Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bahasa Indonesia
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Lengkapi kalimat berikut agar menjadi kalimat efektif: 'Kakek tua itu ... pengalamannya semasa kecil kepada cucu-cucunya.'
A
Bercerita
B
Menceritakan
C
Menceritakan tentang
D
Cerita hal
E
Menceritai
NO. 52
Link Soal
Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, administrasi publik, dan komunikasi ilmiah. Salah satu langkah yang diupayakan adalah mendorong penggunaan padanan kata bahasa Indonesia untuk istilah asing, terutama dalam dokumen resmi dan karya tulis ilmiah. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat mencerminkan alasan fundamental di balik kebijakan tersebut, dilihat dari perspektif penguatan identitas nasional dan kemandirian intelektual bangsa, adalah...
A
Adanya kebutuhan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bahasa Indonesia juga mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang mandiri tanpa intervensi asing.
B
Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan minat masyarakat terhadap bahasa Indonesia akibat dominasi bahasa asing dalam berbagai bidang.
C
Dengan membakukan istilah dalam bahasa Indonesia, kita dapat mempermudah proses penerjemahan literatur asing dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.
D
Penggunaan padanan kata bahasa Indonesia yang konsisten dan akurat merupakan fondasi penting untuk membangun korpus ilmu pengetahuan nasional yang kokoh, seragam, dan mudah dipahami, sehingga memperkuat jati diri serta kemandirian berpikir bangsa.
E
Kebijakan tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap imperialisme budaya dan bahasa asing yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
NO. 53
Link Soal
Seorang auditor internal menemukan bahwa beberapa dokumen resmi penting yang diterbitkan oleh sebuah direktorat jenderal di salah satu kementerian memiliki inkonsistensi serius dalam penggunaan ejaan, tanda baca, dan tata bahasa baku, meskipun Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) telah diimplementasikan secara luas. Inkonsistensi ini tidak hanya ditemukan pada dokumen internal, tetapi juga pada surat-menyurat dengan lembaga lain. Mengapa konsistensi dalam penerapan PUEBI oleh ASN dan lembaga negara, selain sebagai kepatuhan pada kaidah bahasa, merupakan cerminan esensial dari nilai integritas dan profesionalisme aparatur negara?
A
Menunjukkan bahwa ASN memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan aturan dan pedoman yang dikeluarkan pemerintah pusat.
B
Mencerminkan ketelitian, ketertiban, dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas administratif, yang fundamental untuk membangun kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan kapabilitas institusi pemerintah.
C
Mempermudah proses audit dan verifikasi dokumen oleh pihak eksternal, karena adanya standarisasi bahasa yang jelas dan seragam.
D
Mengurangi potensi kesalahpahaman atau ambiguitas dalam interpretasi kebijakan, yang dapat berujung pada inefisiensi atau perselisihan hukum.
E
Memperkuat citra Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang teratur, modern, dan dihormati di mata komunitas internasional.
NO. 54
Link Soal
Sebuah kementerian meluncurkan kampanye nasional antikorupsi dengan slogan-slogan yang sangat formal, menggunakan jargon birokrasi, dan struktur kalimat yang kompleks. Meskipun secara substansi pesannya baik, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kampanye tersebut kurang efektif menjangkau masyarakat luas, terutama di daerah pedesaan dan kelompok pendidikan rendah, yang kesulitan memahami makna pesan-pesan tersebut. Akibatnya, pemahaman dan partisipasi publik dalam gerakan antikorupsi tidak optimal. Dalam perspektif optimalisasi fungsi Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi negara yang berintegritas dan akuntabel, apa kesalahan fundamental yang dilakukan dalam kampanye tersebut?
A
Kegagalan dalam memanfaatkan teknologi digital dan media sosial secara maksimal untuk memperluas jangkauan kampanye.
B
Menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki anggaran yang memadai untuk melakukan riset audiens secara komprehensif.
C
Mengabaikan prinsip komunikasi yang efektif dan inklusif, sehingga pesan integritas dan akuntabilitas negara tidak tersampaikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.
D
Terlalu fokus pada aspek formalitas dan estetika bahasa hukum, mengesampingkan esensi keterjangkauan pesan bagi khalayak umum.
E
Menciptakan kesan bahwa isu korupsi adalah masalah yang hanya dapat dipahami dan diselesaikan oleh kalangan profesional atau berpendidikan tinggi.
NO. 55
Link Soal
Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) adalah musuh utama integritas ASN. Ironisnya, dalam beberapa kasus praktik KKN, penggunaan Bahasa Indonesia seringkali dimanipulasi untuk menyamarkan tindak pidana, menyusun klausul kontrak yang ambigu, atau menyampaikan informasi yang menyesatkan publik. Misalnya, laporan keuangan yang dibuat dengan kalimat berbelit-belit, istilah-istilah teknis yang tidak jelas, atau eufemisme untuk menutupi penyalahgunaan wewenang. Penggunaan bahasa yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam good governance.
Jika Anda seorang ASN yang bertugas di unit pengawasan internal dan menemukan indikasi manipulasi bahasa dalam dokumen resmi yang mencurigakan, bagaimana Anda akan menyikapi penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak transparan tersebut untuk menegakkan integritas birokrasi?
