Pembahasan Soal TWKK - Bela Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 8707. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 251
Link Soal
Krisis energi global berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan suatu negara. Dalam konteks Bela Negara, bagaimana kebijakan pemerintah yang berorientasi pada menjaga kedaulatan energi dapat berkontribusi pada ketahanan nasional?
A
Mengurangi investasi dalam pengembangan energi terbarukan.
B
Memprioritaskan penggunaan bahan bakar fosil yang diimpor dari luar negeri.
C
Mengembangkan sumber energi terbarukan dan meningkatkan produksi energi dari dalam negeri.
D
Menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan energi di sektor-sektor industri.
E
Mengutamakan impor energi dari negara-negara tetangga sebagai solusi utama.
NO. 252
Link Soal
Seorang ASN bernama Budi bekerja di Direktorat Jenderal Layanan Digital Kementerian X. Direktorat tersebut sedang dalam tahap akhir peluncuran aplikasi 'E-Lapor Nasional', sebuah platform terpadu untuk pengaduan masyarakat yang sangat diantisipasi. Aplikasi ini dijadwalkan akan diluncurkan dalam seminggu, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Dalam pengujian terakhir, Budi menemukan adanya celah keamanan kritis yang berpotensi membocorkan data pribadi pelapor dan memungkinkan akses tidak sah ke database sistem. Mengatasi celah ini membutuhkan waktu minimal dua minggu dan akan menunda peluncuran. Atasan Budi, Kepala Direktorat, bersikeras peluncuran harus sesuai jadwal karena tekanan politik dan janji kepada publik.
Berdasarkan situasi di atas, tindakan yang paling tepat dilakukan Budi sebagai wujud implementasi nilai Bela Negara dalam menjaga kedaulatan negara di era digital adalah...
A
Melaporkan temuan celah keamanan tersebut secara berjenjang kepada atasan, menyertakan estimasi waktu perbaikan, dan merekomendasikan penundaan peluncuran demi keamanan data nasional.
B
Tetap meluncurkan aplikasi sesuai jadwal sambil secara diam-diam berupaya memperbaiki celah keamanan tersebut setelah peluncuran untuk menghindari teguran atasan.
C
Melaporkan celah keamanan tersebut kepada atasan, namun menyetujui peluncuran sesuai jadwal dengan alasan desakan publik dan politik, sembari berharap tidak ada insiden keamanan.
D
Meminta bantuan rekan kerja untuk memperbaiki celah keamanan secara kilat tanpa sepengetahuan atasan agar peluncuran tidak tertunda dan ia dipandang sebagai ASN yang solutif.
E
Mengabaikan celah keamanan tersebut dan mengikuti instruksi atasan untuk peluncuran tepat waktu, karena tanggung jawab keamanan adalah ranah tim siber, bukan dirinya.
NO. 253
Link Soal
Dalam upaya menghadapi tantangan kapitalisme global, pemerintah Indonesia perlu mengambil berbagai langkah strategis, namun salah satu tindakan berikut ini justru tidak relevan atau kurang efektif, yaitu ...
A
Mengoptimalkan setiap potensi dan kesempatan yang muncul secara transparan.
B
Melaksanakan penumpasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan serius dan segera.
C
Bersikap pasif menunggu arahan kebijakan ekonomi global yang sejalan dengan kebijakan domestik.
D
Mengembangkan landasan kebijakan yang berfokus pada sektor ekonomi dengan potensi pertumbuhan tinggi.
E
Mempercepat transformasi industri yang kurang berdaya saing menjadi lebih kompetitif.
NO. 254
Link Soal
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah dan militer menerapkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat untuk mengepung basis musuh. Operasi ini dikenal dengan nama...
A
Operasi Gerakan Banteng Nasional
B
Operasi 17 Agustus
C
Operasi Pagar Betis
D
Operasi Baratayudha
E
Operasi Saptamarga
NO. 255
Link Soal
Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.