PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, apa sebenarnya esensi atau tujuan pokok dari ketentuan tersebut?
A
Mendorong seluruh elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam pengamanan nasional.
B
Mengukuhkan dominasi kekuatan militer.
C
Memastikan kestabilan kondisi politik di dalam negeri.
D
Meningkatkan kompetitivitas ekonomi negara.
E
Menciptakan lapangan kerja bagi penduduk.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui amandemen UUD diperlukan untuk memperkuat mekanisme 'check and balance' dalam sistem kekuasaan negara, dengan wewenang utama menguji kesesuaian undang-undang (UU) dengan UUD. Mengapa prinsip konstitusionalisme menuntut UU untuk diuji kesesuaiannya dengan UUD?
A
Karena kekuasaan pembentukan undang-undang sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif.
B
Karena rakyat sebagai pemilik kedaulatan memiliki hak untuk mengawasi wakil-wakilnya.
C
Karena sebagai negara hukum, kekuasaan tertinggi dipegang oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga terlibat dalam proses pembentukan undang-undang.
E
Karena pembuatan undang-undang oleh legislatif dan eksekutif harus mendapatkan persetujuan dari konstituen dan MPR.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara. Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam konteks modern, bagaimana pemanfaatan teknologi di bidang pertahanan dapat berkontribusi pada upaya Bela Negara?
A
Sepenuhnya bergantung pada teknologi dari luar negeri tanpa inisiatif pengembangan di dalam negeri.
B
Mengabaikan kemajuan teknologi demi mempertahankan metode pertahanan tradisional.
C
Mengembangkan inovasi teknologi pertahanan secara mandiri guna mengurangi ketergantungan pada negara lain.
D
Menghentikan pemakaian teknologi dalam pertahanan dengan alasan menjaga kemandirian.
E
Membeli alutsista berteknologi tinggi dari negara-negara maju tanpa memberikan pelatihan memadai kepada personel lokal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang ASN bernama Budi bekerja di Direktorat Jenderal Layanan Digital Kementerian X. Direktorat tersebut sedang dalam tahap akhir peluncuran aplikasi 'E-Lapor Nasional', sebuah platform terpadu untuk pengaduan masyarakat yang sangat diantisipasi. Aplikasi ini dijadwalkan akan diluncurkan dalam seminggu, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Dalam pengujian terakhir, Budi menemukan adanya celah keamanan kritis yang berpotensi membocorkan data pribadi pelapor dan memungkinkan akses tidak sah ke database sistem. Mengatasi celah ini membutuhkan waktu minimal dua minggu dan akan menunda peluncuran. Atasan Budi, Kepala Direktorat, bersikeras peluncuran harus sesuai jadwal karena tekanan politik dan janji kepada publik. Berdasarkan situasi di atas, tindakan yang paling tepat dilakukan Budi sebagai wujud implementasi nilai Bela Negara dalam menjaga kedaulatan negara di era digital adalah...
A
Melaporkan temuan celah keamanan tersebut secara berjenjang kepada atasan, menyertakan estimasi waktu perbaikan, dan merekomendasikan penundaan peluncuran demi keamanan data nasional.
B
Tetap meluncurkan aplikasi sesuai jadwal sambil secara diam-diam berupaya memperbaiki celah keamanan tersebut setelah peluncuran untuk menghindari teguran atasan.
C
Melaporkan celah keamanan tersebut kepada atasan, namun menyetujui peluncuran sesuai jadwal dengan alasan desakan publik dan politik, sembari berharap tidak ada insiden keamanan.
D
Meminta bantuan rekan kerja untuk memperbaiki celah keamanan secara kilat tanpa sepengetahuan atasan agar peluncuran tidak tertunda dan ia dipandang sebagai ASN yang solutif.
E
Mengabaikan celah keamanan tersebut dan mengikuti instruksi atasan untuk peluncuran tepat waktu, karena tanggung jawab keamanan adalah ranah tim siber, bukan dirinya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Arus budaya asing berpotensi menggerus kekayaan budaya lokal Indonesia. Untuk menangkal dampak negatif ini, tindakan yang paling efektif adalah ....
A
Mengaktifkan dan mempromosikan budaya lokal dalam berbagai acara dan momen
B
Mencegah sepenuhnya masuknya pengaruh kebudayaan dari negara lain
C
Mendirikan lebih banyak pusat pelatihan seni dan budaya di berbagai wilayah
D
Mengadaptasi budaya lokal agar selaras dengan budaya dari luar
E
Memperkuat budaya nasional sebagai landasan untuk mengembangkan budaya daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu peristiwa heroik dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Dalam palagan ini, pasukan TKR dan rakyat berjuang mengusir pihak...
A
Tentara Sekutu (Inggris)
B
Tentara Kekaisaran Jepang
C
Pasukan NICA Belanda
D
Pasukan Gurkha bayaran
E
Tentara Amerika Serikat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Produk-produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam negeri seringkali diremehkan dibandingkan produk asing, padahal kualitasnya tidak kalah. Pembelian produk UMKM domestik dianggap sebagai bentuk kontribusi dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Mengapa demikian?
A
Karena mendukung UMKM secara langsung memperkuat ideologi bangsa.
B
Karena pembelian produk UMKM mengukuhkan komitmen politik para pemimpin bangsa.
C
Karena hal tersebut berkontribusi besar pada penguatan perekonomian masyarakat kecil.
D
Karena tindakan ini membantu dalam menjalin kekuatan kehidupan sosial masyarakat.
E
Karena itu adalah bentuk penghargaan terhadap kreativitas dan karya masyarakat lokal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di era digital saat ini, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi militer konvensional, melainkan juga mencakup serangan siber, penyebaran hoaks yang masif, hingga polarisasi sosial akibat informasi yang salah. Dalam konteks ini, partisipasi aktif warga negara dalam Bela Negara perlu diinterpretasikan ulang agar tetap relevan dan efektif. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi Bela Negara di tengah tantangan kontemporer tersebut, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila?
A
Meningkatkan anggaran pertahanan untuk mengembangkan teknologi siber canggih dan memperkuat TNI.
B
Menggalakkan wajib militer bagi seluruh warga negara tanpa kecuali untuk menghadapi ancaman multidimensional.
C
Mendorong setiap warga negara untuk aktif menyaring informasi, melawan hoaks, serta mempromosikan persatuan melalui literasi digital dan etika bermedia sosial.
D
Memberlakukan undang-undang yang ketat untuk membatasi kebebasan berekspresi demi mencegah penyebaran informasi negatif.
E
Menguatkan peran organisasi masyarakat dan komunitas agama dalam pendidikan moral Pancasila untuk menangkal paham radikal.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dengan eskalasi ancaman terorisme global, bagaimana partisipasi aktif masyarakat berperan dalam upaya pencegahan radikalisasi sebagai manifestasi dari Bela Negara?
A
Bersikap acuh tak acuh terhadap paham radikal karena dianggap tidak berdampak pada kehidupan pribadi.
B
Secara proaktif melaporkan aktivitas atau individu yang mencurigakan, yang berpotensi mengarah pada radikalisme, kepada aparat berwenang.
C
Meningkatkan keterlibatan dalam kelompok radikal dengan tujuan untuk memahami perspektif mereka.
D
Sepenuhnya menyerahkan penanganan isu radikalisme kepada lembaga militer.
E
Menyebarluaskan doktrin radikal sebagai alat untuk menginisiasi perubahan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.