PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 11. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 101
Dalam konteks globalisasi yang semakin intens, tantangan terhadap kedaulatan ekonomi semakin meningkat. Upaya konkret apa yang dapat dilakukan untuk melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia sebagai bagian dari implementasi Bela Negara?
A
Mengurangi kapasitas produksi domestik dan lebih memilih untuk mengandalkan barang impor.
B
Meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk dalam negeri di pasar global.
C
Menghilangkan berbagai regulasi guna menarik investasi asing dalam skala besar.
D
Melimpahkan pengelolaan keseluruhan perekonomian nasional kepada entitas asing.
E
Meminimalkan inovasi pada sektor-sektor yang dianggap strategis.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 102
Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat tercermin dalam berbagai perilaku berikut: 1. Memberikan kebebasan beribadah sesuai keyakinan masing-masing individu. 2. Menyumbangkan bantuan kepada korban bencana alam. 3. Menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama. 4. Memberikan dukungan finansial kepada tim sepak bola yang berlaga di luar negeri. 5. Berlaku adil kepada semua orang. Perwujudan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sosial dan kebangsaan adalah perilaku nomor ....
A
1 dan 3
B
2 dan 4
C
3 dan 5
D
1 dan 4
E
2 dan 5

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 103
Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Berikut ini yang BUKAN termasuk ancaman militer adalah...
A
Agresi militer asing
B
Spionase (Mata-mata)
C
Sabotase objek vital
D
Penyalahgunaan narkoba
E
Pelanggaran wilayah oleh kapal perang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 104
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah dan militer menerapkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat untuk mengepung basis musuh. Operasi ini dikenal dengan nama...
A
Operasi Gerakan Banteng Nasional
B
Operasi 17 Agustus
C
Operasi Pagar Betis
D
Operasi Baratayudha
E
Operasi Saptamarga

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 105
Berdasarkan UUD 1945, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia bersifat semesta. Siapakah yang memegang tanggung jawab dalam upaya pertahanan dan keamanan negara tersebut?
A
Hanya Tentara Nasional Indonesia (TNI)
B
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk keamanan dalam negeri
C
TNI sebagai kekuatan utama dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung
D
Seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali
E
Dewan Keamanan PBB jika terjadi perang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 106
Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, kedaulatan suatu negara kini tidak hanya terancam oleh aspek militer, tetapi juga oleh ancaman informasi. Bentuk partisipasi apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga negara dari ancaman ini?
A
Menghindari semua bentuk informasi yang berasal dari luar negeri.
B
Menyebarluaskan informasi di media sosial tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi.
C
Berpartisipasi aktif dalam melawan penyebaran berita bohong (hoaks) dan propaganda negatif melalui peningkatan literasi digital.
D
Melimpahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan informasi kepada institusi pemerintah.
E
Mengabaikan isu-isu politik untuk lebih berfokus pada kehidupan personal sehari-hari.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 107
Pemerintah daerah di suatu provinsi X mengeluarkan peraturan baru yang mewajibkan seluruh warga negara berusia produktif di wilayahnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan teknis tertentu selama satu bulan setiap tahun. Kebijakan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dan mempersiapkan warga dalam menghadapi potensi krisis multidimensional, serta akan dikenakan sanksi administrasi bagi yang tidak mengikuti. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat dalam menanggapi kebijakan pemerintah daerah tersebut dari perspektif Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 terkait konsep Bela Negara?
A
Kebijakan tersebut merupakan bentuk implementasi sah dari hak dan kewajiban bela negara, mengingat ketahanan ekonomi adalah pilar penting ketahanan nasional.
B
Kebijakan ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena memaksa partisipasi tanpa memperhatikan kebebasan individu.
C
Kebijakan ini berpotensi melanggar konstitusi dan prinsip hukum yang lebih tinggi jika tidak didasarkan pada undang-undang nasional dan tidak mempertimbangkan mekanisme serta bentuk bela negara yang telah diatur.
D
Otonomi daerah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan demi kepentingan warganya, termasuk dalam konteks bela negara.
E
Konsep bela negara hanya relevan untuk pertahanan militer, sehingga pelatihan keterampilan teknis tidak dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 108
Dalam pelaksanaan kampanye akbar oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik dari petahana maupun penantang, penting untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila dengan cara ....
A
Memelihara ketertiban dan stabilitas demi kesatuan bangsa
B
Menghargai sensitivitas lawan politik ketika berpidato
C
Mengamankan cita-cita bersama untuk Indonesia yang berjaya
D
Menghindari benturan kepentingan dengan kompetitor politik
E
Menerima setiap masukan atau kritik dari pihak lawan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 109
Menghadapi arus globalisasi dan keterbukaan informasi, sikap yang paling tepat bagi bangsa Indonesia terhadap masuknya budaya dari negara maju adalah...
A
Menerima tanpa syarat demi kemajuan zaman
B
Menolak secara total untuk menjaga kemurnian budaya
C
Melakukan filterisasi dan penyesuaian dengan jati diri bangsa
D
Menganggap semua budaya asing berdampak negatif
E
Mengutamakan budaya asing karena lebih modern

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 110
Dalam konteks globalisasi dan revolusi industri 4.0, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi hanya bersifat fisik, melainkan juga merambah ruang siber. Fenomena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan campur tangan asing melalui media sosial telah menjadi tantangan serius yang dapat mengikis persatuan bangsa dan mengancam keamanan nasional. Sebagai seorang warga negara yang memahami esensi Bela Negara, tindakan konkret paling efektif yang harus diutamakan dalam menghadapi ancaman siber tersebut adalah...
A
Melaporkan setiap konten negatif kepada pihak berwajib dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
B
Mengabaikan informasi yang mencurigakan dan hanya membagikan konten positif untuk menjaga suasana kondusif.
C
Berpartisipasi aktif dalam diskusi daring untuk mengklarifikasi hoaks dan menyebarkan narasi kebangsaan yang positif.
D
Mengembangkan kemampuan literasi digital diri sendiri dan mendorong komunitas untuk memverifikasi informasi secara kritis.
E
Menuntut pemerintah untuk memperketat regulasi siber dan melakukan pemblokiran massal terhadap situs atau akun penyebar hoaks.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.