Pembahasan Soal TWKK - Bela Negara 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 2712. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 81
Link Soal
Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa urusan pertahanan bukan hanya tanggung jawab aparat militer, melainkan hak dan kewajiban seluruh rakyat. Pernyataan bahwa 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara' tercantum dalam...
A
Pasal 27 ayat (1)
B
Pasal 27 ayat (2)
C
Pasal 27 ayat (3)
D
Pasal 30 ayat (1)
E
Pasal 30 ayat (2)
NO. 82
Link Soal
Seorang Direktur Jenderal di Kementerian Pertahanan, yang bertanggung jawab atas pengadaan sistem persenjataan strategis, diketahui telah menerima suap dari konsorsium asing. Suap tersebut memengaruhi keputusannya untuk menyetujui pengadaan sistem yang kurang kompatibel dengan kebutuhan pertahanan nasional dan memiliki biaya operasional jangka panjang yang jauh lebih tinggi dibandingkan alternatif lain yang ditawarkan oleh perusahaan domestik. Ketika kasus ini mulai terkuak oleh media, Dirjen tersebut justru mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan media massa dan menyebarkan narasi bahwa informasi tersebut adalah upaya pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan stabilitas nasional. Tindakan Dirjen tersebut menyebabkan kerugian finansial negara yang besar, melemahkan potensi pertahanan, dan menciptakan polarisasi di masyarakat.
Berdasarkan narasi tersebut, analisis paling komprehensif mengenai pelanggaran nilai-nilai Bela Negara oleh Dirjen tersebut beserta implikasi etika dan sanksi yang seharusnya dikenakan adalah:
A
Dirjen tersebut telah melanggar nilai rela berkorban demi bangsa dan negara serta kesetiaan pada Pancasila (khususnya sila Persatuan Indonesia dan Kerakyatan). Tindakannya merusak kedaulatan dan integritas bangsa, sehingga ia harus dijatuhi sanksi pidana penjara maksimal, denda, ganti rugi kerugian negara, pencabutan hak politik, serta pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.
B
Pelanggaran utama adalah ketidakjujuran dan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat publik. Sanksi yang paling tepat adalah pemecatan dari jabatan struktural dan penempatan di posisi fungsional non-strategis, disertai dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana suap yang diterima.
C
Dirjen melanggar nilai cinta tanah air karena tidak mengutamakan produk dalam negeri dan menyebabkan kerugian finansial. Sanksi administratif berupa penurunan pangkat dan mutasi ke daerah terpencil adalah yang paling sesuai untuk memberikan efek jera.
D
Tindakan menyebarkan disinformasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan etika ASN dalam berkomunikasi publik. Sanksi yang seharusnya adalah teguran tertulis dan pelatihan khusus mengenai komunikasi publik serta integritas pejabat negara.
E
Dirjen telah melanggar nilai kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menciptakan polarisasi masyarakat melalui pernyataannya. Sanksi yang paling tepat adalah skorsing sementara sambil menunggu hasil penyelidikan komite etik kementerian dan wajib meminta maaf secara publik.
NO. 83
Link Soal
Ketahanan energi memegang peranan vital dalam Bela Negara. Bagaimana cara efektif untuk meningkatkan ketahanan energi di Indonesia?
A
Meningkatkan ketergantungan pada pasokan energi fosil dari impor.
B
Mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi kebergantungan pada energi impor.
C
Menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan energi di dalam negeri.
D
Hanya mengandalkan bantuan energi dari negara lain tanpa upaya mandiri.
E
Menyerahkan pengelolaan seluruh sektor energi kepada perusahaan-perusahaan asing.
NO. 84
Link Soal
Seorang warga negara Indonesia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi berhasil meretas sistem keamanan siber dari sebuah kelompok teroris global yang diketahui merencanakan serangan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ia kemudian membocorkan data intelijen penting tersebut kepada publik melalui media sosial untuk memperingatkan masyarakat dan menekan pemerintah agar segera bertindak. Meskipun tindakannya mengungkap ancaman serius terhadap keamanan nasional, namun peretasan tersebut dilakukan tanpa mandat resmi dari negara dan penyebaran informasi sensitif secara publik berpotensi menimbulkan kepanikan massal serta disalahgunakan oleh pihak lain.
Berdasarkan pemahaman mengenai implementasi konsep Bela Negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagaimana seharusnya tindakan warga negara tersebut dinilai?
A
Merupakan bentuk Bela Negara yang esensial karena menunjukkan inisiatif warga dalam menghadapi ancaman, terlepas dari formalitas prosedur.
B
Bukan termasuk implementasi Bela Negara yang sah karena dilakukan di luar koridor hukum dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional serta keamanan negara.
C
Adalah representasi Bela Negara yang modern dan efektif di era siber, menandakan pergeseran paradigma pertahanan negara dari militeristik ke partisipasi sipil.
D
Meskipun metodenya dipertanyakan, secara substansi tindakan tersebut telah memenuhi jiwa Bela Negara dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara.
E
Merupakan tindakan heroik individu yang patut dihargai sebagai manifestasi cinta tanah air, meskipun dapat menimbulkan implikasi hukum bagi pelakunya.
