Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bahasa Indonesia
Halaman 10. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 91
Link Soal
Berdasarkan letak kalimat utamanya yang berada di awal paragraf (tentang tugas utama guru), paragraf pada soal sebelumnya digolongkan sebagai jenis paragraf...
A
Deduktif
B
Induktif
C
Efektif
D
Deduktif – Induktif
E
Induktif – Deduktif
NO. 92
Link Soal
Kalimat 'Pada konser musik, band rock memainkan lagu-lagu hits' memiliki kesamaan pola dengan...
A
Pada perayaan tahun baru, kembang api mewarnai langit
B
Di taman, anak-anak bermain ayunan dan jungkat-jungkit
C
Setiap pagi, burung berkicau di dahan pohon
D
Di pantai, pengunjung menikmati sunset yang indah
E
Para penari menampilkan gerakan indah di panggung
NO. 93
Link Soal
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah musuh utama integritas ASN. Ironisnya, dalam beberapa kasus praktik KKN, penggunaan Bahasa Indonesia seringkali dimanipulasi untuk menyamarkan tindak pidana, menyusun klausul kontrak yang ambigu, atau menyampaikan informasi yang menyesatkan publik. Misalnya, laporan keuangan yang dibuat dengan kalimat berbelit-belit, istilah-istilah teknis yang tidak jelas, atau eufemisme untuk menutupi penyalahgunaan wewenang. Penggunaan bahasa yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam good governance.
Jika Anda seorang ASN yang bertugas di unit pengawasan internal dan menemukan indikasi manipulasi bahasa dalam dokumen resmi yang mencurigakan, bagaimana Anda akan menyikapi penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak transparan tersebut untuk menegakkan integritas birokrasi?
A
Mengirimkan dokumen tersebut kepada lembaga kebahasaan untuk dianalisis struktur bahasanya, dan jika ditemukan ketidakbakuan yang signifikan, dijadikan bukti awal indikasi penyimpangan.
B
Melakukan investigasi mendalam terhadap substansi dokumen, sambil mencatat dan menganalisis pola penggunaan bahasa yang ambigu atau berbelit-belit sebagai salah satu indikator potensi praktik KKN.
C
Mewajibkan seluruh pejabat untuk mengikuti pelatihan Bahasa Indonesia yang fokus pada penggunaan bahasa yang lugas, jelas, dan transparan dalam setiap laporan dan komunikasi resmi, tanpa terkecuali.
D
Mengembangkan sistem pelaporan internal yang menekankan pada penggunaan Bahasa Indonesia yang standar dan mudah dipahami, serta menolak dokumen yang tidak memenuhi standar kejelasan tersebut.
E
Menyusun pedoman anti-korupsi yang secara spesifik mencantumkan pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia yang transparan dan tidak ambigu dalam semua dokumen pemerintahan, serta sanksi bagi yang melanggar.
NO. 94
Link Soal
Di Negeri Pelita yang baru saja merdeka, Perdana Menteri Bayu menghadapi tantangan besar. Meskipun kaya akan keberagaman budaya dan bahasa daerah di antara Suku Mentari, Suku Gemilang, dan Suku Bintang, komunikasi lintas suku seringkali terhambat. Bayu melihat bahwa keberadaan banyak bahasa daerah, tanpa bahasa pengikat, dapat menghambat persatuan dan pembangunan bangsa. Dengan semangat kebangsaan yang membara, ia gigih memperjuangkan agar "Bahasa Persatuan Nusantara" diangkat sebagai bahasa resmi dan pengantar di seluruh penjuru negeri. Ia berhasil meyakinkan rakyat bahwa bahasa persatuan ini bukan untuk menghilangkan bahasa daerah, melainkan sebagai jembatan komunikasi dan identitas kolektif yang kokoh.
Sosok Perdana Menteri Bayu, dengan perjuangannya dalam mengukuhkan "Bahasa Persatuan Nusantara" demi persatuan bangsa, paling mencerminkan semangat dan kontribusi tokoh nasional Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan, yaitu...
