Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai...
A
Kekuatan Pendukung
B
Kekuatan Utama sistem pertahanan
C
Kekuatan Utama sistem keamanan dan ketertiban
D
Satu-satunya komponen pertahanan negara
E
Kekuatan cadangan
NO. 42
Link Soal
Upaya Indonesia dalam ikut serta menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan pada prinsip perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial adalah pengamalan Pancasila, khususnya sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
E
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
NO. 43
Link Soal
Di tengah lanskap ancaman kontemporer yang semakin kompleks, termasuk perang hibrida, serangan siber, disinformasi masif, dan ancaman ideologis transnasional, pemahaman dan implementasi 'Bela Negara' di Indonesia perlu mengalami penyesuaian fundamental. Apabila fokus tradisional lebih menekankan pada aspek pertahanan militer, bagaimana seharusnya strategi 'Bela Negara' Indonesia berevolusi agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa di era modern ini?
A
Memperkuat alutsista dan kapasitas militer konvensional secara masif untuk menghadapi potensi invasi fisik dari negara lain.
B
Mengalokasikan seluruh anggaran pertahanan untuk pembangunan infrastruktur siber dan teknologi informasi guna menangkal serangan digital.
C
Menitikberatkan pada program deradikalisasi dan kontra-propaganda melalui pendekatan keamanan yang represif untuk menumpas ancaman ideologis.
D
Mengembangkan konsep pertahanan semesta yang mengintegrasikan kekuatan militer dan non-militer, melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi multi-dimensi ancaman, serta membangun ketahanan nasional berbasis nilai-nilai Pancasila.
E
Menerbitkan regulasi baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan informasi di ranah digital untuk mencegah penyebaran disinformasi dan ancaman non-militer lainnya.
NO. 44
Link Soal
Di era digital saat ini, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi militer konvensional, melainkan juga mencakup serangan siber, penyebaran hoaks yang masif, hingga polarisasi sosial akibat informasi yang salah. Dalam konteks ini, partisipasi aktif warga negara dalam Bela Negara perlu diinterpretasikan ulang agar tetap relevan dan efektif. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat merefleksikan esensi Bela Negara di tengah tantangan kontemporer tersebut, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila?
A
Meningkatkan anggaran pertahanan untuk mengembangkan teknologi siber canggih dan memperkuat TNI.
B
Menggalakkan wajib militer bagi seluruh warga negara tanpa kecuali untuk menghadapi ancaman multidimensional.
C
Mendorong setiap warga negara untuk aktif menyaring informasi, melawan hoaks, serta mempromosikan persatuan melalui literasi digital dan etika bermedia sosial.
D
Memberlakukan undang-undang yang ketat untuk membatasi kebebasan berekspresi demi mencegah penyebaran informasi negatif.
E
Menguatkan peran organisasi masyarakat dan komunitas agama dalam pendidikan moral Pancasila untuk menangkal paham radikal.
NO. 45
Link Soal
Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan nyata. Di antara pilihan berikut, manakah yang TIDAK mencerminkan wujud cinta pada tanah air dan bangsa?
A
Selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam forum resmi.
B
Mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dibanding produk asing.
C
Aktif memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada wisatawan asing.
D
Berupaya mengurangi impor barang konsumtif agar devisa negara tetap stabil.
E
Menutup diri dari hubungan internasional dengan negara manapun dan melakukan proteksi mutlak.
NO. 46
Link Soal
Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman non-militer yang serius bagi Indonesia. Dalam konteks Bela Negara, bagaimana upaya pemberantasan narkoba relevan dengan pertahanan negara?
A
Mengandalkan bantuan sepenuhnya dari lembaga asing dalam penanganan masalah ini.
B
Mendelegasikan seluruh tanggung jawab pemberantasan kepada aparat kepolisian.
C
Menggalakkan edukasi dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko narkoba.
D
Meringankan sanksi hukum bagi individu yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.
E
Memperluas jalur distribusi narkoba demi tujuan mengendalikan pasar.
NO. 47
Link Soal
Pemberontakan DI/TII yang terjadi di Jawa Barat merupakan salah satu ancaman terhadap stabilitas kedaulatan negara pasca kemerdekaan. Pemberontakan ini dipimpin oleh...
A
Amir Syarifuddin
B
Kartosuwiryo
C
Muso
D
Semaun
E
Dharsono
NO. 48
Link Soal
Upaya bela negara, termasuk menanggulangi ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan (ATHG), bertujuan membentuk kekuatan nasional di sektor pertahanan dan keamanan. Esensinya, keamanan suatu negara berakar pada kepastian bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh ....
A
Kewenangan untuk mempertahankan negara
B
Kesempatan untuk bergabung dengan militer
C
Kepastian akan kebebasan individu
D
Garansi perlindungan keamanan
E
Kepastian taraf hidup yang baik
NO. 49
Link Soal
Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat.
Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.
NO. 50
Link Soal
Pemerintah telah memberlakukan kebijakan untuk melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan tujuan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Akan tetapi, sektor industri tertentu menyatakan keberatan karena kebijakan ini dianggap dapat merugikan usaha mereka. Tindakan paling tepat yang sebaiknya diambil pemerintah adalah?
A
Terus memberlakukan larangan tersebut tanpa mempertimbangkan keluhan industri.
B
Menyediakan dukungan atau insentif bagi industri agar bersedia beralih menggunakan material yang lebih ramah lingkungan.
C
Melonggarkan atau mengurangi tingkat pelarangan demi keberlangsungan bisnis.
D
Mengesampingkan regulasi lingkungan demi prioritas pertumbuhan ekonomi semata.
E
Menunda penerapan kebijakan sampai seluruh pihak industri menyetujui.