PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 12. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 111
Pemerintah sedang merumuskan kebijakan terkait investasi asing di sektor pertambangan strategis. Beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran bahwa investasi besar-besaran dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan lingkungan, serta tidak memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Di sisi lain, ada argumen bahwa investasi tersebut vital untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Debat publik berlangsung sengit, melibatkan berbagai pakar, politisi, dan masyarakat sipil. Dalam konteks Bela Negara, bagaimana seharusnya pendekatan pemerintah dan ASN dalam menyeimbangkan kepentingan investasi asing dengan prinsip kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, dan apa esensi Bela Negara yang harus dipegang teguh dalam pengambilan keputusan krusial ini?
A
Memaksimalkan investasi asing untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kunci utama ketahanan nasional, sambil mengabaikan kekhawatiran kecil tentang lingkungan.
B
Mengutamakan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan, bahkan jika itu berarti menghambat investasi asing, karena menjaga keberlanjutan alam adalah bentuk Bela Negara yang fundamental bagi masa depan bangsa.
C
Mengkaji secara mendalam dampak positif dan negatif dari investasi tersebut, melibatkan partisipasi publik yang transparan, serta memastikan kerangka regulasi yang kuat untuk menjamin kedaulatan ekonomi dan pembagian manfaat yang adil bagi rakyat, sebagai manifestasi Bela Negara yang seutuhnya.
D
Menunda semua investasi asing hingga seluruh kekhawatiran publik teratasi sepenuhnya, agar tidak ada potensi konflik dan penolakan dari masyarakat, demi menjaga stabilitas sosial dan politik.
E
Membuat keputusan berdasarkan kajian teknokratis dan rekomendasi ahli ekonomi, tanpa terlalu terpengaruh oleh opini publik yang bias, demi efisiensi dan kecepatan pembangunan yang krusial bagi kemajuan bangsa.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 112
UUD 1945 mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara secara spesifik melalui pasal-pasalnya. Hal ini tertuang dalam...
A
Pasal 29
B
Pasal 31
C
Pasal 30
D
Pasal 27
E
Pasal 33

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 113
Dalam kerangka sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai komponen utama, sementara masyarakat berfungsi sebagai komponen pendukung. Jelaskan bagaimana peran masyarakat sebagai komponen pendukung tersebut diwujudkan dalam sistem pertahanan?
A
Secara aktif mengikuti program wajib militer.
B
Menjalankan rutinitas pekerjaan sehari-hari tanpa campur tangan.
C
Menyampaikan informasi krusial mengenai potensi ancaman keamanan kepada aparat terkait.
D
Bertanggung jawab dalam merumuskan strategi pertahanan nasional.
E
Melimpahkan seluruh kewajiban pertahanan kepada institusi militer.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 114
Di tengah ancaman globalisasi yang berpotensi memengaruhi budaya bangsa, langkah apa yang paling tepat untuk melestarikan nilai-nilai kebangsaan?
A
Menutup diri dari semua bentuk pengaruh asing.
B
Mengadopsi budaya asing secara tidak selektif tanpa penyaringan.
C
Mendorong revitalisasi budaya lokal dan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
D
Mengabaikan budaya lokal demi mengejar modernisasi.
E
Membiarkan generasi muda memilih budayanya sendiri tanpa arahan yang jelas.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 115
Beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi gelombang masif disinformasi dan hoaks yang disebarkan melalui platform digital, seringkali berasal dari aktor non-negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Konten-konten ini bertujuan merusak persatuan, memecah belah bangsa, dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah serta institusi negara. Fenomena ini, jika tidak diatasi secara serius, dapat menggerus pilar-pilar kebangsaan. Dalam perspektif Bela Negara di era digital, apa implikasi terpenting dari ancaman ini terhadap ketahanan nasional, dan bagaimana peran ASN dalam penanggulangannya yang paling efektif sesuai dengan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara?
A
Ancaman ini mengikis rasa kebersamaan, sehingga ASN harus fokus pada pemblokiran akun dan situs penyebar hoaks secara masif untuk menjaga stabilitas informasi.
B
Disinformasi melemahkan kohesi sosial, menuntut ASN untuk menjadi agen literasi digital yang proaktif, mendidik masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi dan berpikir kritis, sekaligus menjadi teladan dalam penggunaan media sosial yang bijak.
C
Penyebaran hoaks merusak reputasi bangsa, sehingga ASN perlu mengembangkan sistem peringatan dini dan respons cepat untuk melawan narasi negatif dengan propaganda tandingan yang kuat dan terstruktur.
D
Ancaman ini menciptakan polarisasi politik, yang mengharuskan ASN untuk secara tegas menindak setiap ujaran kebencian dan konten provokatif melalui penegakan hukum tanpa kompromi untuk melindungi Pancasila.
E
Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat, oleh karena itu ASN wajib melaporkan setiap konten yang berpotensi merusak nama baik instansi atau pejabat negara kepada pihak berwenang sebagai bentuk pembelaan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 116
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Implikasi filosofis dari pasal ini dalam konteks ketahanan nasional adalah bahwa partisipasi aktif warga negara bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga cerminan dari kesadaran akan hak-hak fundamental mereka sebagai bagian integral dari bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman non-militer kontemporer, seperti krisis kesehatan global, disinformasi masif, atau ancaman siber, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara berdasarkan perspektif filosofis dan konstitusional tersebut?
A
Mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi di atas kepentingan bangsa jika tidak ada dasar hukum yang memaksa.
B
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi militer dan kepolisian.