A
Mengirimkan dokumen tersebut kepada lembaga kebahasaan untuk dianalisis struktur bahasanya, dan jika ditemukan ketidakbakuan yang signifikan, dijadikan bukti awal indikasi penyimpangan.
B
Melakukan investigasi mendalam terhadap substansi dokumen, sambil mencatat dan menganalisis pola penggunaan bahasa yang ambigu atau berbelit-belit sebagai salah satu indikator potensi praktik KKN.
C
Mewajibkan seluruh pejabat untuk mengikuti pelatihan Bahasa Indonesia yang fokus pada penggunaan bahasa yang lugas, jelas, dan transparan dalam setiap laporan dan komunikasi resmi, tanpa terkecuali.
D
Mengembangkan sistem pelaporan internal yang menekankan pada penggunaan Bahasa Indonesia yang standar dan mudah dipahami, serta menolak dokumen yang tidak memenuhi standar kejelasan tersebut.
E
Menyusun pedoman anti-korupsi yang secara spesifik mencantumkan pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia yang transparan dan tidak ambigu dalam semua dokumen pemerintahan, serta sanksi bagi yang melanggar.
NO. 56
Link Soal
Di antara pilihan kata serapan berikut, manakah yang penulisannya tidak sesuai dengan standar Bahasa Indonesia yang berlaku?
A
Atlet
B
Varitas
C
Apotek
D
Komoditas
E
Aktivitas
NO. 57
Link Soal
Kalimat: 'Ia melempar segenggam jagung ke arah ayam-ayam itu.' Penggunaan awalan se- pada kata 'segenggam' memiliki kesamaan makna dengan...
A
Kulitnya halus selembut sutera
B
Rencananya orang sedesa akan diundang dalam perayaan
C
Ia berteriak sekeras petir yang menyambar
D
Selembar kertas kontrak telah tersedia di mejanya
E
Ia pergi hanya sebulan saja
NO. 58
Link Soal
Manakah penulisan kalimat langsung berikut yang sesuai dengan kaidah kebahasaan?
A
Kata Dewabrata: 'Aku akan menjaga janji ini hingga akhir hayat.'
B
'Aku akan menjaga janji ini hingga akhir hayat.' Kata Dewabrata.
C
Kata Dewabrata, 'Aku akan menjaga janji ini hingga akhir hayat.'
D
Kata Dewabrata, 'aku akan menjaga janji ini hingga akhir hayat.'
E
'Aku akan menjaga janji ini hingga akhir hayat', Kata Dewabrata.
NO. 59
Link Soal
Bacalah kalimat berikut dengan cermat:
'Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan sumber daya manusia, pengadaan teknologi modern, serta untuk menyederhanakan prosedur birokrasi.'
Kalimat di atas memiliki kelemahan struktural, khususnya terkait prinsip keparalelan dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia. Manakah pilihan perbaikan yang paling tepat dan efektif untuk kalimat tersebut?
A
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan sumber daya manusia, pengadaan teknologi modern, dan penyederhanaan prosedur birokrasi.
B
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, seperti pelatihan sumber daya manusia, pengadaan teknologi modern, dengan menyederhanakan prosedur birokrasi.
C
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, yaitu pelatihan sumber daya manusia, pengadaan teknologi modern, dan dilakukan penyederhanaan prosedur birokrasi.
D
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, di antaranya adalah pelatihan sumber daya manusia, pengadaan teknologi modern, dan penyederhanaan prosedur birokrasi.
E
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, yaitu pelatihan sumber daya manusia, pengadaan teknologi modern, di samping menyederhanakan prosedur birokrasi.
NO. 60
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengunggah serangkaian opini pribadi di media sosial dengan menggunakan bahasa yang sangat sarkastik, merendahkan kelompok tertentu, dan cenderung memecah belah. Meskipun ASN tersebut tidak secara eksplisit menyebut jabatannya, identitasnya sebagai pegawai pemerintah mudah terlacak dan unggahan tersebut menjadi viral, menimbulkan kontroversi dan kritik keras dari masyarakat. Tindakan ini, meskipun di ranah pribadi, memiliki implikasi serius terhadap integritas korps ASN dan citra negara. Dalam perspektif fungsi Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi negara yang berintegritas, pelanggaran nilai apa yang *paling fundamental* dari perilaku ASN tersebut?
A
Pelanggaran terhadap kode etik ASN yang mengharuskan penggunaan media sosial secara bijak dan profesional, sesuai dengan standar perilaku pegawai pemerintah.
B
Mengikis kewibawaan dan martabat Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang seharusnya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan integritas, terutama oleh aparatur negara yang mewakili negara.
C
Menunjukkan ketidakmampuan ASN dalam membedakan ranah privat dan publik, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau bias dalam pelaksanaan tugas.
D
Merusak reputasi pribadi ASN yang bersangkutan dan berpotensi menghambat jenjang kariernya di masa depan akibat sanksi disipliner.
E
Memperkuat stigma negatif masyarakat terhadap ASN sebagai kelompok yang kurang sensitif atau tidak peduli terhadap isu-isu sosial dan persatuan bangsa.