Pembahasan Soal TWK - Integritas 2026

A

Utilitarianisme, yaitu mengambil tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak.

B

Deontologi, yaitu ketaatan mutlak terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku tanpa pengecualian, demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.

C

Etika kebajikan, yaitu mengutamakan empati dan belas kasih untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang paling membutuhkan.

D

Prinsip keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa beban dan manfaat dari kebijakan publik terbagi secara adil di seluruh lapisan masyarakat.

E

Transparansi dan akuntabilitas, yaitu memastikan setiap keputusan diambil secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

A

Memodifikasi prosedur secara diam-diam demi percepatan layanan yang dianggap lebih mendesak, dengan keyakinan bahwa tujuan akhir akan membenarkan cara.

B

Tetap berpegang teguh pada setiap prosedur yang ada tanpa toleransi, meski mengakibatkan keterlambatan pelayanan dan keluhan masyarakat, karena prosedur adalah jaminan mutlak integritas.

C

Menganalisis dan mengidentifikasi potensi reformasi prosedur yang dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi tingkat akuntabilitas dan transparansi, lalu mengusulkannya secara resmi kepada pihak berwenang.

D

Menggunakan diskresi sebatas mungkin untuk mempercepat proses, selama tidak ada dampak finansial negatif langsung pada negara, dan siap bertanggung jawab atas pilihan tersebut.

E

Menyalurkan keluhan publik terkait prosedur lambat kepada media massa sebagai bentuk tekanan agar sistem birokrasi segera diperbaiki.

A

Menolak permohonan tersebut karena tidak sesuai SOP dan meminta warga melengkapi berkas terlebih dahulu, demi menjaga konsistensi dan kepatuhan pada aturan.

B

Memproses permohonan tersebut dengan memalsukan beberapa data atau tanggal agar seolah-olah memenuhi SOP, demi menyelamatkan nyawa warga.

C

Menerima berkas yang ada, memprosesnya secara cepat dengan catatan khusus mengenai kondisi darurat dan ketidaklengkapan berkas, serta melaporkan kondisi ini kepada atasan untuk mencari solusi jangka panjang atau kebijakan pengecualian.

D

Menerima berkas yang ada dan langsung memprosesnya tanpa catatan khusus, menganggap surat rekomendasi kepala desa sudah cukup sebagai pengganti dokumen yang hilang.

E

Menyerahkan masalah ini kepada staf Anda dan meminta mereka mencari cara agar berkas bisa diproses, melepaskan tanggung jawab pengambilan keputusan sulit.

A

Kepatuhan mutlak terhadap setiap peraturan perundang-undangan demi terciptanya kepastian hukum.

B

Kemampuan untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam setiap kesempatan.

C

Konsistensi antara pikiran, perkataan, dan tindakan yang didasari oleh nilai-nilai luhur Pancasila serta semangat pengabdian demi kepentingan bangsa dan negara.

D

Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja.

E

Komitmen untuk selalu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

A

Integritas adalah perwujudan konsisten dari nilai-nilai Pancasila, khususnya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang terefleksi dalam setiap keputusan dan tindakan ASN demi kepentingan bangsa dan negara di atas segala kepentingan pribadi atau golongan.

B

Integritas adalah kepatuhan mutlak seorang ASN terhadap segala regulasi dan prosedur yang berlaku di instansinya, semata-mata untuk menjamin efisiensi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.

C

Integritas adalah kemampuan ASN untuk menolak segala bentuk gratifikasi dan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) agar terhindar dari sanksi hukum dan menjaga reputasi pribadi serta lembaga.

D

Integritas merupakan sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dalam menjalankan tugas, yang bertujuan utama untuk mendapatkan kepercayaan publik dan promosi jabatan.

E

Integritas adalah komitmen seorang ASN untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

A

Menolak setiap tawaran gratifikasi dalam bentuk apapun.

B

Melaksanakan tugas sesuai prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku.

C

Berani melaporkan rekan kerja yang melakukan pelanggaran etik tanpa takut konsekuensi.

D

Mengambil keputusan yang adil dan objektif, serta bertanggung jawab penuh atas setiap konsekuensinya, demi kepentingan publik, meskipun berpotensi merugikan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

E

Menjaga kerahasiaan data dan informasi negara yang bersifat sensitif.

A

Mencari bukti-bukti tambahan secara diam-diam dan menunggu momen yang tepat untuk melaporkan, mungkin setelah pensiun.

B

Mengabaikan masalah tersebut dan fokus pada tugas-tugasnya sendiri, karena sudah mencoba menyampaikan secara internal dan tidak ada respons.

C

Melaporkan dugaan pelanggaran prosedur dan potensi kerugian negara tersebut kepada lembaga pengawas eksternal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.

D

Membujuk rekan kerja lain untuk juga mengabaikan masalah ini karena takut akan konsekuensi yang mungkin timbul.

E

Membuat nota dinas resmi kepada atasan untuk mencatat kekhawatirannya, tanpa mengambil tindakan lebih lanjut jika tidak ada respons.

A

Melaporkan praktik tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengumpulkan bukti yang cukup kuat secara diam-diam.

B

Mengabaikan praktik tersebut karena bukan wewenangnya dan fokus pada tugas pokok yang lain.

C

Menegur langsung pejabat tinggi yang terlibat dan menuntut mereka menghentikan praktik tersebut.

D

Berusaha mengubah sistem dari dalam dengan perlahan-lahan mengedukasi bawahan tentang pentingnya integritas tanpa melibatkan atasan.

E

Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja terdekat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pihak luar.

A

Memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan secara parsial.

B

Menumbuhkan budaya birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme, yang menjadi prasyarat untuk investasi domestik.

C

Membangun kepercayaan publik yang kuat terhadap lembaga pemerintahan, yang esensial untuk mobilisasi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan dan menjamin keberlanjutan kebijakan pro-rakyat.

D

Mengokohkan pilar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang secara fundamental menopang stabilitas sosial, kepastian hukum, daya saing ekonomi, dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang.

E

Mendorong ASN untuk secara proaktif melaporkan setiap pelanggaran etika dan hukum, menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas.

A

Meningkatnya daya saing ekonomi bangsa di pasar global karena birokrasi yang efisien dan bebas korupsi.

B

Terciptanya keadilan sosial dan merawat persatuan nasional melalui penghapusan praktik diskriminatif dan penyalahgunaan wewenang.

C

Optimalisasi penggunaan anggaran negara untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur berskala besar.

D

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik melalui mekanisme e-governance yang transparan.

E

Terwujudnya birokrasi yang profesional dan akuntabel sesuai standar internasional.