Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 20. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 191
Link Soal
Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat.
Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.
NO. 192
Link Soal
Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata. Berikut ini yang BUKAN termasuk ancaman militer adalah...
A
Agresi militer asing
B
Spionase (Mata-mata)
C
Sabotase objek vital
D
Penyalahgunaan narkoba
E
Pelanggaran wilayah oleh kapal perang
NO. 193
Link Soal
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah dan militer menerapkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat untuk mengepung basis musuh. Operasi ini dikenal dengan nama...
A
Operasi Gerakan Banteng Nasional
B
Operasi 17 Agustus
C
Operasi Pagar Betis
D
Operasi Baratayudha
E
Operasi Saptamarga
NO. 194
Link Soal
Dengan maraknya ancaman berita bohong (hoaks), bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam melawan penyebarannya sebagai bentuk Bela Negara?
A
Menyebarkan informasi yang belum diverifikasi dengan tujuan menarik perhatian.
B
Membatasi penggunaan internet di kalangan masyarakat secara umum.
C
Melaporkan informasi yang tidak benar, membagikan fakta, dan memverifikasi berita sebelum menyebarkannya.
D
Menghindari penggunaan media sosial sepenuhnya.
E
Bergantung sepenuhnya pada pemerintah untuk memfilter semua informasi yang beredar.
NO. 195
Link Soal
Di era digital saat ini, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi militer konvensional, melainkan juga mencakup serangan siber, penyebaran hoaks yang masif, hingga polarisasi sosial akibat informasi yang salah. Dalam konteks ini, partisipasi aktif warga negara dalam Bela Negara perlu diinterpretasikan ulang agar tetap relevan dan efektif. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi Bela Negara di tengah tantangan kontemporer tersebut, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila?
A
Meningkatkan anggaran pertahanan untuk mengembangkan teknologi siber canggih dan memperkuat TNI.
B
Menggalakkan wajib militer bagi seluruh warga negara tanpa kecuali untuk menghadapi ancaman multidimensional.
C
Mendorong setiap warga negara untuk aktif menyaring informasi, melawan hoaks, serta mempromosikan persatuan melalui literasi digital dan etika bermedia sosial.
D
Memberlakukan undang-undang yang ketat untuk membatasi kebebasan berekspresi demi mencegah penyebaran informasi negatif.
E
Menguatkan peran organisasi masyarakat dan komunitas agama dalam pendidikan moral Pancasila untuk menangkal paham radikal.
NO. 196
Link Soal
Di tengah krisis pandemi global yang melanda, sebuah daerah terpencil mengalami kelangkaan pasokan oksigen medis yang sangat vital. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinas kesehatan daerah tersebut, yang sebenarnya bertugas di bagian administrasi dan tidak memiliki wewenang langsung dalam logistik, secara proaktif menginisiasi kontak dengan berbagai pihak swasta dan masyarakat sipil. Dengan keberanian dan kegigihan, ia berhasil mengkoordinasikan pengiriman oksigen darurat, bahkan mempertaruhkan reputasi dan jabatannya karena melampaui deskripsi tugas resminya demi menyelamatkan banyak nyawa. Tindakan ASN ini menjadi inspirasi bagi banyak pihak.
Dalam konteks nilai-nilai Bela Negara, implikasi terpenting dari tindakan ASN tersebut terhadap integritas dan peran ASN melampaui sekadar kepatuhan regulasi adalah...
A
Membuktikan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara pada ASN harus diwujudkan melalui pengorbanan personal yang ekstrem dalam situasi darurat, meskipun melanggar prosedur administratif yang ada.
B
Menunjukkan bahwa semangat rela berkorban demi bangsa dan negara harus menjadi dasar setiap tindakan ASN, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan.
C
Menggarisbawahi pentingnya memiliki kemampuan analisis dan inisiatif tinggi bagi ASN, agar dapat mengambil keputusan cepat dan tepat di luar kewenangan formal demi kepentingan masyarakat luas.
