Pembahasan Soal TWK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 9543. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 251
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada dilema krusial. Ia menemukan bahwa penerapan ketat sebuah regulasi yang sah secara hukum akan menimbulkan kesulitan signifikan bagi kelompok masyarakat rentan dalam jangka pendek. Di sisi lain, mengabaikan atau melonggarkan regulasi tersebut, meskipun dapat memberikan bantuan segera, berpotensi menciptakan preseden buruk yang dapat merusak prinsip supremasi hukum dan keadilan dalam jangka panjang. Dalam situasi yang kompleks ini, prinsip integritas manakah yang seharusnya menjadi panduan utama bagi ASN tersebut?
A
Utilitarianisme, yaitu mengambil tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.
B
Deontologi, yaitu ketaatan mutlak terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku tanpa pengecualian, demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.
C
Etika kebajikan, yaitu mengutamakan empati dan belas kasih untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang paling membutuhkan.
D
Prinsip keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa beban dan manfaat dari kebijakan publik terbagi secara adil di seluruh lapisan masyarakat.
E
Transparansi dan akuntabilitas, yaitu memastikan setiap keputusan diambil secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
NO. 252
Link Soal
Integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan hanya tentang tidak melakukan korupsi, melainkan juga meliputi komitmen terhadap efektivitas pelayanan publik dan kepatuhan pada sistem akuntabilitas. Dalam situasi di mana prosedur birokrasi yang rigid dapat menghambat efisiensi pelayanan, namun di sisi lain prosedur tersebut juga dirancang sebagai upaya pencegahan korupsi, tindakan yang paling mencerminkan integritas tinggi seorang ASN adalah:
A
Memodifikasi prosedur secara diam-diam demi percepatan layanan yang dianggap lebih mendesak, dengan keyakinan bahwa tujuan akhir akan membenarkan cara.
B
Tetap berpegang teguh pada setiap prosedur yang ada tanpa toleransi, meski mengakibatkan keterlambatan pelayanan dan keluhan masyarakat, karena prosedur adalah jaminan mutlak integritas.
C
Menganalisis dan mengidentifikasi potensi reformasi prosedur yang dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi tingkat akuntabilitas dan transparansi, lalu mengusulkannya secara resmi kepada pihak berwenang.
D
Menggunakan diskresi sebatas mungkin untuk mempercepat proses, selama tidak ada dampak finansial negatif langsung pada negara, dan siap bertanggung jawab atas pilihan tersebut.
E
Menyalurkan keluhan publik terkait prosedur lambat kepada media massa sebagai bentuk tekanan agar sistem birokrasi segera diperbaiki.
NO. 253
Link Soal
Anda adalah seorang Kepala Bagian Pelayanan Publik di sebuah kementerian. Anda menerima laporan bahwa ada seorang warga yang sangat membutuhkan bantuan medis darurat namun berkas pengajuannya tidak lengkap karena bencana alam yang baru saja menimpanya, sehingga tidak bisa diproses sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Warga tersebut memiliki surat rekomendasi dari kepala desa setempat yang menyatakan urgensi kondisinya, namun tidak ada dalam daftar kelengkapan SOP. Jika Anda menunggu kelengkapan berkas, nyawa warga tersebut berpotensi terancam. Tindakan Anda yang paling mencerminkan integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam situasi ini adalah...
A
Menolak permohonan tersebut karena tidak sesuai SOP dan meminta warga melengkapi berkas terlebih dahulu, demi menjaga konsistensi dan kepatuhan pada aturan.
B
Memproses permohonan tersebut dengan memalsukan beberapa data atau tanggal agar seolah-olah memenuhi SOP, demi menyelamatkan nyawa warga.
C
Menerima berkas yang ada, memprosesnya secara cepat dengan catatan khusus mengenai kondisi darurat dan ketidaklengkapan berkas, serta melaporkan kondisi ini kepada atasan untuk mencari solusi jangka panjang atau kebijakan pengecualian.
D
Menerima berkas yang ada dan langsung memprosesnya tanpa catatan khusus, menganggap surat rekomendasi kepala desa sudah cukup sebagai pengganti dokumen yang hilang.
E
Menyerahkan masalah ini kepada staf Anda dan meminta mereka mencari cara agar berkas bisa diproses, melepaskan tanggung jawab pengambilan keputusan sulit.
NO. 254
Link Soal
Prinsip integritas merupakan pilar krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dalam perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hakikat integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) paling mendasar harus dimaknai sebagai:
A
Kepatuhan mutlak terhadap setiap peraturan perundang-undangan demi terciptanya kepastian hukum.
B
Kemampuan untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam setiap kesempatan.
C
Konsistensi antara pikiran, perkataan, dan tindakan yang didasari oleh nilai-nilai luhur Pancasila serta semangat pengabdian demi kepentingan bangsa dan negara.
D
Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja.
E
Komitmen untuk selalu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
NO. 255
Link Soal
Dalam konteks pembentukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas tinggi, konsep integritas seringkali diartikan sebatas kepatuhan terhadap peraturan dan menjauhi praktik korupsi. Namun, pemahaman integritas yang komprehensif, terutama dalam kerangka ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengandung makna yang lebih mendalam dan fundamental.
Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan komprehensif menjelaskan hakikat integritas seorang ASN sebagai pilar utama tegaknya negara berdasarkan Pancasila?
A
Integritas adalah perwujudan konsisten dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang terefleksi dalam setiap keputusan dan tindakan ASN demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi atau golongan.
B
Integritas adalah kepatuhan mutlak seorang ASN terhadap segala regulasi dan prosedur yang berlaku di instansinya, semata-mata untuk menjamin efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
C
Integritas adalah kemampuan ASN untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) agar terhindar dari sanksi hukum dan menjaga reputasi pribadi serta lembaga.
