Pembahasan Soal TWK - Pilar Negara 2026

A

DPR berhak menyusun Rancangan Undang-Undang

B

DPR memiliki hak veto terhadap keputusan Presiden

C

DPR berhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

D

DPR dapat membubarkan kabinet menteri

E

DPR mengatur kebijakan moneter secara langsung

A

Program pemantapan keamanan dalam negeri

B

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam

C

Program pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan

D

Program peningkatan akses informasi sumber daya alam

E

Program peningkatan anggaran perlindungan hutan secara eksklusif

A

Etika pergaulan masyarakat modern

B

Hak Asasi Manusia (HAM)

C

Hukum adat setempat

D

Prosedur operasional kerja

E

Administrasi kependudukan

A

Sentralisasi kebijakan keamanan oleh militer

B

Memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab

C

Pemecahan wilayah menjadi provinsi-provinsi kecil

D

Penyeragaman budaya lokal dengan budaya nasional

E

Penguasaan sumber daya alam sepenuhnya oleh pusat

A

Pemberantasan *illegal logging* (penebangan liar)

B

Revitalisasi industri kehutanan

C

Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan

D

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan

E

Pemantapan kawasan hutan lindung secara absolut

A

Mahkamah Konstitusi

B

Kementerian Dalam Negeri

C

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

D

Kejaksaan Agung

E

Sekretariat Negara

A

Melaporkan presiden kepada DPR untuk dilakukan hak angket

B

Mengajukan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi

C

Meminta Mahkamah Agung untuk membatalkan Undang-Undang tersebut

D

Melakukan demonstrasi besar-besaran agar UU dicabut

E

Mengajukan permohonan penerbitan Perppu kepada Presiden

A

Mahkamah Konstitusi

B

Presiden

C

MPR

D

DPD (untuk semua RUU)

E

Mahkamah Agung

A

Sila ke-2 fokus pada hubungan individu ke Tuhan, Sila ke-5 hubungan ke negara

B

Sila ke-2 fokus pada etika/moral individu terhadap sesama, Sila ke-5 fokus pada kesejahteraan umum/struktur sosial

C

Sila ke-2 untuk pejabat negara, Sila ke-5 untuk rakyat biasa

D

Sila ke-2 tentang hukum pidana, Sila ke-5 tentang hukum perdata

E

Tidak ada perbedaan, keduanya sama persis

A

Satu kali masa jabatan

B

Dua kali masa jabatan

C

Tiga kali masa jabatan

D

Seumur hidup jika rakyat menghendaki

E

Tidak ada batasan selama berprestasi