A
Mohammad Yamin
B
Soekarno
C
Wage Rudolf Supratman
D
Ki Hajar Dewantara
E
Jenderal Soedirman
NO. 95
Link Soal
Balai Pustaka, yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20, memiliki tujuan awal yang ambivalen: di satu sisi ingin 'mendidik' pribumi melalui bacaan 'aman', di sisi lain juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap penyebaran ide-ide radikal. Namun, secara paradoks, lembaga ini justru menjadi inkubator penting bagi perkembangan Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia modern dan lahirnya sastra Indonesia. Bagaimana dualisme fungsi Balai Pustaka ini secara efektif mempercepat proses modernisasi Bahasa Indonesia dan pengukuhan statusnya sebagai bahasa kebangsaan, meskipun niat awalnya berbeda?
A
Balai Pustaka secara tidak sengaja menyediakan infrastruktur percetakan dan distribusi buku yang luas, sehingga Bahasa Melayu/Indonesia dapat menjangkau pembaca di berbagai wilayah Nusantara.
B
Meskipun dengan sensor, Balai Pustaka mendorong standardisasi Bahasa Melayu dalam penulisan dan penerbitan, yang menjadi cikal bakal baku Bahasa Indonesia.
C
Para penulis pribumi menggunakan Balai Pustaka sebagai wadah untuk menyalurkan gagasan-gagasan nasionalisme secara terselubung, di balik cerita-cerita 'aman' yang diterbitkan.
D
Balai Pustaka menciptakan audiens pembaca yang lebih luas di kalangan pribumi, yang kemudian menuntut lebih banyak karya sastra dan pengetahuan dalam bahasa mereka sendiri.
E
Kontrol Balai Pustaka terhadap isi buku secara ironis memicu para intelektual pribumi untuk mengembangkan gaya penulisan yang lebih canggih dan simbolik, menghindari sensor namun tetap menyuarakan aspirasi bangsa.
NO. 96
Link Soal
Perkembangan Ejaan Bahasa Indonesia yang terus disempurnakan, mulai dari Ejaan van Ophuijsen hingga Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), mencerminkan upaya sistematis untuk membakukan dan menstandardisasi Bahasa Indonesia demi kemudahan komunikasi, pendidikan, dan administrasi negara. Namun, di era digital, banyak ASN yang kerap abai terhadap kaidah EBI dalam korespondensi resmi, penulisan laporan, maupun komunikasi publik di media sosial. Alasan yang sering dikemukakan adalah kepraktisan atau anggapan bahwa hal tersebut tidak esensial dibandingkan substansi pesan. Padahal, penggunaan bahasa yang baku dan benar adalah cerminan profesionalisme dan integritas.
Dalam sudut pandang integritas seorang ASN dan prinsip good governance, apa implikasi jangka panjang yang paling mungkin timbul dari rendahnya kepatuhan terhadap standar EBI dalam komunikasi resmi birokrasi?
A
Terjadinya ketidakjelasan atau ambigu dalam interpretasi dokumen-dokumen resmi, yang dapat memicu kesalahan administrasi, penyimpangan kebijakan, atau bahkan sengketa hukum di kemudian hari.
B
Merosotnya citra publik institusi pemerintah karena dianggap tidak profesional dan kurang serius dalam menjalankan tugas, sehingga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
C
Lambatnya proses birokrasi karena perlu waktu lebih lama untuk mengoreksi kesalahan penulisan atau merumuskan kembali pesan yang tidak baku, mengurangi efisiensi pelayanan publik.
D
Kesulitan dalam pelestarian dan pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi karena kurangnya standar yang konsisten di lingkungan pemerintah sebagai teladan.
E
Pembiasan makna dan tujuan dari kebijakan publik yang disampaikan, menyebabkan masyarakat salah memahami arahan pemerintah dan berpotensi menimbulkan resistensi atau ketidakpatuhan.
