Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 4. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 31
Link Soal
Pada tahun 1965, Indonesia menghadapi upaya serius untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Bagaimana respons yang paling tepat untuk menghadapi tantangan internal ini?
A
Mengupayakan penyatuan antara kelompok agama dan ideologi komunisme.
B
Mencari keselarasan antara kelompok agama dan pandangan sekuler.
C
Memicu konflik antara kelompok beragama dan yang tidak beragama.
D
Memperkuat keselarasan nilai-nilai antara kelompok agama dan Pancasila.
E
Membangun kemitraan antara komunitas keagamaan dan pemerintah.
NO. 32
Link Soal
Pada Mei 2012, pemerintah meluncurkan lima kebijakan strategis untuk penghematan energi nasional. Manakah di bawah ini yang merupakan bagian dari kebijakan tersebut?
A
Mempermudah distribusi BBM bersubsidi ke daerah pelosok
B
Meningkatkan subsidi penggunaan air dan listrik untuk industri
C
Melakukan transisi penggunaan bahan bakar minyak menuju bahan bakar gas
D
Memberikan BBM bersubsidi khusus untuk sektor pertambangan besar
E
Menambah kuota BBM untuk kendaraan operasional BUMN
NO. 33
Link Soal
Jika suatu negara gagal melaksanakan tugas utamanya untuk melindungi kepentingannya warganya dari campur tangan dan dominasi pihak asing, konsekuensi yang mungkin terjadi adalah ...
A
Negara tersebut akan diklasifikasikan sebagai negara yang gagal.
B
Tugas negara yang tidak terpenuhi dapat dialihkan kepada sektor swasta.
C
Tanggung jawab negara itu bisa diserahkan kepada seluruh warga negara.
D
Negara berhak meminta dukungan dari negara lain jika dibutuhkan.
E
Kewajiban negara tersebut dapat didelegasikan sepenuhnya kepada militer.
NO. 34
Link Soal
Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.
NO. 35
Link Soal
Apa konsekuensi yang akan timbul bagi masa depan bangsa apabila tingkat kesadaran bela negara di kalangan generasi muda cenderung rendah?
A
Terjadi peningkatan signifikan dalam inovasi di bidang teknologi.
B
Berkurangnya ketergantungan terhadap pengaruh budaya dari luar negeri.
C
Menurunnya kohesi sosial dan melemahnya semangat nasionalisme serta kecintaan terhadap tanah air.
D
Terwujudnya penguatan sistem pertahanan negara melalui kerja sama internasional.
E
Meningkatnya daya tahan dan kelestarian budaya lokal.
NO. 36
Link Soal
Di tengah tantangan kemandirian ekonomi, mengapa tindakan membeli produk buatan dalam negeri dianggap sebagai wujud partisipasi warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?
A
Meningkatkan kapabilitas daya beli di kalangan masyarakat umum.
B
Mendukung dan menguatkan kapasitas usaha ekonomi rakyat.
C
Memperbesar volume aliran transaksi dagang di pasar domestik.
D
Memupuk gaya hidup hemat dan sederhana di tengah masyarakat.
E
Memberi kesempatan masyarakat mendapatkan barang dengan harga terjangkau.
NO. 37
Link Soal
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah dan militer menerapkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat untuk mengepung basis musuh. Operasi ini dikenal dengan nama...
A
Operasi Gerakan Banteng Nasional
B
Operasi 17 Agustus
C
Operasi Pagar Betis
D
Operasi Baratayudha
E
Operasi Saptamarga
NO. 38
Link Soal
Mengingat ancaman siber kini menjadi perhatian serius bagi pertahanan negara, langkah strategis apa yang bisa diambil pemerintah untuk mengikutsertakan warga dalam upaya Bela Negara menghadapi ancaman ini?
A
Mengeluarkan regulasi yang melarang penggunaan internet secara umum.
B
Menyelenggarakan program pelatihan keamanan siber untuk seluruh lapisan masyarakat.
C
Menghentikan pemanfaatan semua jenis teknologi yang berasal dari luar negeri.
D
Menempatkan seluruh sistem informasi nasional di bawah kendali penuh militer.
E
Melakukan pengaturan dan pembatasan ketat terhadap penggunaan media sosial.
NO. 39
Link Soal
Ancaman nirmiliter di era globalisasi bisa merusak kedaulatan negara melalui bidang ekonomi. Serbuan produk asing yang mematikan UMKM lokal adalah contoh nyata. Sikap bela negara yang paling tepat bagi seorang warga negara dalam menghadapi ancaman ini adalah...
A
Melarang masuknya seluruh turis asing ke Indonesia
B
Melakukan aksi boikot terhadap semua produk impor tanpa terkecuali
C
Mencintai dan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri
D
Meminta pemerintah menutup seluruh akses perdagangan bebas
E
Bergantung sepenuhnya pada subsidi pemerintah
NO. 40
Link Soal
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dengan tujuan utama untuk...
A
Memperkuat sistem pertahanan darat NKRI
B
Mewujudkan zona damai melalui konsep Wawasan Nusantara
C
Melindungi kedaulatan dan kekayaan sumber daya alam di perairan Indonesia
D
Mempermudah birokrasi penindakan hukum di wilayah perbatasan
E
Membangun pelabuhan internasional di setiap pulau besar