Pembahasan Soal TWKK - Bela Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 377. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 71
Link Soal
Desa Makmur, sebuah wilayah perbatasan yang strategis, sedang dihadapkan pada ancaman multidimensional yang menguji ketahanan nasional. Kampanye disinformasi masif yang bersumber dari luar negeri, menyebarkan narasi provokatif dan hoaks melalui media sosial, bertujuan merongrong persatuan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bersamaan dengan itu, praktik ekonomi ilegal berupa penyelundupan barang dan dumping produk dari negara tetangga telah melemahkan sektor pertanian lokal, memicu kesulitan ekonomi dan keresahan sosial.
Di tengah situasi ini, Ibu Siti (guru), dr. Budi (kepala puskesmas), dan Pak Rahman (aparat sipil negara di kantor desa) berkoordinasi untuk mengimplementasikan Bela Negara sesuai peran profesionalnya.
Berdasarkan skenario tersebut, bentuk implementasi Bela Negara yang paling komprehensif, strategis, dan berkontribusi signifikan terhadap penguatan Ketahanan Nasional dalam menghadapi ancaman gabungan ini adalah...
A
Ibu Siti menginisiasi program pendidikan kewarganegaraan berbasis literasi digital untuk menangkal hoaks dan radikalisme, dr. Budi menggalakkan gerakan ketahanan pangan lokal serta edukasi gizi masyarakat, dan Pak Rahman mengkoordinasikan penguatan ekonomi kreatif desa dan pengawasan barang ilegal di perbatasan secara partisipatif.
B
Ibu Siti membentuk kelompok diskusi untuk mengkaji kembali nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dr. Budi memimpin upaya penanganan masalah kesehatan mental akibat tekanan ekonomi, dan Pak Rahman mengajukan permohonan bantuan dana darurat kepada pemerintah pusat untuk stimulus ekonomi.
C
Ibu Siti menyelenggarakan lomba cerdas cermat tentang sejarah perjuangan bangsa, dr. Budi memberikan penyuluhan tentang pentingnya vaksinasi dan kebersihan lingkungan, dan Pak Rahman fokus pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik desa agar masyarakat merasa terlayani dengan baik.
D
Ibu Siti memimpin aksi damai penolakan terhadap narasi disinformasi dan produk asing di media sosial, dr. Budi mendirikan posko pengobatan gratis untuk warga terdampak, dan Pak Rahman bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menindak penyebar hoaks dan penyelundup.
E
Ibu Siti mengembangkan kurikulum lokal yang menekankan identitas budaya dan kearifan lokal, dr. Budi melatih kader kesehatan desa untuk respons cepat bencana non-alam, dan Pak Rahman membangun sistem informasi desa untuk mempercepat penyebaran informasi positif dan akurat.
NO. 72
Link Soal
Pendidikan Bela Negara (PBN) di sekolah-sekolah merupakan inisiatif strategis untuk memupuk kesadaran nasional di kalangan generasi muda. Apa dampak jangka panjang yang diharapkan dari penerapan PBN ini?
A
Menghasilkan generasi yang lebih skeptis dan kritis terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
B
Meningkatkan minat generasi muda untuk terlibat dalam dunia politik praktis.
C
Menumbuhkan semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan kesadaran akan pentingnya menjaga kedaulatan negara.
D
Mengurangi partisipasi generasi muda dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat.
E
Mendorong siswa untuk mencari pengalaman kerja di luar negeri setelah lulus.
NO. 73
Link Soal
Ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan dinilai membahayakan kedaulatan negara disebut...
A
Spionase
B
Sabotase
C
Agresi
D
Terorisme
E
Pemberontakan bersenjata
NO. 74
Link Soal
Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keberagaman sosial dan budaya yang tinggi, menghadapi tantangan Bela Negara yang semakin kompleks di era digital ini. Ancaman tidak lagi terbatas pada agresi militer konvensional, melainkan juga merambah ke ranah siber, disinformasi, polarisasi sosial, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat sipil, termasuk aparatur sipil negara (ASN), menjadi krusial.
Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan esensi kontribusi ASN dalam Bela Negara menghadapi spektrum ancaman non-militer kontemporer tersebut?