NO. 97
Link Soal
Tim redaksi jurnal ilmiah 'Paradigma Edukasi' sedang dalam tahap akhir penyuntingan naskah untuk edisi mendatang. Salah satu artikel penting ditulis oleh seorang akademisi terkemuka, Rahmawati Suryaningrat, yang memegang gelar Doktor (Dr.), Sarjana Pendidikan (S.Pd.), dan Magister Humaniora (M.Hum.). Berdasarkan pedoman gaya penulisan jurnal yang mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB), penulisan nama dan gelar akademik kontributor harus sangat presisi. Setelah meninjau berbagai draf, manakah penulisan nama dan gelar Dr. Rahmawati Suryaningrat yang paling tepat dan sesuai dengan kaidah PUEB?
A
Dr Rahmawati Suryaningrat, S.Pd, M.Hum.
B
Dr. Rahmawati Suryaningrat, S.Pd, M.Hum.
C
DR. Rahmawati Suryaningrat, S.Pd., M.Hum.
D
Dr. Rahmawati Suryaningrat, S.Pd., M.Hum.
E
Dr. Rahmawati Suryaningrat S.Pd., M.Hum.
NO. 98
Link Soal
Sebuah rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sangat krusial untuk implementasi kebijakan publik mengalami penundaan signifikan dalam pengesahannya. Penundaan ini disebabkan oleh banyaknya pasal yang menggunakan frasa ambigu, terminologi yang tidak konsisten, serta struktur kalimat yang multitafsir, sehingga menimbulkan perdebatan dan berbagai interpretasi di kalangan pemangku kepentingan dan ahli hukum. Sebagai akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum terkait kebijakan tersebut. Dalam konteks fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum dan administrasi negara, prinsip fundamental tata kelola pemerintahan yang *paling* terganggu oleh kondisi tersebut adalah...
A
Efisiensi birokrasi, karena membutuhkan klarifikasi dan revisi berulang yang memakan waktu dan sumber daya.
B
Partisipasi publik, sebab masyarakat akan kesulitan memahami isi RPP sehingga sulit memberikan masukan yang berkualitas.
C
Transparansi, karena informasi yang tidak jelas menyulitkan pengawasan publik terhadap proses legislasi dan implementasi kebijakan.
D
Akuntabilitas dan kepastian hukum, karena ambiguitas bahasa membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang dan ketidakseragaman dalam penegakan hukum, yang merugikan masyarakat.
E
Responsivitas pemerintah, karena proses adaptasi kebijakan terhadap dinamika sosial menjadi terhambat oleh kekaburan bahasa dalam regulasi.
NO. 99
Link Soal
Cermatilah paragraf berikut!
(1) Pengunjung pasti akan terpesona melihat kecantikan Gunung Rinjani.
(2) Di kawasan tersebut, kita bisa menjumpai deretan gedung pencakar langit yang megah.
(3) Pemandangan diperindah dengan langit biru dan awan putih.
(4) Gunung tersebut berdiri tegak dengan vegetasi hijau dan puncak pasir.
(5) Demikianlah indahnya panorama alam yang ditawarkan Gunung Rinjani.
Kalimat yang bersifat sumbang (tidak padu) dalam paragraf di atas adalah nomor...
A
(1)
B
(3)
C
(4)
D
(2)
E
(5)
NO. 100
Link Soal
Bacalah kalimat berikut dengan cermat:
'Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan sumber daya manusia, pengadaan teknologi modern, serta untuk menyederhanakan prosedur birokrasi.'
Kalimat di atas memiliki kelemahan struktural, khususnya terkait prinsip keparalelan dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia. Manakah pilihan perbaikan yang paling tepat dan efektif untuk kalimat tersebut?
A
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan sumber daya manusia, pengadaan teknologi modern, dan penyederhanaan prosedur birokrasi.
B
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan sumber daya manusia, pengadaan teknologi modern, dengan menyederhanakan prosedur birokrasi.
C
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, yaitu pelatihan sumber daya manusia, pengadaan teknologi modern, dan dilakukan penyederhanaan prosedur birokrasi.
D
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah pelatihan sumber daya manusia, pengadaan teknologi modern, dan penyederhanaan prosedur birokrasi.
E
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, yaitu pelatihan sumber daya manusia, pengadaan teknologi modern, di samping menyederhanakan prosedur birokrasi.