Pembahasan Soal TWK - Nasionalisme 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 1822. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 521
Link Soal
Perang Puputan Margarana di Bali dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Perang habis-habisan ini dipicu oleh penolakan Ngurah Rai terhadap ajakan Belanda untuk...
A
Menjadi pemimpin boneka di wilayah Bali
B
Bergabung dalam Negara Indonesia Timur (NIT)
C
Menyerahkan senjata pasukan Ciung Wanara
D
Membubarkan pasukan TKR di wilayah Sunda Kecil
E
Mengakui Perjanjian Linggarjati yang merugikan
NO. 522
Link Soal
Salah satu hasil Perjanjian Linggarjati adalah pengakuan de facto wilayah Republik Indonesia oleh Belanda. Wilayah manakah yang diakui dalam perjanjian tersebut?
A
Jawa, Sumatera, dan Kalimantan
B
Jawa, Madura, dan Bali
C
Jawa, Sumatera, dan Madura
D
Jawa, Sumatera, dan Sulawesi
E
Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda
NO. 523
Link Soal
Akibat pelanggaran Perjanjian Linggarjati oleh Belanda melalui Agresi Militer I, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komite jasa baik untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda yang dikenal dengan nama...
A
UNCI (United Nations Commission for Indonesia)
B
AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies)
C
KTN (Komisi Tiga Negara)
D
UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority)
E
INTERFET
NO. 524
Link Soal
Perjanjian Renville dianggap sangat merugikan Indonesia karena wilayah RI menjadi semakin sempit. Hal ini disebabkan oleh adanya pengakuan terhadap...
A
Garis Demarkasi Van Mook
B
Zona Ekonomi Eksklusif Belanda
C
Negara Sumatera Timur
D
Wilayah Indonesia Timur sebagai negara berdaulat
E
Batas Laut Teritorial
NO. 525
Link Soal
Seorang diaspora Indonesia yang sukses membangun bisnis teknologi di Silicon Valley, Amerika Serikat, memilih untuk secara aktif mendirikan pusat inovasi di daerah asalnya di Indonesia. Ia juga secara rutin menjadi mentor bagi startup lokal dan memfasilitasi kerjasama antara talenta Indonesia dengan perusahaan-perusahaan teknologi global, meskipun ia memiliki kesempatan untuk sepenuhnya mengadopsi identitas dan kewarganegaraan negara tempat ia sukses tersebut. Tindakan diaspora tersebut paling tepat mencerminkan manifestasi nasionalisme dalam konteks era globalisasi adalah...
A
Nasionalisme yang sempit, karena fokus pada daerah asal daripada seluruh Indonesia.
B
Nasionalisme yang adaptif dan konstruktif, dengan memanfaatkan koneksi global untuk kemajuan bangsa.
C
Nasionalisme yang materialistis, karena kepentingannya adalah keuntungan bisnis.
D
Nasionalisme yang defensif, karena khawatir akan dominasi asing di sektor teknologi.
E
Nasionalisme yang tradisional, yaitu kembali ke akar budaya dan meninggalkan modernitas.
NO. 526
Link Soal
Sebuah perusahaan manufaktur asing berencana menanamkan investasi besar di Indonesia dengan janji menciptakan ribuan lapangan kerja. Namun, dalam proposalnya, perusahaan tersebut bersikeras menggunakan sebagian besar material dan komponen impor, serta menempatkan tenaga kerja asing di hampir semua posisi manajerial kunci, meskipun ada kompetensi dan potensi bahan baku lokal yang memadai. Sikap pemerintah daerah yang paling tepat dalam menghadapi tawaran ini agar selaras dengan semangat nasionalisme ekonomi adalah...
A
Menerima tawaran tersebut sepenuhnya demi menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
B
Menolak investasi tersebut karena terlalu banyak menggunakan komponen impor dan tenaga kerja asing.
C
Menerima tawaran tetapi dengan negosiasi yang kuat untuk meningkatkan persentase penggunaan komponen lokal dan penyerapan tenaga kerja Indonesia di semua tingkatan.
D
Memberikan insentif fiskal tambahan agar perusahaan mau mengubah kebijakannya.
E
Meminta perusahaan lain dari negara yang sama untuk menawarkan investasi serupa sebagai perbandingan.
NO. 527
Link Soal
Dalam sebuah provinsi di Indonesia, muncul wacana peraturan daerah (Perda) yang, meski bertujuan memperkuat identitas lokal, mengadopsi norma-norma yang sangat spesifik dan eksklusif bagi kelompok mayoritas tertentu. Pendekatan ini berpotensi mengekang praktik kebudayaan atau keyakinan minoritas yang telah lama hidup berdampingan di daerah tersebut. Meskipun para pemrakarsa Perda berargumen bahwa ini adalah bentuk otonomi daerah dan manifestasi 'cinta tanah air' di level lokal, banyak pihak khawatir akan implikasi jangka panjangnya terhadap persatuan nasional dan identitas kebangsaan yang lebih luas. Menilai kasus ini, apa prinsip fundamental nasionalisme Indonesia yang paling terancam oleh wacana Perda tersebut, dan mengapa hal itu krusial bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia?
A
Prinsip Persatuan Indonesia, karena tindakan eksklusif lokal dapat memecah belah bangsa dan mengikis semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang pada akhirnya melemahkan sendi-sendi NKRI.
