PRIVAT ASN FAJAR

Pembahasan Soal TWKK - Bela Negara 2026

Fokus membahas soal nomor ID: 1269. Lihat semua soal

Institusi vital negara seperti Bank Indonesia, Kepolisian Nasional, Kejaksaan Agung, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tetap steril dari intervensi politik personal dari seorang presiden, meskipun secara struktural berada di bawah eksekutif. Prinsip ini adalah wujud nyata dari konstitusionalisme yang menekankan pada ....
A
Keterikatan antarlembaga negara
B
Kemandirian fungsi lembaga
C
Pola interaksi lembaga
D
Penguasaan satu lembaga atas lainnya
E
Penataan sistematis kelembagaan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Melalui kesepakatan ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality), apa harapan utama dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara?
A
Agar negara maju bersedia memberikan bantuan teknologi nuklir
B
Agar negara adidaya tidak melakukan intervensi dalam konflik internal kawasan
C
Agar seluruh anggota ASEAN resmi bergabung menjadi anggota blok non-blok
D
Agar negara besar membatasi pengaruh militer dan politik mereka di Asia Tenggara
E
Agar terjalin pemutusan hubungan diplomatik dengan negara-negara adidaya

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Bela negara tidak selalu identik dengan angkat senjata. Bagi seorang guru di daerah terpencil (3T), wujud konkret bela negara yang paling relevan dengan profesinya adalah...
A
Melatih siswa baris-berbaris setiap pagi agar disiplin militer.
B
Mengajar dengan penuh dedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menanamkan cinta tanah air.
C
Mengumpulkan donasi untuk membeli senjata bagi tentara.
D
Mewajibkan siswa menghafal nama-nama pahlawan saja.
E
Ikut serta dalam patroli keamanan desa setiap malam.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Nasionalisme adalah pondasi krusial untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks pelestarian budaya, salah satu manifestasi perilaku untuk mempertahankan NKRI adalah ....
A
Mendorong kelestarian seni dan budaya lokal Indonesia
B
Menganggap seni dan budaya dari negara lain lebih unggul
C
Menghindari segala bentuk produk seni dari luar negeri
D
Merasa bangga terhadap produk dalam negeri hanya karena harganya terjangkau
E
Gemar mengonsumsi produk-produk impor

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Upaya menjaga kelestarian lingkungan merupakan wujud bela negara non-fisik. Instrumen hukum utama di Indonesia yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar terhindar dari kepunahan adalah...
A
UU No. 32 Tahun 2009
B
UU No. 5 Tahun 1990
C
UU No. 41 Tahun 1999
D
UU No. 23 Tahun 1997
E
UU No. 26 Tahun 2007

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sebagai bagian dari upaya Bela Negara, bagaimana partisipasi aktif masyarakat dalam menghadapi ancaman siber di era digital dapat terwujud?
A
Mengabaikan sepenuhnya keamanan data pribadi karena dianggap urusan individu.
B
Proaktif melaporkan insiden serangan siber dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi.
C
Menggunakan teknologi informasi tanpa mempertimbangkan potensi risiko keamanan yang ada.
D
Sepenuhnya bergantung pada aparat militer untuk perlindungan seluruh data dan informasi.
E
Menghapus semua akun media sosial sebagai bentuk penghindaran risiko.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa urusan pertahanan bukan hanya tanggung jawab aparat militer, melainkan hak dan kewajiban seluruh rakyat. Pernyataan bahwa 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara' tercantum dalam...
A
Pasal 27 ayat (1)
B
Pasal 27 ayat (2)
C
Pasal 27 ayat (3)
D
Pasal 30 ayat (1)
E
Pasal 30 ayat (2)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 34, penyediaan fasilitas kesehatan dan layanan umum yang memadai bagi seluruh warga negara menjadi kewajiban dari...
A
Organisasi swasta
B
Pemerintah daerah saja
C
Negara
D
Lembaga kesehatan internasional
E
Pihak asuransi kesehatan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai...
A
Kekuatan Pendukung
B
Kekuatan Utama sistem pertahanan
C
Kekuatan Utama sistem keamanan dan ketertiban
D
Satu-satunya komponen pertahanan negara
E
Kekuatan cadangan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Di era digital, penyebaran hoaks dan propaganda yang berisi narasi provokatif seringkali mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan dapat memicu konflik sosial. Sebagai warga negara yang memahami pentingnya bela negara, strategi paling efektif untuk menghadapi ancaman non-militer semacam ini adalah...
A
Mengembangkan aplikasi khusus untuk memblokir semua situs penyebar hoaks secara paksa.
B
Meningkatkan literasi digital masyarakat dan kemampuan berpikir kritis dalam memverifikasi informasi.
C
Membentuk pasukan siber untuk menyerang balik penyebar hoaks dengan narasi tandingan.
D
Melakukan sensor ketat terhadap semua konten yang berpotensi memicu perdebatan di media sosial.
E
Mengabaikan hoaks agar tidak memperbesar isu yang beredar di masyarakat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.