PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara

Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Di Kabupaten Jaya Bhakti, Negara Persatuan, sebuah entitas daring bernama 'Kelompok Pecah Belah' secara aktif menyebarkan narasi-narasi provokatif dan informasi palsu melalui berbagai platform media sosial. Konten yang mereka unggah sering kali mengeksploitasi perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta menyudutkan kebijakan pemerintah yang sah. Tujuan utama mereka adalah menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat, memicu kebencian, dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Akibatnya, ketegangan sosial meningkat, dialog antarwarga menjadi sulit, dan potensi konflik horizontal semakin mengkhawatirkan. Tindakan 'Kelompok Pecah Belah' ini, jika dibiarkan terus-menerus, paling utama merupakan bentuk pelanggaran terhadap esensi Bela Negara dalam aspek apa?
A
Mengancam keutuhan wilayah dan kedaulatan negara dari ancaman eksternal.
B
Melemahkan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.
C
Mengikis kesadaran untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
D
Menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional secara kolektif.
E
Melanggar hukum positif terkait ujaran kebencian dan penipuan daring.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Mengingat ancaman siber kini menjadi perhatian serius bagi pertahanan negara, langkah strategis apa yang bisa diambil pemerintah untuk mengikutsertakan warga dalam upaya Bela Negara menghadapi ancaman ini?
A
Mengeluarkan regulasi yang melarang penggunaan internet secara umum.
B
Menyelenggarakan program pelatihan keamanan siber untuk seluruh lapisan masyarakat.
C
Menghentikan pemanfaatan semua jenis teknologi yang berasal dari luar negeri.
D
Menempatkan seluruh sistem informasi nasional di bawah kendali penuh militer.
E
Melakukan pengaturan dan pembatasan ketat terhadap penggunaan media sosial.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin bangsa tidak langsung membentuk Tentara Nasional secara resmi, melainkan hanya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pertimbangan strategis di balik keputusan ini adalah...
A
Kas negara belum cukup untuk menggaji tentara profesional
B
Menghindari provokasi yang dapat memicu serangan dari tentara Sekutu dan Jepang
C
Belum adanya kesepakatan mengenai siapa panglima tertinggi
D
Senjata hasil rampasan perang belum memadai
E
Rakyat menolak adanya militerisasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pemerintah sering kali berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam upaya menghadapi ancaman terorisme. Bagaimana bentuk kerja sama internasional ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat konsep Bela Negara?
A
Menggantungkan sepenuhnya pertahanan keamanan dalam negeri pada kehadiran pasukan dari negara asing.
B
Melakukan pertukaran informasi intelijen secara aktif dengan negara-negara sahabat mengenai potensi ancaman terorisme.
C
Melimpahkan seluruh penanganan kasus terorisme dan pemberantasannya kepada pihak negara asing.
D
Mengundang negara lain untuk mengambil alih pengelolaan seluruh sistem keamanan yang ada di Indonesia.
E
Mengurangi segala bentuk kerja sama internasional guna menghindari adanya intervensi dari pihak luar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Wilayah laut Indonesia memiliki beberapa pembagian batas berdasarkan hukum internasional. Wilayah yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis dasar disebut dengan...
A
Laut Teritorial
B
Landas Kontinen
C
Zona Ekonomi Eksklusif
D
Daerah Pabean
E
Zona Tambahan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seorang ASN bernama Budi bekerja di Direktorat Jenderal Layanan Digital Kementerian X. Direktorat tersebut sedang dalam tahap akhir peluncuran aplikasi 'E-Lapor Nasional', sebuah platform terpadu untuk pengaduan masyarakat yang sangat diantisipasi. Aplikasi ini dijadwalkan akan diluncurkan dalam seminggu, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Dalam pengujian terakhir, Budi menemukan adanya celah keamanan kritis yang berpotensi membocorkan data pribadi pelapor dan memungkinkan akses tidak sah ke database sistem. Mengatasi celah ini membutuhkan waktu minimal dua minggu dan akan menunda peluncuran. Atasan Budi, Kepala Direktorat, bersikeras peluncuran harus sesuai jadwal karena tekanan politik dan janji kepada publik. Berdasarkan situasi di atas, tindakan yang paling tepat dilakukan Budi sebagai wujud implementasi nilai Bela Negara dalam menjaga kedaulatan negara di era digital adalah...
A
Melaporkan temuan celah keamanan tersebut secara berjenjang kepada atasan, menyertakan estimasi waktu perbaikan, dan merekomendasikan penundaan peluncuran demi keamanan data nasional.
B
Tetap meluncurkan aplikasi sesuai jadwal sambil secara diam-diam berupaya memperbaiki celah keamanan tersebut setelah peluncuran untuk menghindari teguran atasan.
C
Melaporkan celah keamanan tersebut kepada atasan, namun menyetujui peluncuran sesuai jadwal dengan alasan desakan publik dan politik, sembari berharap tidak ada insiden keamanan.
D
Meminta bantuan rekan kerja untuk memperbaiki celah keamanan secara kilat tanpa sepengetahuan atasan agar peluncuran tidak tertunda dan ia dipandang sebagai ASN yang solutif.
E
Mengabaikan celah keamanan tersebut dan mengikuti instruksi atasan untuk peluncuran tepat waktu, karena tanggung jawab keamanan adalah ranah tim siber, bukan dirinya.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Upaya bela negara, termasuk menanggulangi ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan (ATHG), bertujuan membentuk kekuatan nasional di sektor pertahanan dan keamanan. Esensinya, keamanan suatu negara berakar pada kepastian bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh ....
A
Kewenangan untuk mempertahankan negara
B
Kesempatan untuk bergabung dengan militer
C
Kepastian akan kebebasan individu
D
Garansi perlindungan keamanan
E
Kepastian taraf hidup yang baik

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, kedaulatan suatu negara kini tidak hanya terancam oleh aspek militer, tetapi juga oleh ancaman informasi. Bentuk partisipasi apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga negara dari ancaman ini?
A
Menghindari semua bentuk informasi yang berasal dari luar negeri.
B
Menyebarluaskan informasi di media sosial tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi.
C
Berpartisipasi aktif dalam melawan penyebaran berita bohong (hoaks) dan propaganda negatif melalui peningkatan literasi digital.
D
Melimpahkan seluruh tanggung jawab pengelolaan informasi kepada institusi pemerintah.
E
Mengabaikan isu-isu politik untuk lebih berfokus pada kehidupan personal sehari-hari.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum. Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Seiring dengan semakin meningkatnya ancaman siber, tindakan konkret apa yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara sebagai bentuk bela negara untuk menghadapi serangan digital?
A
Menghindari segala bentuk pemanfaatan teknologi secara menyeluruh.
B
Cukup dengan melaporkan setiap insiden serangan siber kepada pihak berwenang.
C
Menggalakkan peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan digital serta menjaga kerahasiaan data pribadi.
D
Hanya mengandalkan pihak militer untuk menangani semua aspek ancaman siber.
E
Menginisiasi pembentukan regulasi atau undang-undang baru yang khusus mengatur ancaman siber.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.