B
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab Perda tersebut berpotensi memaksakan keyakinan mayoritas dan melanggar hak asasi beragama bagi kelompok minoritas, mengancam kerukunan antarumat beragama.
C
Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena Perda semacam itu dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, mengurangi martabat kemanusiaan mereka dan melanggar keadilan sosial.
D
Prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, karena Perda tersebut mungkin tidak melewati proses musyawarah yang inklusif dan aspiratif bagi seluruh elemen masyarakat.
E
Prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, karena Perda tersebut dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hukum bagi warga negara berdasarkan identitas kelompok, menghambat tercapainya kesejahteraan bersama.
NO. 528
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi, Indonesia menghadapi dilema signifikan. Di satu sisi, ada desakan untuk membuka pasar dan menarik investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa keterbukaan berlebihan dapat mengikis kedaulatan ekonomi, mematikan industri lokal, dan pada akhirnya mereduksi semangat kemandirian bangsa. Fenomena ini memunculkan perdebatan antara 'nasionalisme ekonomi' yang cenderung proteksionis dan kebutuhan adaptasi terhadap sistem ekonomi global. Bagaimana dilema ini, jika tidak dikelola dengan bijak, dapat mereduksi esensi nasionalisme Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa?
A
Melemahnya kapasitas negara untuk melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga memudarkan rasa bangga dan kepemilikan terhadap bangsa sendiri di mata warganya.
B
Menyebabkan ketergantungan ekonomi yang ekstrem pada pihak asing, yang pada gilirannya menghilangkan kemampuan bangsa untuk menentukan arah kebijakan ekonominya secara mandiri.
C
Memicu konflik kepentingan antara elit politik dan pengusaha nasional yang pro-globalisasi dengan kelompok masyarakat yang menginginkan proteksi penuh terhadap pasar domestik.
D
Menghambat inovasi dan daya saing produk domestik karena kurangnya kompetisi, yang akhirnya membuat bangsa tertinggal dalam persaingan global dan kehilangan pijakan di kancah internasional.
E
Menciptakan kesenjangan sosial yang parah akibat persaingan bebas, di mana hanya kelompok tertentu yang diuntungkan, sehingga mengikis rasa keadilan sosial yang merupakan pilar nasionalisme.
NO. 529
Link Soal
Generasi muda Indonesia saat ini, yang sering disebut Gen Z atau Gen Alpha, tumbuh dalam era digital yang sangat terkoneksi dengan dunia. Mereka terpapar berbagai budaya, ideologi, dan isu transnasional melalui media sosial. Manifestasi nasionalisme pada kelompok ini tidak selalu tampak dalam bentuk tradisional seperti upacara bendera atau lagu kebangsaan, melainkan lebih sering dalam bentuk aktivisme digital untuk isu-isu sosial, lingkungan, atau kemanusiaan di tingkat lokal maupun global, namun tetap dengan perspektif keindonesiaan. Bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat mengintegrasikan bentuk nasionalisme baru ini agar tetap relevan dan berkontribusi pada penguatan identitas bangsa yang kokoh, tanpa terjebak pada puritanisme atau antipati terhadap globalisasi?
A
Mendorong pengembangan platform digital yang memfasilitasi partisipasi aktif generasi muda dalam diskusi isu-isu kebangsaan dan proyek-proyek sosial-kewargaan, dengan tetap memberikan ruang bagi ekspresi identitas global mereka.
B
Merevitalisasi nilai-nilai tradisional nasionalisme melalui kurikulum pendidikan formal yang lebih modern dan interaktif, agar generasi muda tidak kehilangan akar budaya dan sejarahnya.
C
Mengadakan kampanye masif di media sosial untuk mempromosikan kebudayaan dan capaian bangsa Indonesia, sehingga menumbuhkan rasa bangga dan kecintaan pada tanah air yang lebih besar.
D
Meningkatkan sanksi hukum bagi penyebar hoaks atau konten yang merusak persatuan bangsa, guna menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan nasionalisme yang positif.
E
Membatasi akses generasi muda terhadap konten asing yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa, untuk membendung arus pengaruh negatif globalisasi.
NO. 530
Link Soal
Setelah periode perjuangan fisik merebut dan mempertahankan kemerdekaan, Indonesia memasuki fase pembangunan yang intensif. Nasionalisme yang awalnya diartikan sebagai semangat 'merebut' dan 'membela' negara dari penjajah, kini bergeser menjadi semangat 'membangun' dan 'mengisi' kemerdekaan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pergeseran ini menuntut adaptasi fundamental dalam pemahaman dan praktik kewarganegaraan. Bagaimana pergeseran interpretasi nasionalisme ini menuntut perubahan paling esensial dalam cara warga negara memandang dan melaksanakan 'bela negara' dalam konteks pasca-kemerdekaan?
A
Dari kesiapan mengangkat senjata menjadi partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta integritas dalam menjalankan profesi untuk kemajuan bangsa.
B
Dari pengorbanan nyawa untuk mempertahankan wilayah menjadi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan pemerintah demi terciptanya ketertiban sosial.
C
Dari semangat anti-asing dan proteksionisme menjadi keterbukaan terhadap inovasi dan investasi global yang membawa manfaat bagi bangsa.
D
Dari identifikasi diri dengan kelompok perjuangan menjadi identifikasi diri yang kuat dengan negara dan ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa.
E
Dari fokus pada kepemimpinan militer menjadi penguatan peran intelektual dan akademisi dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat.