PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bahasa Indonesia

Halaman 3. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Gapkindo menyatakan bahwa pemerintah perlu mendorong 'kegunaan' karet untuk kebutuhan lain seperti bantalan rel. Apakah perbaikan yang tepat untuk kata 'kegunaan' dalam konteks kalimat tersebut?
A
digunakan seharusnya berguna
B
bantalan seharusnya bantal
C
pembuatan seharusnya membuat
D
mendorong seharusnya didorong
E
kegunaan seharusnya penggunaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Penggunaan tanda baca titik koma (;) pada kalimat-kalimat di bawah ini sudah tepat, kecuali...
A
Sekretaris bertugas mengetik surat; resepsionis menyambut tamu di lobi.
B
Beberapa pejabat daerah hadir; gubernur, bupati, serta camat.
C
Guru menerangkan materi di depan; siswa menyimak dengan teliti.
D
Adik menonton kartun di televisi; Ibu memasak sayur di dapur.
E
Dia sudah bekerja keras sekian lama; namun rumah impian belum juga terbeli.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyatakan bahwa 'ikut serta' badan usaha hanya sebatas membuat, mengelola, dan merawat sistem. Manakah perbaikan yang tepat untuk istilah 'ikut serta' agar sesuai dengan kaidah bahasa?
A
membuat seharusnya membuatkan
B
ikut serta seharusnya keikutsertaan
C
berhubungan seharusnya berhubung
D
mengemukakan seharusnya dikemukakan
E
bocornya seharusnya dibocorkannya

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga medium untuk menyampaikan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam diskursus publik, seringkali terjadi pergeseran makna atau pendangkalan nilai-nilai Pancasila karena penggunaan bahasa yang tidak tepat, tidak santun, atau provokatif. Misalnya, istilah 'musyawarah mufakat' yang seharusnya mencerminkan semangat kekeluargaan dan kesepakatan bersama, seringkali direduksi menjadi 'voting' atau 'adu suara' dalam debat yang panas di media sosial. ASN, sebagai perekat bangsa dan pelayan publik, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kemuliaan Bahasa Indonesia sebagai jembatan nilai-nilai Pancasila. Dalam situasi ini, tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan oleh seorang ASN yang berkomitmen pada integritas dan nilai-nilai Pancasila dalam penggunaan Bahasa Indonesia?
A
Menghindari perdebatan yang melibatkan isu-isu sensitif di ruang publik digital untuk mencegah diri terjebak dalam penggunaan bahasa yang provokatif dan tidak sesuai nilai Pancasila.
B
Mengedukasi masyarakat secara pasif melalui unggahan informatif di akun media sosial pribadi tentang pentingnya Bahasa Indonesia yang santun dan nilai-nilai Pancasila, tanpa terlibat langsung dalam interaksi.
C
Menjadi teladan dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, santun, serta mengacu pada nilai-nilai Pancasila dalam setiap komunikasi resmi maupun personal, baik daring maupun luring, dan secara aktif mengoreksi jika menemukan penyimpangan.
D
Mendorong pembentukan regulasi yang mengatur penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik digital, termasuk sanksi bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan bahasa untuk menyebarkan kebencian atau provokasi yang bertentangan dengan Pancasila.
E
Mengorganisir forum-forum diskusi lintas sektor untuk membahas interpretasi yang benar terhadap nilai-nilai Pancasila dan padanan katanya dalam Bahasa Indonesia, serta menyosialisasikannya kepada publik luas.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang auditor internal menemukan bahwa beberapa dokumen resmi penting yang diterbitkan oleh sebuah direktorat jenderal di salah satu kementerian memiliki inkonsistensi serius dalam penggunaan ejaan, tanda baca, dan tata bahasa baku, meskipun Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) telah diimplementasikan secara luas. Inkonsistensi ini tidak hanya ditemukan pada dokumen internal, tetapi juga pada surat-menyurat dengan lembaga lain. Mengapa konsistensi dalam penerapan PUEBI oleh ASN dan lembaga negara, selain sebagai kepatuhan pada kaidah bahasa, merupakan cerminan esensial dari nilai integritas dan profesionalisme aparatur negara?
A
Menunjukkan bahwa ASN memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan aturan dan pedoman yang dikeluarkan pemerintah pusat.
B
Mencerminkan ketelitian, ketertiban, dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas administratif, yang fundamental untuk membangun kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kapabilitas institusi pemerintah.
C
Mempermudah proses audit dan verifikasi dokumen oleh pihak eksternal, karena adanya standarisasi bahasa yang jelas dan seragam.
D
Mengurangi potensi kesalahpahaman atau ambiguitas dalam interpretasi kebijakan, yang dapat berujung pada inefisiensi atau perselisihan hukum.
E
Memperkuat citra Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang teratur, modern, dan dihormati di mata komunitas internasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Perhatikan paragraf berikut: "Sehubungan dengan adanya peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di ibukota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginstruksikan kepada seluruh fasilitas kesehatan agar siaga dan memastikan pelayanan terbaik untuk para pasien. Langkah ini merupakan bentuk dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan publik." Manakah opsi perbaikan yang paling tepat agar paragraf tersebut sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar?
A
Sehubungan dengan peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di ibu kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan agar siaga dan memastikan pelayanan terbaik bagi para pasien. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan publik.
B
Sehubungan dengan peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di ibukota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan agar siaga dan memastikan pelayanan terbaik untuk para pasien. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan publik.
C
Mengingat adanya peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di ibu kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan agar siaga dan memastikan pelayanan terbaik kepada para pasien. Langkah ini adalah bentuk dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan publik.
D
Sehubungan dengan peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di ibu kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginstruksikan kepada seluruh fasilitas kesehatan agar siaga dan memastikan pelayanan terbaik bagi para pasien. Langkah ini adalah wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan publik.
E
Dengan adanya peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di ibu kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menginstruksikan seluruh fasilitas kesehatan agar siaga dan memastikan pelayanan terbaik kepada para pasien. Langkah ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan publik.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di Negeri Samudra Bakti, sebuah negara kepulauan yang kaya akan keberagaman bahasa daerah, terdapat seorang pemimpin visioner bernama Presiden Dirgantara. Beliau sangat menyadari bahwa untuk menyatukan puluhan suku dan budaya, diperlukan sebuah bahasa nasional yang kuat, terstruktur, dan mampu menjadi medium komunikasi yang efektif di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga pemerintahan. Presiden Dirgantara secara aktif mendorong pembakuan kosakata, penyusunan tata bahasa yang baku, serta penggunaan Bahasa Nasional Bakti yang konsisten dan tepat di seluruh lini kehidupan bernegara, bahkan sering memimpin diskusi tentang kaidah kebahasaan untuk menghindari pengaruh asing yang berlebihan. Tokoh nasional siapakah di Indonesia yang memiliki semangat dan dedikasi serupa dengan Presiden Dirgantara dalam memperjuangkan, membakukan, dan mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang modern dan berintegritas?
A
Sutan Takdir Alisjahbana
B
Muhammad Yamin
C
Ki Hajar Dewantara
D
Bung Tomo
E
Chairil Anwar

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Penggunaan tanda baca yang kurang tepat ditemukan pada kalimat...
A
Di rak bukunya terdapat novel, majalah, dan koran.
B
Dika bukan ingin membeli sepatu melainkan ingin membeli tas baru.
C
Alat tulis yang ia bawa: pulpen, penggaris, dan buku.
D
Ia akan berlibur jika mendapatkan izin dari kantor.
E
Jika hujan turun, ia tidak akan berangkat bekerja.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di penghujung tahun 1920-an, tepatnya pada sebuah kongres besar yang diselenggarakan di Gedung Persatuan Nusa, Kota Merdeka, perwakilan dari berbagai organisasi kepemudaan seperti Gerakan Pemuda Bhinneka, Persatuan Pelajar Jayakarta, dan Ikatan Mahasiswa Nusantara berkumpul. Mereka disatukan oleh satu visi: kemerdekaan bangsa. Namun, realitas keberagaman bahasa daerah yang ada seringkali menjadi penghalang komunikasi dan persatuan. Setelah melalui serangkaian diskusi dan perdebatan yang intens, dengan semangat kebangsaan yang membara, para pemuda tersebut mencapai sebuah kesepakatan monumental. Mereka menyepakati untuk mengangkat sebuah bahasa yang telah lama menjadi lingua franca di seluruh kepulauan, menamainya ulang, dan menjadikannya bahasa persatuan serta identitas nasional yang kokoh. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Konsep yang disepakati dan diikrarkan oleh para pemuda dalam narasi di atas, yang kemudian menjadi dasar kuat bagi persatuan bangsa, secara historis merujuk pada penetapan apa?
A
Ikrar Sumpah Pemuda yang menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
B
Deklarasi Jakarta mengenai pentingnya penggunaan bahasa daerah dalam pembangunan nasional.
C
Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa negara.
D
Peresmian Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sebagai pedoman tata bahasa baku.
E
Pembentukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada era modern.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pak Anton, seorang staf baru di bagian Tata Usaha Kantor Kecamatan Mekar Sari, bertugas menyusun surat balasan resmi untuk permohonan izin keramaian dari sebuah organisasi masyarakat. Setelah draf surat selesai, Kepala Bagian Tata Usaha menyoroti beberapa poin: penggunaan frasa yang ambigu, pilihan kata yang cenderung informal, dan beberapa kesalahan penempatan tanda koma. Kepala Bagian menegaskan bahwa surat dinas harus mencerminkan ketelitian, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melihat kondisi tersebut, langkah perbaikan yang paling fundamental dan komprehensif yang harus Pak Anton lakukan terhadap draf suratnya agar sesuai dengan standar komunikasi resmi ASN adalah...
A
Mengidentifikasi dan mengganti frasa ambigu dengan kalimat yang lugas dan eksplisit, mengubah kata-kata informal menjadi padanan baku, serta mengoreksi penempatan tanda baca berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB).
B
Memprioritaskan kecepatan penyelesaian surat dengan melakukan perbaikan seadanya pada kesalahan paling mencolok, karena isi substansial surat sudah benar.
C
Meminta pendapat dari rekan kerja lain untuk memilih gaya bahasa yang lebih populer dan mudah diterima oleh masyarakat umum, meskipun itu sedikit menyimpang dari kaidah baku.
D
Memfokuskan perbaikan hanya pada substansi utama surat agar maksud permohonan izin tersampaikan, karena aspek kebahasaan dianggap sebagai detail minor.
E
Mempertahankan beberapa frasa informal untuk menciptakan kesan yang lebih personal dan ramah kepada organisasi masyarakat yang menjadi penerima surat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.