Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 25. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 241
Link Soal
Pada Mei 2012, pemerintah meluncurkan lima kebijakan strategis untuk penghematan energi nasional. Manakah di bawah ini yang merupakan bagian dari kebijakan tersebut?
A
Mempermudah distribusi BBM bersubsidi ke daerah pelosok
B
Meningkatkan subsidi penggunaan air dan listrik untuk industri
C
Melakukan transisi penggunaan bahan bakar minyak menuju bahan bakar gas
D
Memberikan BBM bersubsidi khusus untuk sektor pertambangan besar
E
Menambah kuota BBM untuk kendaraan operasional BUMN
NO. 242
Link Soal
Mengingat perubahan iklim dapat berdampak pada stabilitas nasional, bagaimana integrasi kebijakan lingkungan yang efektif dalam kerangka Bela Negara?
A
Mengesampingkan persoalan perubahan iklim karena ancaman militer dianggap lebih mendesak.
B
Mendorong peningkatan kesadaran akan isu lingkungan hanya di lingkungan angkatan bersenjata.
C
Merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
D
Sepenuhnya menggantungkan diri pada bantuan negara-negara maju untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
E
Hanya berfokus pada pertahanan fisik tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.
NO. 243
Link Soal
Ancaman terhadap negara tidak hanya berupa serangan militer, tetapi juga non-militer. Berikut ini yang merupakan contoh ancaman non-militer di bidang ekonomi adalah...
A
Pelanggaran wilayah perbatasan oleh kapal asing
B
Penyebaran ideologi radikal melalui media sosial
C
Membanjirnya produk impor yang mematikan UMKM lokal
D
Pemberontakan bersenjata di daerah konflik
E
Wabah penyakit menular yang meluas
NO. 244
Link Soal
Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai...
A
Kekuatan Pendukung
B
Kekuatan Utama sistem pertahanan
C
Kekuatan Utama sistem keamanan dan ketertiban
D
Satu-satunya komponen pertahanan negara
E
Kekuatan cadangan
NO. 245
Link Soal
Pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan di segala aspek kehidupan. Fokus utama strategi pembangunan tersebut adalah untuk...
A
Memaksimalkan belanja negara
B
Meningkatkan cadangan devisa
C
Menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat
D
Membangun infrastruktur fisik semata
E
Meningkatkan daya saing industri militer
NO. 246
Link Soal
Beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi gelombang masif disinformasi dan hoaks yang disebarkan melalui platform digital, seringkali berasal dari aktor non-negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Konten-konten ini bertujuan merusak persatuan, memecah belah bangsa, dan menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah serta institusi negara. Fenomena ini, jika tidak diatasi secara serius, dapat menggerus pilar-pilar kebangsaan.
Dalam perspektif Bela Negara di era digital, apa implikasi terpenting dari ancaman ini terhadap ketahanan nasional, dan bagaimana peran ASN dalam penanggulangannya yang paling efektif sesuai dengan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara?
A
Ancaman ini mengikis rasa kebersamaan, sehingga ASN harus fokus pada pemblokiran akun dan situs penyebar hoaks secara masif untuk menjaga stabilitas informasi.
B
Disinformasi melemahkan kohesi sosial, menuntut ASN untuk menjadi agen literasi digital yang proaktif, mendidik masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi dan berpikir kritis, sekaligus menjadi teladan dalam penggunaan media sosial yang bijak.
C
Penyebaran hoaks merusak reputasi bangsa, sehingga ASN perlu mengembangkan sistem peringatan dini dan respons cepat untuk melawan narasi negatif dengan propaganda tandingan yang kuat dan terstruktur.
D
Ancaman ini menciptakan polarisasi politik, yang mengharuskan ASN untuk secara tegas menindak setiap ujaran kebencian dan konten provokatif melalui penegakan hukum tanpa kompromi untuk melindungi Pancasila.
E
Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat, oleh karena itu ASN wajib melaporkan setiap konten yang berpotensi merusak nama baik instansi atau pejabat negara kepada pihak berwenang sebagai bentuk pembelaan.
NO. 247
Link Soal
Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Implikasi filosofis dari pasal ini dalam konteks ketahanan nasional adalah bahwa partisipasi aktif warga negara bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga cerminan dari kesadaran akan hak-hak fundamental mereka sebagai bagian integral dari bangsa dan negara. Dalam menghadapi ancaman non-militer kontemporer, seperti krisis kesehatan global, disinformasi masif, atau ancaman siber, manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara berdasarkan perspektif filosofis dan konstitusional tersebut?
A
Mengutamakan kepentingan kelompok atau pribadi di atas kepentingan bangsa jika tidak ada dasar hukum yang memaksa.
B
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pertahanan negara kepada institusi militer dan kepolisian.
C
Berpartisipasi aktif dalam kampanye literasi digital untuk melawan hoaks, mendukung program kesehatan masyarakat, dan melaporkan potensi ancaman siber kepada pihak berwenang.
D
Mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan tanpa memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian masalah.
E
Menjadi apatis terhadap isu-isu nasional karena merasa bahwa partisipasi individu tidak akan berdampak besar pada skala negara.
NO. 248
Link Soal
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah dan militer menerapkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat untuk mengepung basis musuh. Operasi ini dikenal dengan nama...
A
Operasi Gerakan Banteng Nasional
B
Operasi 17 Agustus
C
Operasi Pagar Betis
D
Operasi Baratayudha
E
Operasi Saptamarga
NO. 249
Link Soal
Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat.
Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.
NO. 250
Link Soal
Dalam konteks revolusi industri 4.0, bentuk kontribusi konkret masyarakat seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Bela Negara?
A
Mengikuti seluruh perkembangan dan tren teknologi tanpa melakukan penyaringan.
B
Mengesampingkan peran vital teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
C
Mengembangkan dan menciptakan inovasi teknologi yang memberikan manfaat besar bagi kemajuan bangsa dan negara.
D
Menolak sepenuhnya penggunaan teknologi yang berasal dari luar negeri.
E
Hanya memusatkan perhatian pada pengembangan sektor ekonomi yang bersifat tradisional.