D
Mencerminkan bahwa kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejatinya menuntut ASN untuk bertindak heroik dan kreatif, bahkan jika itu berarti mengabaikan hierarki demi efisiensi penanganan krisis.
E
Menekankan bahwa kemampuan awal Bela Negara bagi ASN bukan hanya fisik dan psikis, melainkan juga responsif, adaptif, dan berani mengambil tanggung jawab di luar batas formal demi kemanusiaan dan keutuhan bangsa.
NO. 197
Link Soal
Pemerintah daerah merencanakan konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Rencana ini didukung oleh investor namun menghadapi penolakan keras dari petani lokal yang khawatir kehilangan mata pencarian dan warisan budaya mereka. Beberapa organisasi non-pemerintah (ORNOP) juga menyuarakan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan ketahanan pangan. Dalam situasi kompleks ini, bagaimana seorang warga negara seharusnya menunjukkan semangat "Bela Negara" mereka, dengan memprioritaskan kepentingan bangsa secara holistik?
A
Secara langsung bergabung dalam demonstrasi petani dan aktif mengampanyekan penolakan terhadap rencana pembangunan pemerintah, melihatnya sebagai ancaman terhadap kesejahteraan lokal.
B
Mendukung sepenuhnya rencana pemerintah, dengan keyakinan bahwa industrialisasi adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan dan kekuatan ekonomi nasional.
C
Terlibat dalam dialog konstruktif dengan semua pemangku kepentingan, mengadvokasi studi komprehensif tentang dampak jangka panjang, dan mencari solusi alternatif yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
D
Bersikap netral dan membiarkan pemerintah serta masyarakat lokal menyelesaikan masalah ini, karena ini adalah urusan regional dan tidak secara langsung berkaitan dengan pertahanan nasional.
E
Melaporkan rencana pemerintah kepada organisasi hak asasi manusia nasional, menuduh adanya potensi pelanggaran hak-hak petani.
NO. 198
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia bersifat semesta. Siapakah yang memegang tanggung jawab dalam upaya pertahanan dan keamanan negara tersebut?
A
Hanya Tentara Nasional Indonesia (TNI)
B
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk keamanan dalam negeri
C
TNI sebagai kekuatan utama dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung
D
Seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali
E
Dewan Keamanan PBB jika terjadi perang
NO. 199
Link Soal
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Implikasi filosofis dari pasal ini dalam konteks ketahanan nasional adalah bahwa partisipasi aktif warga negara bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga cerminan dari kesadaran akan hak-hak fundamental mereka sebagai bagian integral dari bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman non-militer kontemporer, seperti krisis kesehatan global, disinformasi masif, atau ancaman siber, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara berdasarkan perspektif filosofis dan konstitusional tersebut?
A
Mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi di atas kepentingan bangsa jika tidak ada dasar hukum yang memaksa.
B
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi militer dan kepolisian.
C
Berpartisipasi aktif dalam kampanye literasi digital untuk melawan hoaks, mendukung program kesehatan masyarakat, dan melaporkan potensi ancaman siber kepada pihak berwenang.
D
Mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan tanpa memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah.
E
Menjadi apatis terhadap isu-isu nasional karena merasa bahwa partisipasi individu tidak akan berdampak besar pada skala negara.
NO. 200
Link Soal
Globalisasi saat ini menghadirkan tantangan bagi Indonesia, terutama terkait intervensi investasi asing. Untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika dari pengaruh eksternal tersebut, tindakan paling tepat yang dapat dilakukan adalah...
A
Menyalurkan dukungan finansial kepada wirausaha domestik.
B
Menyelenggarakan kegiatan promosi produk impor dari berbagai negara.
C
Meningkatkan tarif bea masuk untuk produk-produk asing.
D
Menerapkan larangan total terhadap penanaman modal dari pihak asing.
E
Membuka peluang seluas-luasnya bagi investasi asing tanpa batasan.