A
Memastikan keamanan data pribadi dan instansi dari serangan siber, serta melaporkan konten radikal atau hoaks yang ditemukan di media sosial.
B
Menginisiasi program-program sosial untuk memberdayakan masyarakat di wilayah perbatasan guna memperkuat kedaulatan negara dari ancaman luar.
C
Menyelaraskan setiap kebijakan dan tindakan dalam pelayanan publik dengan nilai-nilai Pancasila, menjaga integritas, profesionalisme, serta aktif dalam menyaring dan mengklarifikasi informasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
D
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
E
Menggalang dana untuk membantu korban bencana alam di seluruh pelosok negeri sebagai wujud kepedulian sosial.
NO. 75
Link Soal
Dengan maraknya ancaman berita bohong (hoaks), bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam melawan penyebarannya sebagai bentuk Bela Negara?
A
Menyebarkan informasi yang belum diverifikasi dengan tujuan menarik perhatian.
B
Membatasi penggunaan internet di kalangan masyarakat secara umum.
C
Melaporkan informasi yang tidak benar, membagikan fakta, dan memverifikasi berita sebelum menyebarkannya.
D
Menghindari penggunaan media sosial sepenuhnya.
E
Bergantung sepenuhnya pada pemerintah untuk memfilter semua informasi yang beredar.
NO. 76
Link Soal
Krisis energi global berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan suatu negara. Dalam konteks Bela Negara, bagaimana kebijakan pemerintah yang berorientasi pada menjaga kedaulatan energi dapat berkontribusi pada ketahanan nasional?
A
Mengurangi investasi dalam pengembangan energi terbarukan.
B
Memprioritaskan penggunaan bahan bakar fosil yang diimpor dari luar negeri.
C
Mengembangkan sumber energi terbarukan dan meningkatkan produksi energi dari dalam negeri.
D
Menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan energi di sektor-sektor industri.
E
Mengutamakan impor energi dari negara-negara tetangga sebagai solusi utama.
NO. 77
Link Soal
Di pulau manakah letak aliran sungai yang memegang rekor sebagai sungai paling panjang di wilayah Indonesia?
A
Sumatera
B
Jawa
C
Sulawesi
D
Papua
E
Kalimantan
NO. 78
Link Soal
Sebuah kota besar di Indonesia menghadapi masalah serius terkait maraknya praktik pungutan liar (pungli) di berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha kecil, hingga penanganan aduan masyarakat. Fenomena ini, meskipun tampak kecil secara individual, telah menjadi sistemik dan sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi menurun drastis, menghambat investasi, dan menciptakan iklim ketidakpastian hukum.
Dalam perspektif Bela Negara, apa implikasi paling mendalam dari praktik pungli sistemik ini terhadap ketahanan nasional dan integritas ASN, serta bagaimana konteks Bela Negara memberikan urgensi untuk mengatasi masalah ini?
A
Pungli mengikis integritas ASN, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi, sehingga memperlambat pembangunan nasional secara keseluruhan.
B
Fenomena ini melemahkan sendi-sendi keadilan sosial dan penegakan hukum, merusak moralitas bangsa dan kepercayaan masyarakat kepada negara, yang merupakan bagian fundamental dari upaya mempertahankan NKRI.
C
Pungli merugikan keuangan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung mengurangi kapasitas negara untuk membiayai program pertahanan dan keamanan nasional.
D
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat akibat pungli dapat memicu protes sosial dan instabilitas, yang mengancam ketertiban umum dan keamanan dalam negeri.
E
Menciptakan citra negatif bagi Indonesia di mata internasional, yang dapat mempengaruhi investasi asing dan hubungan diplomatik, melemahkan posisi tawar negara di kancah global.
NO. 79
Link Soal
Sub-materi: Integritas Data Nasional dan Ancaman Siber dalam Konteks Bela Negara.
