Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 6. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 51
Link Soal
Tentara PETA (Pembela Tanah Air) dibentuk pada masa pendudukan Jepang. Tujuan awal Jepang membentuk kesatuan militer ini adalah...
A
Mempersiapkan angkatan perang untuk Indonesia merdeka
B
Melatih pemuda Indonesia agar siap melawan Belanda
C
Mendapatkan bantuan pasukan dalam menghadapi Perang Pasifik
D
Menjaga keamanan internal wilayah jajahan
E
Membentuk kader pemimpin masa depan
NO. 52
Link Soal
Di tengah masifnya serangan siber global dan kebutuhan mendesak akan keamanan data negara, seorang ahli keamanan siber warga negara Indonesia menemukan kerentanan kritis pada infrastruktur digital vital milik pemerintah. Daripada segera melaporkan temuan tersebut kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau instansi berwenang lainnya, ia memilih untuk mendokumentasikannya dan mempublikasikannya dalam sebuah blog pribadi yang dapat diakses secara luas, dengan alasan ingin meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya siber. Bagaimana tindakan ahli siber tersebut dapat dievaluasi berdasarkan nilai-nilai dasar Bela Negara?
A
Tindakannya adalah wujud dari keterbukaan informasi dan hak kebebasan berekspresi, yang juga merupakan bagian dari hak asasi warga negara.
B
Tindakannya mencerminkan kontribusi positif dalam edukasi publik, namun keliru dalam metode pelaporan yang seharusnya mengutamakan keamanan nasional.
C
Tindakannya menunjukkan ketidakpahaman terhadap esensi Bela Negara yang menuntut partisipasi aktif dalam pertahanan negara, termasuk di ranah siber.
D
Tindakannya secara tidak langsung membahayakan keamanan nasional karena mengekspos kerentanan tanpa mitigasi, melanggar prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara.
E
Tindakannya merupakan bentuk modern dari Bela Negara, di mana transparansi dan partisipasi individu menjadi kunci pertahanan di era digital.
NO. 53
Link Soal
Pemerintah memiliki wewenang menyelenggarakan operasi militer demi menjaga kedaulatan. Di antara pilihan berikut, manakah yang BUKAN merupakan jenis operasi militer matra darat?
A
Operasi Pertahanan Wilayah Daerah
B
Operasi Ofensif Balasan
C
Operasi Pengamanan Pangkalan Laut
D
Operasi Perlawanan Rakyat
E
Operasi Intelijen Tempur Darat
NO. 54
Link Soal
Intervensi asing, ditunjukkan oleh dukungan beberapa negara Pasifik terhadap Gerakan Papua Merdeka melalui narasi pelanggaran HAM, merupakan ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Tindakan strategis apakah yang paling tepat untuk dilakukan oleh Indonesia dalam merespons situasi ini?
A
Melaksanakan program transmigrasi besar-besaran ke wilayah Papua.
B
Mengambil tindakan militer terhadap negara-negara yang mendukung Gerakan Papua Merdeka.
C
Melaporkan dukungan negara-negara tersebut kepada lembaga penegak hukum internasional.
D
Meningkatkan eksploitasi sumber daya alam di Papua secara masif.
E
Fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan bagi masyarakat Papua.
NO. 55
Link Soal
Nasionalisme adalah pondasi krusial untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks pelestarian budaya, salah satu manifestasi perilaku untuk mempertahankan NKRI adalah ....
A
Mendorong kelestarian seni dan budaya lokal Indonesia
B
Menganggap seni dan budaya dari negara lain lebih unggul
C
Menghindari segala bentuk produk seni dari luar negeri
D
Merasa bangga terhadap produk dalam negeri hanya karena harganya terjangkau
E
Gemar mengonsumsi produk-produk impor
NO. 56
Link Soal
Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keberagaman sosial dan budaya yang tinggi, menghadapi tantangan Bela Negara yang semakin kompleks di era digital ini. Ancaman tidak lagi terbatas pada agresi militer konvensional, melainkan juga merambah ke ranah siber, disinformasi, polarisasi sosial, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat sipil, termasuk aparatur sipil negara (ASN), menjadi krusial.
Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan esensi kontribusi ASN dalam Bela Negara menghadapi spektrum ancaman non-militer kontemporer tersebut?
A
Memastikan keamanan data pribadi dan instansi dari serangan siber, serta melaporkan konten radikal atau hoaks yang ditemukan di media sosial.
B
Menginisiasi program-program sosial untuk memberdayakan masyarakat di wilayah perbatasan guna memperkuat kedaulatan negara dari ancaman luar.
C
Menyelaraskan setiap kebijakan dan tindakan dalam pelayanan publik dengan nilai-nilai Pancasila, menjaga integritas, profesionalisme, serta aktif dalam menyaring dan mengklarifikasi informasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
D
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
E
Menggalang dana untuk membantu korban bencana alam di seluruh pelosok negeri sebagai wujud kepedulian sosial.
