Pembahasan Soal TWK - Nasionalisme 2026

A

Menjadi pemimpin boneka di wilayah Bali

B

Bergabung dalam Negara Indonesia Timur (NIT)

C

Menyerahkan senjata pasukan Ciung Wanara

D

Membubarkan pasukan TKR di wilayah Sunda Kecil

E

Mengakui Perjanjian Linggarjati yang merugikan

A

Jawa, Sumatera, dan Kalimantan

B

Jawa, Madura, dan Bali

C

Jawa, Sumatera, dan Madura

D

Jawa, Sumatera, dan Sulawesi

E

Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda

A

UNCI (United Nations Commission for Indonesia)

B

AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies)

C

KTN (Komisi Tiga Negara)

D

UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority)

E

INTERFET

A

Garis Demarkasi Van Mook

B

Zona Ekonomi Eksklusif Belanda

C

Negara Sumatera Timur

D

Wilayah Indonesia Timur sebagai negara berdaulat

E

Batas Laut Teritorial

A

Nasionalisme yang sempit, karena fokus pada daerah asal daripada seluruh Indonesia.

B

Nasionalisme yang adaptif dan konstruktif, dengan memanfaatkan koneksi global untuk kemajuan bangsa.

C

Nasionalisme yang materialistis, karena kepentingannya adalah keuntungan bisnis.

D

Nasionalisme yang defensif, karena khawatir akan dominasi asing di sektor teknologi.

E

Nasionalisme yang tradisional, yaitu kembali ke akar budaya dan meninggalkan modernitas.

A

Menerima tawaran tersebut sepenuhnya demi menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.

B

Menolak investasi tersebut karena terlalu banyak menggunakan komponen impor dan tenaga kerja asing.

C

Menerima tawaran tetapi dengan negosiasi yang kuat untuk meningkatkan persentase penggunaan komponen lokal dan penyerapan tenaga kerja Indonesia di semua tingkatan.

D

Memberikan insentif fiskal tambahan agar perusahaan mau mengubah kebijakannya.

E

Meminta perusahaan lain dari negara yang sama untuk menawarkan investasi serupa sebagai perbandingan.

A

Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.

B

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.

C

Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.

D

Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.

E

Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.

A

Melemahnya kapasitas negara untuk melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga memudarkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap bangsa sendiri di mata warganya.

B

Menyebabkan ketergantungan ekonomi yang ekstrem pada pihak asing, yang pada gilirannya menghilangkan kemampuan bangsa untuk menentukan arah kebijakan ekonominya secara mandiri.

C

Memicu konflik kepentingan antara elit politik dan pengusaha nasional yang pro-globalisasi dengan kelompok masyarakat yang menginginkan proteksi penuh terhadap pasar domestik.

D

Menghambat inovasi dan daya saing produk domestik karena kurangnya kompetisi, yang akhirnya membuat bangsa tertinggal dalam persaingan global dan kehilangan pijakan di kancah internasional.

E

Menciptakan kesenjangan sosial yang parah akibat persaingan bebas, di mana hanya kelompok tertentu yang diuntungkan, sehingga mengikis rasa keadilan sosial yang merupakan pilar nasionalisme.

A

Mendorong pengembangan platform digital yang memfasilitasi partisipasi aktif generasi muda dalam diskusi isu-isu kebangsaan dan proyek-proyek sosial-kewargaan, dengan tetap memberikan ruang bagi ekspresi identitas global mereka.

B

Merevitalisasi nilai-nilai tradisional nasionalisme melalui kurikulum pendidikan formal yang lebih modern dan interaktif, agar generasi muda tidak kehilangan akar budaya dan sejarahnya.

C

Mengadakan kampanye masif di media sosial untuk mempromosikan kebudayaan dan capaian bangsa Indonesia, sehingga menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan pada tanah air yang lebih besar.

D

Meningkatkan sanksi hukum bagi penyebar hoaks atau konten yang merusak persatuan bangsa, guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan nasionalisme yang positif.

E

Membatasi akses generasi muda terhadap konten asing yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa, untuk membendung arus pengaruh negatif globalisasi.

A

Dari kesiapan mengangkat senjata menjadi partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta integritas dalam menjalankan profesi untuk kemajuan bangsa.

B

Dari pengorbanan nyawa untuk mempertahankan wilayah menjadi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan pemerintah demi terciptanya ketertiban sosial.

C

Dari semangat anti-asing dan proteksionisme menjadi keterbukaan terhadap inovasi dan investasi global yang membawa manfaat bagi bangsa.

D

Dari identifikasi diri dengan kelompok perjuangan menjadi identifikasi diri yang kuat dengan negara dan ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

E

Dari fokus pada kepemimpinan militer menjadi penguatan peran intelektual dan akademisi dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.