Bank Soal TWKK CPNS 2026: Bela Negara
Halaman 8. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 71
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.
NO. 72
Link Soal
Di Kota Swadaya, menjelang perhelatan akbar pemilihan kepala daerah, muncul sebuah entitas digital bernama 'Komunitas Pembela Kebenaran Sejati' di berbagai platform media sosial. Komunitas ini secara sistematis menyebarkan disinformasi dan narasi provokatif yang menuding bahwa salah satu kandidat memiliki agenda tersembunyi untuk mengubah dasar negara dan bahwa kebijakan pemerintah pusat saat ini sarat akan kepentingan asing yang merugikan rakyat. Meskipun informasi tersebut telah diverifikasi sebagai hoaks oleh lembaga berwenang, narasi ini berhasil memicu keresahan, kecurigaan, dan polarisasi tajam di tengah masyarakat. Beberapa diskusi daring bahkan berujung pada pertikaian verbal yang mengarah pada ancaman nyata terhadap kerukunan antarwarga. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya persatuan bangsa terhadap ancaman non-militer di era digital.
Berdasarkan narasi tersebut, ancaman yang dihadapi bangsa ini secara fundamental bertentangan dengan esensi bela negara, terutama dalam konteks...
A
Pengamalan nilai-nilai Pancasila dan menjaga keutuhan ideologi negara.
B
Partisipasi aktif dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.
C
Pembangunan ekonomi nasional yang berdaya saing global.
D
Penegakan supremasi hukum dan keadilan tanpa pandang bulu.
E
Menjaga kedaulatan wilayah perbatasan negara dari infiltrasi asing.
NO. 73
Link Soal
Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, konsep Bela Negara tidak lagi hanya terbatas pada aspek pertahanan militer konvensional. Transformasi digital yang membawa ancaman hibrida seperti serangan siber, penyebaran disinformasi, dan erosi nilai-nilai Pancasila menuntut adaptasi pemahaman dan implementasi Bela Negara. Mengingat kompleksitas ancaman tersebut, pernyataan yang paling tepat menggambarkan esensi dan prioritas Bela Negara di era kontemporer adalah:
A
Fokus utama adalah modernisasi alutsista dan peningkatan kapabilitas siber militer untuk menghadapi perang siber.
B
Mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kedaulatan informasi dan memperkuat ideologi Pancasila melalui literasi digital dan pengembangan karakter.
C
Mewajibkan setiap warga negara mengikuti pelatihan militer dasar sebagai bentuk kesiapsiagaan fisik menghadapi ancaman dari luar.
D
Pemerintah harus sepenuhnya mengendalikan arus informasi di media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks dan konten radikal.
E
Prioritas utama adalah penguatan sektor ekonomi nasional secara mandiri agar tidak bergantung pada investasi asing dan meminimalisir intervensi.
NO. 74
Link Soal
Dalam kerangka sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan sebagai komponen utama, sementara masyarakat berfungsi sebagai komponen pendukung. Jelaskan bagaimana peran masyarakat sebagai komponen pendukung tersebut diwujudkan dalam sistem pertahanan?
A
Secara aktif mengikuti program wajib militer.
B
Menjalankan rutinitas pekerjaan sehari-hari tanpa campur tangan.
C
Menyampaikan informasi krusial mengenai potensi ancaman keamanan kepada aparat terkait.
D
Bertanggung jawab dalam merumuskan strategi pertahanan nasional.
E
Melimpahkan seluruh kewajiban pertahanan kepada institusi militer.
NO. 75
Link Soal
Salah satu situs bersejarah yang masuk dalam daftar finalis 'New Seven Wonders of the World' dan terletak di wilayah Spanyol adalah...
A
Machu Picchu
B
Stonehenge
C
Alhambra
D
Acropolis
E
Timbuktu
NO. 76
Link Soal
Dalam sebuah rapat penting yang membahas proyek strategis nasional, seorang Kepala Dinas diketahui menerima gratifikasi dari kontraktor proyek. Meskipun tidak secara langsung mengubah keputusan proyek, penerimaan gratifikasi tersebut menciptakan persepsi publik tentang konflik kepentingan dan mengikis kepercayaan terhadap transparansi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Investigasi internal yang dilakukan juga menunjukkan adanya pola pelanggaran kode etik yang sering terabaikan oleh para pejabat di lingkungan tersebut.
Dalam perspektif Bela Negara, implikasi paling merusak dari praktik gratifikasi dan pelanggaran kode etik yang sistematis ini terhadap integritas ASN dan keberlanjutan bangsa adalah...
A
Melemahkan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi, sehingga menghambat laju pembangunan ekonomi dan investasi yang sangat dibutuhkan negara.
B
Menciptakan budaya korupsi yang masif, yang secara fundamental merusak prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan keadilan sosial, pondasi utama NKRI.
C
Menurunkan semangat juang dan motivasi ASN yang berintegritas, yang pada gilirannya dapat menyebabkan migrasi talenta unggul ke sektor swasta atau luar negeri.
D
Mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, yang dapat memicu ketidakpuasan sosial dan potensi instabilitas politik dalam jangka panjang.
E
Membuka celah bagi intervensi pihak asing yang ingin memanfaatkan kelemahan internal birokrasi untuk kepentingan mereka, yang mengancam kedaulatan negara.
NO. 77
Link Soal
Mengingat perubahan iklim dapat berdampak pada stabilitas nasional, bagaimana integrasi kebijakan lingkungan yang efektif dalam kerangka Bela Negara?
A
Mengesampingkan persoalan perubahan iklim karena ancaman militer dianggap lebih mendesak.
B
Mendorong peningkatan kesadaran akan isu lingkungan hanya di lingkungan angkatan bersenjata.
C
Merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
D
Sepenuhnya menggantungkan diri pada bantuan negara-negara maju untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
E
Hanya berfokus pada pertahanan fisik tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.
NO. 78
Link Soal
Ancaman siber merupakan tantangan signifikan bagi pertahanan negara modern. Langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah untuk mempersiapkan diri menghadapinya?
A
Mengurangi investasi pada bidang teknologi informasi, menganggapnya tidak prioritas.
B
Meningkatkan kemampuan pertahanan siber dan memanfaatkan keahlian tenaga lokal.
C
Sepenuhnya mengandalkan teknologi siber dari negara lain tanpa upaya pengembangan internal.
D
Menerapkan pembatasan akses internet secara nasional demi alasan keamanan.
E
Menyerahkan tanggung jawab keamanan siber kepada lembaga atau organisasi internasional.
NO. 79
Link Soal
Siapakah tokoh bangsa yang terlibat dalam perumusan dan penandatanganan Piagam Jakarta, namun kemudian mengakomodasi keberatan dari masyarakat Indonesia Timur demi terwujudnya persatuan nasional dan pembentukan negara?
A
Teuku Moh. Hasan
B
Wachid Hasyim
C
A. A. Maramis
D
Mohammad Yamin
E
Mohammad Hatta
NO. 80
Link Soal
Di tengah tantangan globalisasi yang berpotensi menggerus kedaulatan ekonomi, strategi apa yang paling efektif bagi kaum muda untuk memajukan kekuatan ekonomi nasional?
A
Menurunkan tingkat konsumsi produk-produk dalam negeri.
B
Meningkatkan volume impor barang dari mancanegara.
C
Mengembangkan semangat kewirausahaan yang inovatif di ranah lokal.
D
Bergantung pada bantuan finansial dari negara lain.
E
Menjauhi keterlibatan dalam aktivitas perekonomian.