Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 5. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 41
Link Soal
Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan bentuk strategi pertahanan yang unik. Alasan utama para pejuang membumihanguskan kota Bandung bagian selatan adalah...
A
Untuk menjebak pasukan Sekutu dalam kobaran api
B
Mencegah tentara Sekutu dan NICA menggunakan kota Bandung sebagai markas militer strategis
C
Bentuk protes terhadap pemerintah pusat yang memerintahkan pengosongan kota
D
Kalah dalam persenjataan sehingga memilih mundur total
E
Instruksi langsung dari Jenderal Soedirman untuk melakukan sabotase
NO. 42
Link Soal
Dalam sejarah diplomasi Asia Tenggara, Deklarasi ZOPFAN merupakan produk hukum yang disepakati pada momentum...
A
KTT ASEAN I
B
KTT ASEAN III
C
KTT ASEAN V
D
KTT ASEAN II
E
KTT ASEAN IV
NO. 43
Link Soal
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah dan militer menerapkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat untuk mengepung basis musuh. Operasi ini dikenal dengan nama...
A
Operasi Gerakan Banteng Nasional
B
Operasi 17 Agustus
C
Operasi Pagar Betis
D
Operasi Baratayudha
E
Operasi Saptamarga
NO. 44
Link Soal
Tragedi nasional yang terjadi pada 30 September 1965 merupakan upaya paksa dari pihak tertentu untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi...
A
Liberalis
B
Sosialis
C
Komunis
D
Demokratis
E
Monarki
NO. 45
Link Soal
Untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, pemerintah dan militer menerapkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif rakyat untuk mengepung basis musuh. Operasi ini dikenal dengan nama...
A
Operasi Gerakan Banteng Nasional
B
Operasi 17 Agustus
C
Operasi Pagar Betis
D
Operasi Baratayudha
E
Operasi Saptamarga
NO. 46
Link Soal
Penerapan konstitusionalisme di Indonesia tercermin dari peran pemerintah dalam mengatur urusan keagamaan, sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Dalam implementasinya, pasal ini menjamin warga negara untuk ...
A
Berhak mengatur dan menentukan ajaran agama lain sesuai pandangan pribadinya.
B
Memiliki hak untuk menciptakan agama baru sesuai dengan keyakinan individu.
C
Melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing.
D
Diperbolehkan mendiskriminasi agama atau kepercayaan lain yang dianggap tidak sejalan.
E
Bebas membangun fasilitas ibadah di lokasi mana pun tanpa memerlukan izin resmi.
NO. 47
Link Soal
Dengan maraknya ancaman berita bohong (hoaks), bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam melawan penyebarannya sebagai bentuk Bela Negara?
A
Menyebarkan informasi yang belum diverifikasi dengan tujuan menarik perhatian.
B
Membatasi penggunaan internet di kalangan masyarakat secara umum.
C
Melaporkan informasi yang tidak benar, membagikan fakta, dan memverifikasi berita sebelum menyebarkannya.
D
Menghindari penggunaan media sosial sepenuhnya.
E
Bergantung sepenuhnya pada pemerintah untuk memfilter semua informasi yang beredar.
NO. 48
Link Soal
Dalam kerangka paradigma pembangunan pertahanan dan keamanan nasional berdasarkan Pancasila, pihak yang diposisikan sebagai pilar utama pelindung dan pengayom masyarakat adalah...
A
Lembaga eksekutif negara
B
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (POLRI)
C
Seluruh rakyat tanpa instruksi
D
Organisasi kemasyarakatan
E
Badan Intelijen Negara saja
NO. 49
Link Soal
Mengingat perubahan iklim dapat berdampak pada stabilitas nasional, bagaimana integrasi kebijakan lingkungan yang efektif dalam kerangka Bela Negara?
A
Mengesampingkan persoalan perubahan iklim karena ancaman militer dianggap lebih mendesak.
B
Mendorong peningkatan kesadaran akan isu lingkungan hanya di lingkungan angkatan bersenjata.
C
Merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
D
Sepenuhnya menggantungkan diri pada bantuan negara-negara maju untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
E
Hanya berfokus pada pertahanan fisik tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.
NO. 50
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.