NO. 57
Link Soal
Dalam sebuah rapat penting yang membahas proyek strategis nasional, seorang Kepala Dinas diketahui menerima gratifikasi dari kontraktor proyek. Meskipun tidak secara langsung mengubah keputusan proyek, penerimaan gratifikasi tersebut menciptakan persepsi publik tentang konflik kepentingan dan mengikis kepercayaan terhadap transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Investigasi internal yang dilakukan juga menunjukkan adanya pola pelanggaran kode etik yang sering terabaikan oleh para pejabat di lingkungan tersebut.
Dalam perspektif Bela Negara, implikasi paling merusak dari praktik gratifikasi dan pelanggaran kode etik yang sistematis ini terhadap integritas ASN dan keberlanjutan bangsa adalah...
A
Melemahkan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, sehingga menghambat laju pembangunan ekonomi dan investasi yang sangat dibutuhkan negara.
B
Menciptakan budaya korupsi yang masif, yang secara fundamental merusak prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan sosial, pondasi utama NKRI.
C
Menurunkan semangat juang dan motivasi ASN yang berintegritas, yang pada gilirannya dapat menyebabkan migrasi talenta unggul ke sektor swasta atau luar negeri.
D
Mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, yang dapat memicu ketidakpuasan sosial dan potensi instabilitas politik dalam jangka panjang.
E
Membuka celah bagi intervensi pihak asing yang ingin memanfaatkan kelemahan internal birokrasi untuk kepentingan mereka, yang mengancam kedaulatan negara.
NO. 58
Link Soal
Seorang ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerima tekanan kuat dari seorang pengusaha berpengaruh dan oknum pejabat daerah untuk mempercepat izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi proyek pembangunan resort mewah di kawasan konservasi. Dalihnya adalah proyek ini akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan, serta menarik investasi. Namun, hasil kajian awal yang tidak dipublikasikan menunjukkan bahwa proyek tersebut berpotensi besar merusak ekosistem vital dan sumber air bersih bagi masyarakat sekitar dalam jangka panjang.
Dalam konteks nilai Bela Negara, khususnya prinsip sadar berbangsa dan bernegara serta kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, dilema etika yang dihadapi ASN ini paling tepat diinterpretasikan sebagai pertarungan antara...
A
Kepatuhan terhadap atasan versus kepatuhan terhadap prosedur hukum, yang akan berdampak pada citra instansi di mata publik.
B
Kepentingan ekonomi jangka pendek versus keberlanjutan lingkungan dan hak-hak generasi mendatang, yang merefleksikan pengamalan sila kelima Pancasila.
C
Loyalitas kepada negara dalam bentuk mendukung investasi versus loyalitas kepada masyarakat adat yang akan terdampak, yang merupakan manifestasi Bhinneka Tunggal Ika.
D
Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan versus risiko pribadi yang timbul dari penolakan terhadap tekanan oknum, menguji integritas ASN.
E
Tanggung jawab ASN sebagai pelayan publik versus godaan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang mengancam fondasi tata kelola pemerintahan yang baik.
NO. 59
Link Soal
Kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran pahit bagi NKRI, di mana Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia berdasarkan argumen 'effective occupation' karena pengelolaan yang lebih intensif oleh Malaysia. Sebagai upaya bela negara untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika, tindakan yang paling relevan untuk mempertahankan wilayah perbatasan adalah ...
A
Meningkatkan intensitas patroli dan operasi militer di area perbatasan.
B
Mengajukan permohonan bantuan kepada negara lain untuk mengamankan wilayah perbatasan.
C
Menambah alokasi dana militer untuk modernisasi persenjataan di perbatasan.
D
Menegaskan kehadiran dan pengelolaan aktif oleh negara di wilayah perbatasan.
E
Menimbulkan rasa gentar bagi negara tetangga melalui pengelolaan wilayah laut perbatasan.
NO. 60
Link Soal
Di sebuah pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, infrastruktur dasar seperti listrik dan akses internet sangat terbatas. Fasilitas pendidikan dan kesehatan juga jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain. Akibatnya, sebagian penduduk merasa kurang terhubung dengan pemerintah pusat dan rentan terhadap pengaruh budaya serta ekonomi dari negara tetangga yang lebih maju. Sejumlah warga bahkan terpaksa mencari penghidupan di negara seberang.
Dalam konteks Bela Negara, tindakan pemerintah dan peran ASN yang paling fundamental untuk mengatasi kondisi ini dan memperkuat kedaulatan serta identitas nasional di wilayah perbatasan adalah...
A
Meningkatkan patroli militer dan pengawasan perbatasan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal dan masuknya pengaruh asing yang merusak.
B
Membangun infrastruktur dasar seperti pembangkit listrik dan jaringan komunikasi, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan secara merata di seluruh wilayah perbatasan.
C
Mendorong program pertukaran budaya dan pendidikan nasional secara intensif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air pada generasi muda di pulau terluar.
D
Menyediakan insentif ekonomi dan peluang kerja yang menarik bagi penduduk lokal, agar mereka tidak perlu mencari penghidupan di negara tetangga dan dapat berkontribusi pada ekonomi nasional.
E
Menempatkan ASN-ASN terbaik dan berdedikasi tinggi di wilayah perbatasan, yang memiliki kapasitas untuk menjadi ujung tombak pelayanan publik sekaligus agen pembangunan dan pemersatu bangsa.