PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 10. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Dalam konteks ancaman kontemporer yang semakin kompleks, seperti perang siber, penyebaran disinformasi masif, dan upaya perpecahan bangsa melalui media sosial, konsep bela negara bagi setiap warga negara tidak lagi semata-mata diartikan sebagai angkat senjata. Manakah bentuk partisipasi bela negara yang paling krusial dan dapat diterapkan oleh setiap individu warga negara untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut?
A
Meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan militer melalui pelatihan rutin yang diselenggarakan pemerintah.
B
Aktif dalam gerakan sosial yang menuntut transparansi pemerintah dan akuntabilitas pejabat publik.
C
Membangun literasi digital yang kuat, kritis dalam menerima informasi, serta menyebarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di segala platform.
D
Mendukung sepenuhnya setiap kebijakan luar negeri pemerintah untuk menunjukkan soliditas bangsa di mata internasional.
E
Berpartisipasi dalam program-program pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Provinsi Harmoni sedang menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mengancam integritas bangsa. Sektor ekonomi lokal tertekan oleh dominasi aplikasi digital asing yang menawarkan produk dan layanan dengan harga sangat kompetitif, menyebabkan banyak usaha mikro kecil menengah (UMKM) gulung tikar. Di sisi lain, media sosial dibanjiri konten budaya pop asing yang masif, menggeser nilai-nilai luhur kearifan lokal di kalangan generasi muda. Bersamaan dengan itu, kelompok-kelompok tertentu secara sistematis menyebarkan hoaks dan propaganda radikal yang merusak persatuan, memanfaatkan isu-isu sensitif untuk memecah belah masyarakat. Menanggapi situasi ini, Ibu Ratna, seorang guru sejarah, aktif mengedukasi murid-muridnya tentang bahaya disinformasi dan pentingnya literasi digital. Dokter Budi menggalang kampanye kesehatan yang juga menyisipkan nilai-nilai kebangsaan, sementara Pak Joni, seorang ASN di Dinas Komunikasi dan Informatika, berupaya memperkuat sistem pertahanan siber daerah dan berkolaborasi dengan komunitas dalam melawan narasi negatif. Berdasarkan narasi tersebut, ancaman yang paling dominan dihadapi Provinsi Harmoni serta wujud bela negara yang paling strategis untuk diintensifkan secara sinergis adalah...
A
Ancaman non-militer multidimensional (ekonomi, budaya, siber) yang merongrong ketahanan nasional, dengan wujud bela negara paling strategis melalui penguatan literasi digital oleh guru, peningkatan kesadaran kebangsaan oleh dokter, dan penanggulangan siber oleh ASN, semuanya bersinergi dalam membangun imunitas sosial terhadap hoaks dan radikalisme.
B
Ancaman dominasi ekonomi digital dan erosi budaya lokal, dengan upaya bela negara melalui pembatasan akses platform asing dan revitalisasi program kebudayaan daerah secara massal oleh pemerintah provinsi.
C
Ancaman disinformasi dan propaganda radikal yang memecah belah bangsa, dengan fokus bela negara pada penegakan hukum siber yang ketat dan penguatan pemahaman Pancasila di semua jenjang pendidikan.
D
Ancaman terhadap kedaulatan informasi dan moralitas bangsa, dengan respons bela negara melalui peningkatan sensor media dan pembentukan milisi siber yang beranggotakan sukarelawan tanpa struktur formal.
E
Ancaman globalisasi yang menyebabkan ketertinggalan teknologi dan perubahan nilai, dengan upaya bela negara melalui investasi besar pada riset teknologi dan pengembangan kurikulum pendidikan adaptif untuk bersaing di kancah internasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menyatakan bahwa warga negara berusia 18-50 tahun wajib mengikuti latihan dasar militer jika dianggap perlu. Apa sasaran pokok dari ketentuan kebijakan ini?
A
Mempersiapkan warga untuk bergabung menjadi prajurit TNI.
