karena prosedur dilampaui.
B
Meningkatkan efisiensi kerja unit karena adanya fleksibilitas dalam interpretasi aturan.
C
Membangun fondasi kuat bagi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
D
Menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang tidak sepaham sehingga menghambat reformasi birokrasi.
E
Memicu munculnya budaya kerja yang lebih kompetitif di antara sesama ASN.
NO. 249
Link Soal
Integritas adalah salah satu nilai fundamental yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan korupsi, makna integritas yang paling esensial bagi seorang ASN tidak hanya terbatas pada tidak melakukan tindakan korupsi atau sekadar mematuhi aturan, melainkan juga mencakup dimensi yang lebih dalam. Dari pernyataan berikut, manakah yang paling tepat menggambarkan inti dari integritas seorang ASN?
A
Kepatuhan mutlak terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan instruksi atasan secara hierarkis.
B
Konsistensi yang teguh antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan norma etika pelayanan publik.
C
Kemampuan untuk menjaga rahasia negara dan tidak membocorkan informasi sensitif kepada publik tanpa otorisasi.
D
Keberanian untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan atau pelanggaran etika yang dilakukan oleh rekan kerja atau atasan kepada pihak berwenang.
E
Fokus utama pada pencapaian target kinerja individu dan organisasi demi peningkatan citra positif instansi di mata masyarakat.
NO. 250
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menemukan indikasi bahwa rekan kerjanya, Kepala Bagian Keuangan, sering memberikan informasi proyek yang belum dipublikasikan kepada pihak luar yang memiliki koneksi pribadi, meskipun tindakan tersebut belum masuk kategori tindak pidana korupsi secara langsung, namun jelas melanggar kode etik dan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang seharusnya diambil adalah...
A
Mengingatkan rekan kerja tersebut secara pribadi dan anonim agar tidak mengulangi perbuatannya demi menjaga nama baik institusi.
B
Mendokumentasikan bukti-bukti yang cukup dan melaporkan praktik tersebut kepada atasan langsung atau unit pengawasan internal (misalnya Inspektorat) sesuai prosedur yang berlaku.
C
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan merupakan tindak pidana korupsi yang terang-terangan dan untuk menghindari konflik di lingkungan kerja.
D
Membahas masalah ini dengan rekan-rekan kerja lainnya untuk mencari tahu apakah ada yang memiliki keluhan serupa sebelum memutuskan tindakan.
E
Menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut untuk tujuan pribadi.