D
Integritas merupakan sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tugas, yang bertujuan utama untuk mendapatkan kepercayaan publik dan promosi jabatan.
E
Integritas adalah komitmen seorang ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
NO. 256
Link Soal
Dalam konteks pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip integritas tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan korupsi atau penyimpangan. Lebih dari itu, integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus termanifestasi dalam tindakan dan pengambilan keputusan yang konsisten dengan nilai-nilai luhur dan peraturan perundang-undangan. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan esensi integritas yang utuh dan komprehensif bagi seorang ASN?
A
Menolak setiap tawaran gratifikasi dalam bentuk apapun.
B
Melaksanakan tugas sesuai prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.
C
Berani melaporkan rekan kerja yang melakukan pelanggaran etik tanpa takut konsekuensi.
D
Mengambil keputusan yang adil dan objektif, serta bertanggung jawab penuh atas setiap konsekuensinya, demi kepentingan publik, meskipun berpotensi merugikan kepentingan pribadi atau kelompoknya.
E
Menjaga kerahasiaan data dan informasi negara yang bersifat sensitif.
NO. 257
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Bapak Budi, menjabat sebagai kepala seksi di dinas pemerintahan. Ia menemukan bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa di unitnya seringkali diabaikan oleh atasannya demi mempercepat proses, meskipun ia menduga ada potensi kerugian negara akibat praktik tersebut. Bapak Budi telah mencoba menyampaikan kekhawatirannya secara internal, namun tidak direspon serius. Ia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan integritas dan risiko dimutasi atau bahkan kehilangan jabatan jika melaporkan masalah ini ke instansi yang lebih tinggi atau pihak berwenang di luar dinas. Dalam konteks penerapan nilai-nilai integritas sebagai ASN, tindakan apa yang paling tepat diambil oleh Bapak Budi?
A
Mencari bukti-bukti tambahan secara diam-diam dan menunggu momen yang tepat untuk melaporkan, mungkin setelah pensiun.
B
Mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada tugas-tugasnya sendiri, karena sudah mencoba menyampaikan secara internal dan tidak ada respons.
C
Melaporkan dugaan pelanggaran prosedur dan potensi kerugian negara tersebut kepada lembaga pengawas eksternal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.
D
Membujuk rekan kerja lain untuk juga mengabaikan masalah ini karena takut akan konsekuensi yang mungkin timbul.
E
Membuat nota dinas resmi kepada atasan untuk mencatat kekhawatirannya, tanpa mengambil tindakan lebih lanjut jika tidak ada respons.
NO. 258
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dilantik sebagai kepala seksi di sebuah kementerian, menemukan adanya praktik 'titipan' proyek dari beberapa pejabat tinggi kepada bawahannya. Praktik ini tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, meskipun secara kasat mata proyek tersebut tetap berjalan. Rekan kerjanya menyarankan untuk tidak terlalu ikut campur demi menjaga kenyamanan kerja dan karier. Jika ASN tersebut memegang teguh nilai integritas, tindakan paling tepat yang harus diambil adalah...
A
Melaporkan praktik tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengumpulkan bukti yang cukup kuat secara diam-diam.
B
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan wewenangnya dan fokus pada tugas pokok yang lain.
C
Menegur langsung pejabat tinggi yang terlibat dan menuntut mereka menghentikan praktik tersebut.
D
Berusaha mengubah sistem dari dalam dengan perlahan-lahan mengedukasi bawahan tentang pentingnya integritas tanpa melibatkan atasan.
E
Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja terdekat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pihak luar.
NO. 259
Link Soal
Integritas bukan sekadar absennya praktik korupsi, melainkan sebuah komitmen fundamental bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Dalam konteks pembangunan nasional berkelanjutan yang menuntut solusi komprehensif terhadap berbagai krisis (ekonomi, sosial, lingkungan), peran integritas ASN menjadi sangat strategis.
Manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat dan paling holistik menjelaskan *dampak transformatif jangka panjang* dari konsistennya penegakan integritas oleh ASN terhadap capaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan?
A
Memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara parsial.
B
Menumbuhkan budaya birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme, yang menjadi prasyarat untuk investasi domestik.
C
Membangun kepercayaan publik yang kuat terhadap lembaga pemerintahan, yang esensial untuk mobilisasi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan menjamin keberlanjutan kebijakan pro-rakyat.
D
Mengokohkan pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang secara fundamental menopang stabilitas sosial, kepastian hukum, daya saing ekonomi, dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang.
E
Mendorong ASN untuk secara proaktif melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum, menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.
NO. 260
Link Soal
Integritas ASN bukan sekadar kepatuhan pada aturan, melainkan juga cerminan dari komitmen moral dan etika dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Di era disrupsi digital dan peningkatan kompleksitas tata kelola pemerintahan, integritas menjadi semakin krusial sebagai benteng pertahanan terhadap praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dapat mengikis kepercayaan publik.
Dalam konteks ketahanan nasional dan penguatan identitas bangsa yang berdasarkan Pancasila, dampak fundamental apa yang paling relevan dari penegakan integritas secara konsisten di seluruh lapisan birokrasi pemerintahan?
A
Meningkatnya daya saing ekonomi bangsa di pasar global karena birokrasi yang efisien dan bebas korupsi.
B
Terciptanya keadilan sosial dan merawat persatuan nasional melalui penghapusan praktik diskriminatif dan penyalahgunaan wewenang.
C
Optimalisasi penggunaan anggaran negara untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur berskala besar.
D
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui mekanisme e-governance yang transparan.
E
Terwujudnya birokrasi yang profesional dan akuntabel sesuai standar internasional.