NO. 85
Link Soal
Dengan anggapan bahwa kesehatan nasional merupakan elemen vital kekuatan suatu negara, bagaimana strategi yang tepat untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional dalam kerangka Bela Negara?
A
Meningkatkan pemberian subsidi untuk produk-produk kesehatan impor.
B
Mengembangkan sektor industri kesehatan domestik dan memperkukuh sistem kesehatan secara nasional.
C
Mendelegasikan sepenuhnya pengelolaan isu kesehatan kepada entitas internasional.
D
Mengabaikan permasalahan kesehatan karena dianggap bukan ancaman yang bersifat langsung.
E
Memangkas alokasi anggaran kesehatan demi memprioritaskan anggaran pertahanan militer.
NO. 86
Link Soal
Di tengah lanskap ancaman kontemporer yang semakin kompleks, termasuk perang hibrida, serangan siber, disinformasi masif, dan ancaman ideologis transnasional, pemahaman dan implementasi 'Bela Negara' di Indonesia perlu mengalami penyesuaian fundamental. Apabila fokus tradisional lebih menekankan pada aspek pertahanan militer, bagaimana seharusnya strategi 'Bela Negara' Indonesia berevolusi agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa di era modern ini?
A
Memperkuat alutsista dan kapasitas militer konvensional secara masif untuk menghadapi potensi invasi fisik dari negara lain.
B
Mengalokasikan seluruh anggaran pertahanan untuk pembangunan infrastruktur siber dan teknologi informasi guna menangkal serangan digital.
C
Menitikberatkan pada program deradikalisasi dan kontra-propaganda melalui pendekatan keamanan yang represif untuk menumpas ancaman ideologis.
D
Mengembangkan konsep pertahanan semesta yang mengintegrasikan kekuatan militer dan non-militer, melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi multi-dimensi ancaman, serta membangun ketahanan nasional berbasis nilai-nilai Pancasila.
E
Menerbitkan regulasi baru yang membatasi kebebasan berekspresi dan informasi di ranah digital untuk mencegah penyebaran disinformasi dan ancaman non-militer lainnya.
NO. 87
Link Soal
Bapak Budi adalah seorang Kepala Bidang di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kabupaten Harmoni. Suatu hari, ia menerima permohonan izin usaha dari PT Aneka Raya, sebuah perusahaan besar. Selama proses verifikasi, Bapak Budi menemukan adanya celah dalam dokumen perizinan yang berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar jika tidak ditangani dengan benar. Beberapa kolega menyarankan untuk mempercepat proses karena 'pentingnya investasi', dan bahkan ada tawaran 'bantuan' tidak resmi agar proses diperlancar. Bapak Budi juga mendengar bisikan bahwa perusahaan tersebut memiliki koneksi kuat. Namun, ia teringat sumpah jabatannya sebagai ASN dan nilai-nilai bela negara untuk menjaga integritas bangsa. Tindakan yang paling tepat yang menunjukkan implementasi nilai bela negara Bapak Budi sebagai seorang ASN dalam situasi tersebut adalah...
A
Tetap pada prosedur, menunda penerbitan izin hingga semua persyaratan terpenuhi dan dampak lingkungan teratasi, meskipun mendapat tekanan dari berbagai pihak.
B
Melakukan koordinasi intensif dengan pihak perusahaan dan kolega untuk mencari 'jalan tengah' agar izin dapat segera diterbitkan tanpa menimbulkan konflik yang berarti.
C
Menerima tawaran 'bantuan' tidak resmi dengan syarat memastikan semua prosedur tetap dijalankan secara formal untuk menghindari masalah di kemudian hari.
D
Melaporkan tekanan yang diterima kepada atasan dan menunggu arahan lebih lanjut tanpa mengambil keputusan sendiri, agar tidak salah langkah dan berisiko.
E
Mengabaikan celah tersebut demi percepatan investasi dan menghindari konflik dengan pihak perusahaan, mengingat pentingnya investasi bagi daerah dan citra pemerintah.
NO. 88
Link Soal
Eksploitasi hutan yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dapat mengancam kedaulatan wilayah karena kerusakan ekologis. Dampak jangka panjang yang paling fatal dari tindakan penebangan hutan secara liar adalah...
A
Menurunnya harga kayu di pasar internasional
B
Terjadinya bencana alam yang tidak terkendali yang merugikan rakyat
C
Meningkatnya devisa negara dari sektor non-migas
D
Berkurangnya lahan untuk pemukiman penduduk
E
Terbukanya lapangan kerja baru bagi penebang kayu
NO. 89
Link Soal
Ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan dinilai membahayakan kedaulatan negara disebut...
A
Spionase
B
Sabotase
C
Agresi
D
Terorisme
E
Pemberontakan bersenjata
NO. 90
Link Soal
UUD 1945 mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara secara spesifik melalui pasal-pasalnya. Hal ini tertuang dalam...
A
Pasal 29
B
Pasal 31
C
Pasal 30
D
Pasal 27
E
Pasal 33