PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Bela Negara 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 2468. Lihat semua soal

NO. 131
Di era digital saat ini, ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara tidak hanya berbentuk agresi militer, tetapi juga berupa penyebaran disinformasi dan hoaks yang masif, yang berpotensi memecah belah bangsa dan melemahkan ketahanan nasional. Sebagai seorang warga negara yang sadar akan pentingnya Bela Negara, tindakan yang paling relevan dan efektif dalam konteks ancaman non-militer tersebut adalah...
A
Melaporkan setiap akun atau konten penyebar hoaks kepada platform media sosial dan aparat penegak hukum secara aktif.
B
Bersikap netral dan menunggu arahan dari pemerintah, karena penanganan hoaks adalah domain aparat keamanan siber.
C
Aktif melakukan literasi digital pribadi, mengedukasi lingkungan terdekat tentang verifikasi informasi, serta turut menyebarkan narasi kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila yang konstruktif.
D
Mengorganisir kelompok untuk menyerang balik penyebar hoaks dengan argumen yang kuat dan bahkan melakukan peretasan akun mereka.
E
Membatasi penggunaan media sosial dan fokus pada aktivitas luring untuk menghindari paparan informasi negatif.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 132
Globalisasi saat ini menghadirkan tantangan bagi Indonesia, terutama terkait intervensi investasi asing. Untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika dari pengaruh eksternal tersebut, tindakan paling tepat yang dapat dilakukan adalah...
A
Menyalurkan dukungan finansial kepada wirausaha domestik.
B
Menyelenggarakan kegiatan promosi produk impor dari berbagai negara.
C
Meningkatkan tarif bea masuk untuk produk-produk asing.
D
Menerapkan larangan total terhadap penanaman modal dari pihak asing.
E
Membuka peluang seluas-luasnya bagi investasi asing tanpa batasan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 133
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah dan militer menerapkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat untuk mengepung basis musuh. Operasi ini dikenal dengan nama...
A
Operasi Gerakan Banteng Nasional
B
Operasi 17 Agustus
C
Operasi Pagar Betis
D
Operasi Baratayudha
E
Operasi Saptamarga

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 134
Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai...
A
Kekuatan pendukung
B
Kekuatan utama sistem pertahanan
C
Kekuatan utama sistem keamanan
D
Kekuatan cadangan
E
Kekuatan rakyat terlatih

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 135
Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum. Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 136
Bu Ratna menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Harapan Jaya. Dalam beberapa bulan terakhir, kantornya mengalami lonjakan signifikan permohonan dokumen kependudukan, didorong oleh program pemerintah pusat untuk pemerataan akses identitas. Di tengah tekanan kerja yang tinggi, Bu Ratna mendapati laporan tentang adanya praktik percaloan yang menawarkan 'jalur cepat' dengan imbalan, serta beberapa pegawainya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan potensi pelanggaran prosedur demi efisiensi semata. Bu Ratna juga menerima serangkaian kritik anonim yang menyudutkan integritas pelayanan di Disdukcapil. Sebagai seorang ASN yang mengamalkan nilai-nilai Bela Negara, tindakan yang paling tepat diambil oleh Bu Ratna adalah...
A
Segera menerbitkan surat edaran internal yang berisi ancaman sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar prosedur atau terlibat percaloan, tanpa membuka ruang dialog.
B
Memprioritaskan penyelesaian tumpukan permohonan dengan memberikan instruksi untuk memangkas beberapa tahapan prosedur yang dianggap tidak krusial, demi percepatan pelayanan publik.
C
Berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindak calo dan secara proaktif mengedukasi masyarakat tentang prosedur resmi, sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal dan memberikan pembinaan moral kepada pegawai terkait pentingnya integritas dan profesionalisme.
D
Mengabaikan kritik anonim dan fokus pada peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pengajuan anggaran lembur serta tunjangan khusus, agar kinerja meningkat.
E
Mengusulkan agar sistem pelayanan diubah menjadi sepenuhnya daring untuk meminimalkan interaksi langsung dan potensi percaloan, tanpa menindak praktik yang sudah terjadi.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 137
Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) melibatkan seluruh komponen bangsa. Dalam sistem ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai...
A
Komponen Pendukung
B
Komponen Cadangan
C
Komponen Utama
D
Komponen Dasar
E
Komponen Khusus

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 138
Sistem pertahanan negara Indonesia melibatkan seluruh komponen bangsa. Menurut UUD 1945 Pasal 30, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem...
A
Pertahanan Sipil Semesta
B
Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata)
C
Wajib Militer Terpadu
D
Komando Gabungan TNI dan Polri
E
Sentralisasi Militer

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 139
Di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi, ancaman terhadap ketahanan nasional tidak lagi hanya bersifat militer, melainkan juga non-militer seperti penyebaran disinformasi, ideologi transnasional, dan polarisasi sosial. Bentuk kesadaran bela negara yang paling relevan dan efektif untuk diterapkan oleh setiap warga negara dalam menghadapi tantangan non-militer tersebut guna menjaga keutuhan bangsa adalah...
A
Mengembangkan kemampuan pertahanan siber dan melaporkan setiap indikasi kejahatan siber kepada pihak berwenang.
B
Memperkuat literasi digital dan kemampuan berpikir kritis untuk memilah informasi serta aktif menyebarkan nilai-nilai Pancasila di media sosial.
C
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk memupuk kebersamaan.
D
Mendukung sepenuhnya pembentukan badan khusus penanggulangan hoaks dan radikalisme oleh pemerintah dengan anggaran yang besar.
E
Menolak segala bentuk pengaruh budaya asing dan kembali pada nilai-nilai kearifan lokal secara eksklusif untuk menjaga identitas bangsa.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 140
Dengan semakin maraknya ancaman siber, pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan literasi digital masyarakat menjadi sangat krusial. Apa manfaat utama dari literasi digital yang kuat bagi Bela Negara?
A
Meningkatkan kompetensi masyarakat dalam pemanfaatan internet secara umum.
B
Secara langsung mengurangi ancaman militer yang berasal dari luar negeri.
C
Mencegah penyebaran informasi palsu (hoaks) dan konten provokatif yang berpotensi mengancam stabilitas nasional.
D
Mengalihkan seluruh tanggung jawab keamanan siber kepada individu warga negara.
E
Mengurangi secara signifikan penggunaan teknologi informasi di kalangan warga.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.