Anda adalah seorang analis data senior di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Baru-baru ini, Anda menemukan adanya upaya sistematis dari sebuah entitas asing yang tidak teridentifikasi untuk menyusup ke sistem database kependudukan nasional melalui serangkaian serangan siber canggih. Data yang ditargetkan sangat sensitif dan berpotensi disalahgunakan untuk destabilisasi sosial-politik jika jatuh ke tangan yang salah. Bersamaan dengan itu, atasan Anda, yang dikenal memiliki hubungan kurang baik dengan departemen keamanan siber, menginstruksikan Anda untuk tidak melaporkan insiden ini ke tim keamanan siber nasional (Badan Siber dan Sandi Negara/BSSN) dan sebaliknya, mencoba menanganinya secara internal dengan alasan menjaga reputasi kementerian serta 'efisiensi' proses. Anda juga menduga atasan Anda mungkin memiliki motif tersembunyi yang bertentangan dengan kepentingan negara.
Dalam situasi dilematis ini, tindakan mana yang paling mencerminkan prinsip Bela Negara, khususnya dalam aspek kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara?
A
Melaporkan insiden upaya penyusupan siber dan dugaan tindakan atasan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau lembaga keamanan nasional yang berwenang, meskipun berisiko menghadapi konsekuensi dari atasan atau internal kementerian.
B
Berdiskusi secara langsung dengan atasan mengenai risiko keamanan data nasional yang tinggi dan mendesak untuk melibatkan tim keamanan siber nasional, seraya mencari solusi internal yang cepat.
C
Melakukan upaya maksimal untuk menangkis serangan siber tersebut secara mandiri dengan kemampuan yang ada, serta melaporkan hasilnya setelah situasi terkendali kepada atasan.
D
Mengajukan pengunduran diri karena merasa tidak mampu menghadapi tekanan dan dilema etika yang terjadi, demi menghindari keterlibatan lebih jauh.
E
Mencari dukungan dari serikat pekerja ASN atau Ombudsman untuk memediasi konflik dengan atasan dan melindungi diri dari potensi sanksi personal.
NO. 80
Link Soal
Seorang Kepala Daerah terbukti menerima suap bernilai fantastis dari perusahaan asing untuk proyek infrastruktur strategis nasional. Proyek tersebut, meskipun menguntungkan secara pribadi bagi Kepala Daerah, diketahui oleh staf ahli berpotensi besar menimbulkan ketergantungan teknologi pada negara asing serta kerentanan data dan sistem pertahanan informasi nasional dalam jangka panjang. Tindakan tersebut ia lakukan dengan mengabaikan peringatan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk ahli pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks nilai-nilai dasar Bela Negara dan potensi sanksi hukum yang relevan, bagaimana analisis paling tepat terhadap tindakan Kepala Daerah tersebut?
A
Tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar Bela Negara, terutama 'Cinta Tanah Air' dan 'Kesadaran Berbangsa dan Bernegara', karena mengkhianati amanah publik dan secara nyata merugikan kepentingan strategis nasional. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana korupsi dan terancam dengan dakwaan terkait penyalahgunaan jabatan yang mengancam kedaulatan negara, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
B
Perbuatan Kepala Daerah tersebut lebih merupakan pelanggaran etika dan disiplin sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta melanggar kode etik penyelenggara negara. Sanksi yang paling relevan adalah sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat, tanpa harus dikaitkan langsung dengan dimensi Bela Negara.
C
Penerimaan suap dari perusahaan asing adalah bentuk pelanggaran integritas pribadi semata. Meskipun merugikan keuangan negara, hal itu tidak secara langsung mengancam keamanan atau pertahanan negara, sehingga sanksi yang paling utama adalah pengembalian kerugian negara dan pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
D
Kepala Daerah tersebut telah melanggar prinsip 'Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara' dan 'Kemampuan Awal Bela Negara' dalam aspek non-fisik. Sanksi yang paling tepat adalah pencabutan hak politik dan kewajiban mengikuti program deradikalisasi untuk mengembalikan nasionalismenya.
E
Pelanggaran yang dilakukan Kepala Daerah hanya relevan dengan 'Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara' dalam konteks korupsi. Hukum yang berlaku akan memberikan sanksi pidana umum, dan bukan sanksi yang berdimensi khusus Bela Negara karena bukan tindakan militer atau makar.