B
Membentuk tenaga kerja yang memiliki kedisiplinan tinggi.
C
Menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kapabilitas dasar dalam pertahanan negara.
D
Meningkatkan tingkat kedisiplinan secara nasional.
E
Mendorong kemajuan ekonomi melalui implementasi bela negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Indonesia menghadapi ancaman multidimensional. Gelombang disinformasi masif dan narasi radikal berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menyebar cepat di platform digital, memecah belah persatuan. Di sisi lain, serangan siber terencana menargetkan infrastruktur ekonomi vital, sementara penetrasi budaya asing yang masif melalui media populer global mulai mengikis nilai-nilai kearifan lokal. Dalam situasi ini, Bapak Haris, seorang guru SMA di daerah perbatasan; Ibu Siti, seorang dokter di sebuah rumah sakit daerah; dan Bapak Joko, seorang Analis Kebijakan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dihadapkan pada tantangan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Bela Negara sesuai profesi masing-masing. Sebagai wujud Bela Negara yang komprehensif dan terkoordinasi dalam menghadapi ancaman di atas, tindakan kolektif paling efektif dan strategis yang dapat dilakukan oleh Bapak Haris, Ibu Siti, dan Bapak Joko adalah...
A
Bapak Haris mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler literasi digital dan kebangsaan bagi siswa, Ibu Siti secara aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan persatuan di daerahnya, sementara Bapak Joko berkolaborasi dengan lembaga siber nasional untuk mengembangkan sistem deteksi dini ancaman siber dan memblokir konten radikal secara cepat.
B
Bapak Haris mengajar materi Bela Negara secara intensif dan melaporkan penyebar hoax yang ditemukannya, Ibu Siti menjadi relawan kesehatan di daerah konflik potensial, dan Bapak Joko mengawasi secara ketat peredaran informasi di internet serta menindak tegas akun-akun yang menyebarkan provokasi.
C
Bapak Haris membentuk tim siswa untuk memantau media sosial, Ibu Siti menganalisis dampak psikologis dari hoax di masyarakat, dan Bapak Joko mengajukan proposal undang-undang baru tentang keamanan siber dan informasi.
D
Bapak Haris menggalang dana untuk korban serangan siber, Ibu Siti mengadakan seminar tentang bahaya radikalisme, dan Bapak Joko melakukan penelusuran identitas pelaku serangan siber untuk diserahkan ke penegak hukum.
E
Bapak Haris mengedukasi masyarakat tentang ancaman budaya asing, Ibu Siti memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada seluruh warga tanpa memandang latar belakang, dan Bapak Joko membangun firewall nasional yang kuat untuk melindungi semua data pemerintah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Salah satu nilai dasar Pancasila yang sangat relevan dalam konteks bela negara adalah gotong royong. Bagaimana prinsip gotong royong ini secara efektif berkontribusi dalam menjaga ketahanan nasional di era modern?
A
Mendorong individu untuk bersaing secara sehat dalam pembangunan ekonomi.
B
Menitikberatkan pada pengembangan potensi diri tanpa intervensi pihak lain.
C
Memperkuat solidaritas sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
D
Meningkatkan efisiensi kerja melalui spesialisasi tugas masing-masing warga negara.
E
Mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah dengan inisiatif mandiri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin bangsa tidak langsung membentuk Tentara Nasional secara resmi, melainkan hanya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pertimbangan strategis di balik keputusan ini adalah...
