Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 16. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 151
Link Soal
Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman non-militer yang serius bagi Indonesia. Dalam konteks Bela Negara, bagaimana upaya pemberantasan narkoba relevan dengan pertahanan negara?
A
Mengandalkan bantuan sepenuhnya dari lembaga asing dalam penanganan masalah ini.
B
Mendelegasikan seluruh tanggung jawab pemberantasan kepada aparat kepolisian.
C
Menggalakkan edukasi dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko narkoba.
D
Meringankan sanksi hukum bagi individu yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.
E
Memperluas jalur distribusi narkoba demi tujuan mengendalikan pasar.
NO. 152
Link Soal
Beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi gelombang masif disinformasi dan hoaks yang disebarkan melalui platform digital, seringkali berasal dari aktor non-negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Konten-konten ini bertujuan merusak persatuan, memecah belah bangsa, dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah serta institusi negara. Fenomena ini, jika tidak diatasi secara serius, dapat menggerus pilar-pilar kebangsaan.
Dalam perspektif Bela Negara di era digital, apa implikasi terpenting dari ancaman ini terhadap ketahanan nasional, dan bagaimana peran ASN dalam penanggulangannya yang paling efektif sesuai dengan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara?
A
Ancaman ini mengikis rasa kebersamaan, sehingga ASN harus fokus pada pemblokiran akun dan situs penyebar hoaks secara masif untuk menjaga stabilitas informasi.
B
Disinformasi melemahkan kohesi sosial, menuntut ASN untuk menjadi agen literasi digital yang proaktif, mendidik masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi dan berpikir kritis, sekaligus menjadi teladan dalam penggunaan media sosial yang bijak.
C
Penyebaran hoaks merusak reputasi bangsa, sehingga ASN perlu mengembangkan sistem peringatan dini dan respons cepat untuk melawan narasi negatif dengan propaganda tandingan yang kuat dan terstruktur.
D
Ancaman ini menciptakan polarisasi politik, yang mengharuskan ASN untuk secara tegas menindak setiap ujaran kebencian dan konten provokatif melalui penegakan hukum tanpa kompromi untuk melindungi Pancasila.
E
Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat, oleh karena itu ASN wajib melaporkan setiap konten yang berpotensi merusak nama baik instansi atau pejabat negara kepada pihak berwenang sebagai bentuk pembelaan.
NO. 153
Link Soal
Di tengah penguatan ancaman ideologi transnasional pada era digital, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila?
A
Menutup diri sepenuhnya dari segala bentuk informasi dan pengaruh luar negeri.
B
Meningkatkan pemahaman Pancasila dan menyebarkan nilai-nilai kebangsaan melalui media sosial.
C
Mengabaikan adanya perbedaan ideologi dengan fokus utama pada pembangunan ekonomi.
D
Mengandalkan pemerintah saja untuk menyaring semua informasi yang berkaitan dengan ideologi.
E
Menyerahkan seluruh pengelolaan ideologi negara kepada organisasi-organisasi internasional.
NO. 154
Link Soal
Pada Mei 2012, pemerintah meluncurkan lima kebijakan strategis untuk penghematan energi nasional. Manakah di bawah ini yang merupakan bagian dari kebijakan tersebut?
A
Mempermudah distribusi BBM bersubsidi ke daerah pelosok
B
Meningkatkan subsidi penggunaan air dan listrik untuk industri
C
Melakukan transisi penggunaan bahan bakar minyak menuju bahan bakar gas
D
Memberikan BBM bersubsidi khusus untuk sektor pertambangan besar
E
Menambah kuota BBM untuk kendaraan operasional BUMN
NO. 155
Link Soal
Jika suatu negara gagal melaksanakan tugas utamanya untuk melindungi kepentingannya warganya dari campur tangan dan dominasi pihak asing, konsekuensi yang mungkin terjadi adalah ...
A
Negara tersebut akan diklasifikasikan sebagai negara yang gagal.
B
Tugas negara yang tidak terpenuhi dapat dialihkan kepada sektor swasta.
C
Tanggung jawab negara itu bisa diserahkan kepada seluruh warga negara.
D
Negara berhak meminta dukungan dari negara lain jika dibutuhkan.
E
Kewajiban negara tersebut dapat didelegasikan sepenuhnya kepada militer.
NO. 156
Link Soal
Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 34, penyediaan fasilitas kesehatan dan layanan umum yang memadai bagi seluruh warga negara menjadi kewajiban dari...
A
Organisasi swasta
B
Pemerintah daerah saja
C
Negara
D
Lembaga kesehatan internasional
E
Pihak asuransi kesehatan
NO. 157
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 158
Link Soal
Dalam pelaksanaan kampanye akbar oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik dari petahana maupun penantang, penting untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila dengan cara ....
A
Memelihara ketertiban dan stabilitas demi kesatuan bangsa
B
Menghargai sensitivitas lawan politik ketika berpidato
C
Mengamankan cita-cita bersama untuk Indonesia yang berjaya
D
Menghindari benturan kepentingan dengan kompetitor politik
E
Menerima setiap masukan atau kritik dari pihak lawan
NO. 159
Link Soal
Upaya Indonesia dalam ikut serta menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan pada prinsip perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial adalah pengamalan Pancasila, khususnya sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
NO. 160
Link Soal
Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir yang dinilai membahayakan kedaulatan negara disebut...
A
Ancaman militer
B
Ancaman non-militer
C
Ancaman hibrida
D
Sabotase
E
Spionase