Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 menyatakan bahwa warga negara berusia 18-50 tahun wajib mengikuti latihan dasar militer jika dianggap perlu. Apa sasaran pokok dari ketentuan kebijakan ini?
A
Mempersiapkan warga untuk bergabung menjadi prajurit TNI.
B
Membentuk tenaga kerja yang memiliki kedisiplinan tinggi.
C
Menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kapabilitas dasar dalam pertahanan negara.
D
Meningkatkan tingkat kedisiplinan secara nasional.
E
Mendorong kemajuan ekonomi melalui implementasi bela negara.
NO. 52
Link Soal
Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, ancaman terhadap kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada agresi militer, melainkan juga mencakup ancaman non-tradisional seperti perang siber, penyebaran hoaks, radikalisme transnasional, dan disinformasi. Berdasarkan amanat konstitusi dan semangat bela negara, manakah bentuk partisipasi warga negara yang paling strategis dan efektif untuk menghadapi ancaman non-tradisional tersebut di era digital?
A
Mengikuti program wajib militer secara sukarela dan siap sedia mengangkat senjata jika dibutuhkan negara.
B
Meningkatkan literasi digital, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi daring, dan berperan aktif melawan disinformasi.
C
Mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran pertahanan dan memperkuat kapasitas intelijen siber negara.
D
Membentuk komunitas siber untuk melakukan pemantauan dan melaporkan setiap aktivitas daring yang mencurigakan kepada aparat keamanan.
E
Menjaga solidaritas sosial melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan bakti sosial untuk memperkuat ketahanan nasional dari dalam.
NO. 53
Link Soal
Menurut konsep pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata), setiap individu warga negara memiliki peran dalam menjaga keamanan negara. Di era modern ini, bentuk peran seperti apa yang paling relevan untuk diwujudkan oleh warga negara?
A
Mengikuti pelatihan militer secara penuh waktu dan profesional.
B
Menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan melalui platform media sosial.
C
Menghindari segala bentuk interaksi dengan individu atau kelompok dari negara asing.
D
Secara sukarela mendaftarkan diri sebagai relawan militer di negara lain.
E
Mendelegasikan sepenuhnya tanggung jawab keamanan negara kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI).
NO. 54
Link Soal
Di tengah tantangan globalisasi yang berpotensi menggerus kedaulatan ekonomi, strategi apa yang paling efektif bagi kaum muda untuk memajukan kekuatan ekonomi nasional?
A
Menurunkan tingkat konsumsi produk-produk dalam negeri.
B
Meningkatkan volume impor barang dari mancanegara.
C
Mengembangkan semangat kewirausahaan yang inovatif di ranah lokal.
D
Bergantung pada bantuan finansial dari negara lain.
E
Menjauhi keterlibatan dalam aktivitas perekonomian.
NO. 55
Link Soal
Di tengah ancaman globalisasi yang berpotensi memengaruhi budaya bangsa, langkah apa yang paling tepat untuk melestarikan nilai-nilai kebangsaan?
A
Menutup diri dari semua bentuk pengaruh asing.
B
Mengadopsi budaya asing secara tidak selektif tanpa penyaringan.
C
Mendorong revitalisasi budaya lokal dan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
D
Mengabaikan budaya lokal demi mengejar modernisasi.
E
Membiarkan generasi muda memilih budayanya sendiri tanpa arahan yang jelas.
NO. 56
Link Soal
Implementasi kewajiban Bela Negara tidak terbatas pada pengabdian militer, melainkan juga dapat diwujudkan melalui berbagai sektor. Dari pilihan berikut, bidang pengabdian manakah yang paling signifikan dalam mempertahankan kedaulatan pangan nasional?
A
Pendidikan.
B
Kesehatan.
C
Pertanian.
D
Hukum.
E
Politik.
NO. 57
Link Soal
Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran pahit bagi NKRI, di mana Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia berdasarkan argumen 'effective occupation' karena pengelolaan yang lebih intensif oleh Malaysia. Sebagai upaya bela negara untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika, tindakan yang paling relevan untuk mempertahankan wilayah perbatasan adalah ...
A
Meningkatkan intensitas patroli dan operasi militer di area perbatasan.
B
Mengajukan permohonan bantuan kepada negara lain untuk mengamankan wilayah perbatasan.
C
Menambah alokasi dana militer untuk modernisasi persenjataan di perbatasan.
D
Menegaskan kehadiran dan pengelolaan aktif oleh negara di wilayah perbatasan.
E
Menimbulkan rasa gentar bagi negara tetangga melalui pengelolaan wilayah laut perbatasan.
NO. 58
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 59
Link Soal
Di tengah kompleksitas ancaman non-militer global seperti disinformasi masif, perang siber, dan infiltrasi ideologi asing, konsep Bela Negara menuntut pemahaman yang lebih holistik dari warga negara. Mengacu pada landasan konstitusional dan ideologi bangsa, bentuk implementasi Bela Negara yang paling mendasar dan berkelanjutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi tantangan kontemporer adalah...
A
Aktif mengikuti program pelatihan kemiliteran atau komponen cadangan untuk memperkuat pertahanan fisik negara.
B
Meningkatkan kemampuan literasi digital dan kritis dalam menyaring informasi guna melawan hoaks dan propaganda yang merusak persatuan.
C
Mengembangkan inovasi dan kreativitas di berbagai sektor guna memperkuat kemandirian ekonomi serta daya saing bangsa.
D
Menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan serta menyebarkan semangat kebangsaan.
E
Berperan aktif dalam pengawasan dan pelaporan potensi ancaman keamanan lingkungan kepada pihak berwajib.
NO. 60
Link Soal
Dengan maraknya ancaman berita bohong (hoaks), bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam melawan penyebarannya sebagai bentuk Bela Negara?
A
Menyebarkan informasi yang belum diverifikasi dengan tujuan menarik perhatian.
B
Membatasi penggunaan internet di kalangan masyarakat secara umum.
C
Melaporkan informasi yang tidak benar, membagikan fakta, dan memverifikasi berita sebelum menyebarkannya.
D
Menghindari penggunaan media sosial sepenuhnya.
E
Bergantung sepenuhnya pada pemerintah untuk memfilter semua informasi yang beredar.