A
Kas negara belum cukup untuk menggaji tentara profesional
B
Menghindari provokasi yang dapat memicu serangan dari tentara Sekutu dan Jepang
C
Belum adanya kesepakatan mengenai siapa panglima tertinggi
D
Senjata hasil rampasan perang belum memadai
E
Rakyat menolak adanya militerisasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Indonesia sedang menghadapi gelombang ancaman non-militer yang kompleks dan simultan. Sebuah serangan siber skala besar telah melumpuhkan beberapa sistem perbankan vital, menyebabkan kekacauan ekonomi dan kepanikan di masyarakat. Di saat yang sama, penetrasi budaya asing yang masif melalui platform digital mulai mengikis identitas lokal di kalangan generasi muda, ditambah lagi dengan masifnya penyebaran hoaks dan narasi radikal yang bertujuan memecah belah bangsa serta meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks ini, beragam elemen masyarakat berupaya menunjukkan aksi bela negara mereka. Melihat kompleksitas ancaman tersebut, tindakan bela negara yang paling strategis dan komprehensif untuk membangun ketahanan nasional dalam jangka panjang adalah...
A
Mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pakar siber, pendidik, dan tokoh masyarakat untuk merancang dan mengimplementasikan program literasi digital nasional, penguatan infrastruktur siber proaktif, serta pengarusutamaan narasi kebangsaan di semua lini kehidupan.
B
Pemerintah segera membentuk tim khusus penanggulangan siber nasional dengan anggaran besar, sekaligus mengaktifkan kembali badan sensor untuk memblokir konten-konten negatif dan provokatif di media sosial.
C
Para guru dan dosen secara masif mengadakan seminar dan lokakarya tentang bahaya hoaks, radikalisme, serta pentingnya menjaga identitas budaya bangsa, yang didukung oleh kampanye publik melalui media massa.
D
Setiap profesi, mulai dari dokter yang memastikan layanan kesehatan, ASN yang menjaga stabilitas birokrasi, hingga jurnalis yang menyajikan informasi akurat, menjalankan perannya secara optimal sebagai garda terdepan bela negara.
E
Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) berbasis komunitas untuk deteksi dini ancaman radikalisme, serta menggalakkan program UMKM berbasis digital untuk memperkuat ekonomi kerakyatan secara mandiri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara. Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Perlindungan lingkungan hidup merupakan salah satu elemen krusial dalam konsep Bela Negara. Dalam konteks pertahanan nasional, bagaimana upaya melestarikan lingkungan memberikan kontribusi signifikan?
A
Membatasi jumlah populasi guna mengatasi krisis ekologi yang mungkin timbul.
B
Meningkatkan eksploitasi sumber daya alam secara maksimal untuk kepentingan militer.
C
Memelihara kelestarian sumber daya alam sebagai fondasi kekuatan ekonomi dan keamanan negara.
D
Mengabaikan isu-isu lingkungan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat.
E
Mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan lingkungan kepada entitas asing.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 100
Dalam sebuah rapat penting yang membahas proyek strategis nasional, seorang Kepala Dinas diketahui menerima gratifikasi dari kontraktor proyek. Meskipun tidak secara langsung mengubah keputusan proyek, penerimaan gratifikasi tersebut menciptakan persepsi publik tentang konflik kepentingan dan mengikis kepercayaan terhadap transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Investigasi internal yang dilakukan juga menunjukkan adanya pola pelanggaran kode etik yang sering terabaikan oleh para pejabat di lingkungan tersebut. Dalam perspektif Bela Negara, implikasi paling merusak dari praktik gratifikasi dan pelanggaran kode etik yang sistematis ini terhadap integritas ASN dan keberlanjutan bangsa adalah...
A
Melemahkan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, sehingga menghambat laju pembangunan ekonomi dan investasi yang sangat dibutuhkan negara.
B
Menciptakan budaya korupsi yang masif, yang secara fundamental merusak prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan sosial, pondasi utama NKRI.
C
Menurunkan semangat juang dan motivasi ASN yang berintegritas, yang pada gilirannya dapat menyebabkan migrasi talenta unggul ke sektor swasta atau luar negeri.
D
Mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, yang dapat memicu ketidakpuasan sosial dan potensi instabilitas politik dalam jangka panjang.
E
Membuka celah bagi intervensi pihak asing yang ingin memanfaatkan kelemahan internal birokrasi untuk kepentingan mereka, yang mengancam kedaulatan negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.