Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 25. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 241
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 242
Link Soal
Dengan eskalasi ancaman terorisme global, bagaimana partisipasi aktif masyarakat berperan dalam upaya pencegahan radikalisasi sebagai manifestasi dari Bela Negara?
A
Bersikap acuh tak acuh terhadap paham radikal karena dianggap tidak berdampak pada kehidupan pribadi.
B
Secara proaktif melaporkan aktivitas atau individu yang mencurigakan, yang berpotensi mengarah pada radikalisme, kepada aparat berwenang.
C
Meningkatkan keterlibatan dalam kelompok radikal dengan tujuan untuk memahami perspektif mereka.
D
Sepenuhnya menyerahkan penanganan isu radikalisme kepada lembaga militer.
E
Menyebarluaskan doktrin radikal sebagai alat untuk menginisiasi perubahan.
NO. 243
Link Soal
Mengapa ancaman terhadap ideologi negara, seperti radikalisme dan terorisme, menjadi persoalan fundamental dalam konteks Bela Negara di Indonesia?
A
Karena ancaman tersebut berpotensi mengubah arah kebijakan ekonomi nasional.
B
Karena radikalisme dan terorisme dapat mengganggu tatanan sosial serta merusak sendi-sendi Pancasila sebagai ideologi negara.
C
Karena ideologi negara dianggap tidak memiliki peran signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
D
Karena ancaman semacam ini lebih dominan mempengaruhi ranah politik luar negeri.
E
Karena tindakan terorisme secara eksklusif selalu dilakukan oleh pihak atau aktor dari luar negeri.
NO. 244
Link Soal
Di tengah lanskap ancaman kontemporer yang semakin kompleks, termasuk perang hibrida, serangan siber, disinformasi masif, dan ancaman ideologis transnasional, pemahaman dan implementasi 'Bela Negara' di Indonesia perlu mengalami penyesuaian fundamental. Apabila fokus tradisional lebih menekankan pada aspek pertahanan militer, bagaimana seharusnya strategi 'Bela Negara' Indonesia berevolusi agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa di era modern ini?
A
Memperkuat alutsista dan kapasitas militer konvensional secara masif untuk menghadapi potensi invasi fisik dari negara lain.
B
Mengalokasikan seluruh anggaran pertahanan untuk pembangunan infrastruktur siber dan teknologi informasi guna menangkal serangan digital.
C
Menitikberatkan pada program deradikalisasi dan kontra-propaganda melalui pendekatan keamanan yang represif untuk menumpas ancaman ideologis.
D
Mengembangkan konsep pertahanan semesta yang mengintegrasikan kekuatan militer dan non-militer, melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi multi-dimensi ancaman, serta membangun ketahanan nasional berbasis nilai-nilai Pancasila.
E
Menerbitkan regulasi baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan informasi di ranah digital untuk mencegah penyebaran disinformasi dan ancaman non-militer lainnya.
NO. 245
Link Soal
Di era digital saat ini, kontribusi utama apa yang dapat diberikan oleh media massa untuk mempertahankan kesadaran publik mengenai esensi Bela Negara?
A
Menyebarluaskan berita yang sensasional tanpa melalui proses verifikasi.
B
Membatasi akses masyarakat terhadap berbagai informasi.
C
Memberikan edukasi kepada publik tentang ancaman global serta vitalnya kedaulatan bangsa.
D
Melimpahkan seluruh tanggung jawab pendidikan kepada pihak pemerintah.
E
Mengacuhkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kedaulatan negara.
NO. 246
Link Soal
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dengan tujuan utama untuk...
A
Memperkuat sistem pertahanan darat NKRI
B
Mewujudkan zona damai melalui konsep Wawasan Nusantara
C
Melindungi kedaulatan dan kekayaan sumber daya alam di perairan Indonesia
D
Mempermudah birokrasi penindakan hukum di wilayah perbatasan
E
Membangun pelabuhan internasional di setiap pulau besar
NO. 247
Link Soal
Dalam konteks Bela Negara, strategi apa yang paling tepat bagi pertahanan negara untuk menghadapi ancaman non-militer, seperti pandemi global?
A
Mengalokasikan anggaran kesehatan untuk sektor militer dan mengurangi perhatian pada kesehatan.
B
Memperkuat kapasitas sistem kesehatan nasional dan mendorong produksi alat kesehatan di dalam negeri.
C
Menyerahkan sepenuhnya penanganan krisis kesehatan kepada bantuan dari negara-negara asing.
D
Mengurangi fokus dan perhatian terhadap jenis ancaman non-militer demi prioritas lain.
E
Menerapkan pembatasan akses layanan kesehatan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu.
NO. 248
Link Soal
Patriotisme di era modern tidak harus dengan mengangkat senjata. Inti dari sikap patriotisme yang dapat diterapkan oleh setiap warga negara dalam profesinya masing-masing adalah...
A
Selalu merasa bangsanya lebih unggul dari bangsa lain (Chauvinisme)
B
Rela mengorbankan waktu dan tenaga untuk kepentingan pribadi dan golongan
C
Kesediaan berjuang dan berkorban untuk kepentingan negara di atas kepentingan pribadi
D
Menolak semua budaya asing yang masuk ke Indonesia
E
Hanya menggunakan produk dalam negeri tanpa mau bersaing global
NO. 249
Link Soal
Berdasarkan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis sebagai alat negara. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan fungsi pokok Polri menurut pasal tersebut?
A
Memberikan pelayanan dan pengayoman kepada warga masyarakat
B
Bertindak sebagai penjaga keamanan di lingkungan masyarakat
C
Menjaga stabilitas ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
D
Melakukan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat
E
Menyelenggarakan operasi pertahanan di wilayah perbatasan negara
NO. 250
Link Soal
Pada Mei 2012, pemerintah meluncurkan lima kebijakan strategis untuk penghematan energi nasional. Manakah di bawah ini yang merupakan bagian dari kebijakan tersebut?
A
Mempermudah distribusi BBM bersubsidi ke daerah pelosok
B
Meningkatkan subsidi penggunaan air dan listrik untuk industri
C
Melakukan transisi penggunaan bahan bakar minyak menuju bahan bakar gas
D
Memberikan BBM bersubsidi khusus untuk sektor pertambangan besar
E
Menambah kuota BBM untuk kendaraan operasional BUMN