Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 8922. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 1171
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang sangat strategis dan kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Salah satu indikator utama kekuatan DPR dalam fungsi anggaran (budgeting) adalah...
NO. 1172
Link Soal
Pemerintah menyusun berbagai program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sektor kehutanan. Berikut ini adalah program-program utama pembangunan kehutanan, KECUALI...
NO. 1173
Link Soal
Fenomena sosial seperti eksploitasi anak untuk bekerja, kekerasan terhadap asisten rumah tangga, dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi. Kasus-kasus tersebut secara mendasar merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap...
NO. 1174
Link Soal
Pemerintah menerapkan kebijakan Otonomi Khusus bagi daerah-daerah tertentu seperti Papua dan Aceh. Fokus utama atau titik berat dari kebijakan pembangunan di daerah otonomi khusus ini adalah...
NO. 1175
Link Soal
Kementerian Kehutanan menetapkan berbagai kebijakan prioritas untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Manakah di antara pilihan berikut yang BUKAN termasuk dalam 5 kebijakan prioritas sektor kehutanan (berdasarkan konteks kebijakan 2005-2009/RPJMN)?
NO. 1176
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang tentang Partai Politik (misalnya UU No. 31 Tahun 2002 yang menjadi rujukan historis soal ini), instansi manakah yang berwenang menerima pendaftaran partai politik untuk mendapatkan status sebagai badan hukum atau peserta pemilu?
NO. 1177
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (judicial review). Jika seorang warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu Undang-Undang, tindakan konstitusional apa yang paling tepat dilakukan?
NO. 1178
Link Soal
Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah adanya pembagian kekuasaan (check and balances). Dalam hal pembentukan Undang-Undang (Legislasi), UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada DPR, namun pembahasan setiap RUU harus dilakukan bersama...
NO. 1179
Link Soal
Pancasila Sila ke-5 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' sering disandingkan dengan Sila ke-2 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'. Perbedaan mendasar fokus kedua sila tersebut adalah...
NO. 1180
Link Soal
Amandemen UUD 1945 membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 7 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk...
Luar Biasa! Semua soal terjawab.
Silakan kirim jawaban Anda untuk melihat skor akhir dari tes ini.