C
Berpartisipasi aktif dalam kampanye literasi digital untuk melawan hoaks, mendukung program kesehatan masyarakat, dan melaporkan potensi ancaman siber kepada pihak berwenang.
D
Mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan tanpa memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah.
E
Menjadi apatis terhadap isu-isu nasional karena merasa bahwa partisipasi individu tidak akan berdampak besar pada skala negara.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 117
SEJARAH & RELEVANSI: Pada Agresi Militer Belanda II (1948), ketika ibu kota Yogyakarta diduduki dan pimpinan negara ditawan, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk di Sumatera Barat. PDRI, yang dikenal sebagai 'Pemerintahan dalam Pelarian', berhasil menjaga eksistensi dan legitimasi Republik Indonesia di mata dunia, sekaligus mematahkan propaganda Belanda yang menyatakan RI telah bubar. Semangat ini menunjukkan ketangguhan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan meskipun menghadapi gempuran militer dan politik yang masif. Dalam konteks tantangan bangsa saat ini, di mana ancaman terhadap kedaulatan seringkali datang dalam bentuk perang informasi, hoaks, disinformasi, dan upaya pemecah belah melalui media digital, ASN dituntut untuk proaktif dalam menjalankan fungsi bela negara. Mengacu pada semangat dan strategi PDRI, pendekatan paling relevan yang harus diadaptasi oleh ASN dalam menghadapi tantangan kontemporer tersebut adalah...
A
Membangun narasi kebangsaan yang kuat dan terkoordinasi di platform digital, serta aktif mengedukasi masyarakat untuk menangkal disinformasi, sebagaimana PDRI menjaga legitimasi dan menepis propaganda Belanda.
B
Meningkatkan kemampuan pertahanan siber negara dengan membentuk tim siber militer yang beranggotakan ASN dari berbagai instansi untuk melindungi infrastruktur digital vital.
C
Mengadakan pelatihan rutin bagi ASN tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila secara intensif untuk memperkuat ideologi sebagai tameng utama.
D
Menunggu arahan resmi dari pimpinan tertinggi negara sebelum mengambil tindakan apapun terkait isu-isu sensitif yang beredar di media sosial dan digital.
E
Menggunakan regulasi hukum secara ketat untuk menindak penyebar hoaks dan ujaran kebencian di media digital, agar tercipta efek jera di masyarakat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 118
Di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi digital, ancaman terhadap ketahanan nasional tidak lagi hanya berupa agresi militer, tetapi juga meliputi perang informasi melalui penyebaran hoaks, propaganda disinformasi, dan upaya peretasan data yang berpotensi memecah belah bangsa. Berdasarkan nilai-nilai Bela Negara, kontribusi paling esensial dan strategis yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara untuk menjaga kedaulatan informasi dan persatuan nasional dalam konteks ancaman non-konvensional ini adalah...
A
Secara aktif melaporkan setiap akun atau konten yang terindikasi menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian kepada platform digital dan aparat penegak hukum.
B
Mengembangkan dan menerapkan sistem keamanan siber pribadi yang canggih untuk melindungi data pribadi dan keluarga dari potensi peretasan.
C
Meningkatkan literasi digital diri, melakukan verifikasi silang terhadap setiap informasi yang diterima, serta menahan diri untuk tidak menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
D
Bergabung dengan komunitas atau organisasi yang fokus pada pendidikan literasi digital dan keamanan siber untuk masyarakat luas.
E
Mendesak pemerintah untuk segera membentuk badan khusus yang bertugas memblokir situs-situs penyebar hoaks dan disinformasi secara masif.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 119
Menjelang pemilihan umum yang sangat kompetitif, terjadi polarisasi ekstrem di media sosial. Beberapa kelompok masyarakat dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian, informasi palsu, dan narasi provokatif yang menyerang identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) lawan politiknya. Hal ini menyebabkan ketegangan di berbagai lapisan masyarakat dan bahkan memicu bentrokan kecil di beberapa daerah. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas dan persatuan di tengah hak asasi warga negara untuk berekspresi. Dalam konteks Bela Negara, implikasi paling signifikan dari situasi ini terhadap ketahanan nasional adalah...
A
Menguji kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan merata, sebagai prasyarat bagi tegaknya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang majemuk.
B
Menurunnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan lembaga negara, yang dapat melemahkan legitimasi pemerintahan yang terpilih dan stabilitas politik jangka panjang.
C
Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa akibat perpecahan ideologis dan primordialisme, sehingga berpotensi pada disintegrasi sosial dan politik yang mengancam keutuhan NKRI.
D
Meningkatnya intervensi asing yang memanfaatkan celah polarisasi internal untuk agenda geopolitik mereka, yang dapat membahayakan kedaulatan dan kemandirian bangsa.
E
Menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi, karena ketidakpastian sosial-politik akan menghambat kemajuan bangsa di kancah global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 120
Mengapa ancaman terhadap ideologi negara, seperti radikalisme dan terorisme, menjadi persoalan fundamental dalam konteks Bela Negara di Indonesia?
A
Karena ancaman tersebut berpotensi mengubah arah kebijakan ekonomi nasional.
B
Karena radikalisme dan terorisme dapat mengganggu tatanan sosial serta merusak sendi-sendi Pancasila sebagai ideologi negara.
C
Karena ideologi negara dianggap tidak memiliki peran signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
D
Karena ancaman semacam ini lebih dominan mempengaruhi ranah politik luar negeri.
E
Karena tindakan terorisme secara eksklusif selalu dilakukan oleh pihak atau aktor dari luar negeri.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.