Bank Soal TWKK CPNS 2026: Integritas
Halaman 1. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Seorang ASN menolak menerima hadiah parsel dari rekanan proyek karena mengetahui hal tersebut melanggar aturan gratifikasi. Tindakan ASN tersebut mencerminkan nilai integritas, yaitu...
A
Kerja Keras
B
Kejujuran
C
Sederhana
D
Berani
E
Peduli
NO. 2
Link Soal
Prinsip integritas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih di Indonesia. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara konsisten dan teguh menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) meskipun dihadapkan pada tekanan atau tawaran menggiurkan, implikasi paling signifikan dari sikap integritas ASN tersebut terhadap sistem pemerintahan dan kepercayaan publik adalah...
A
Mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program karena prosedur dilampaui.
B
Meningkatkan efisiensi kerja unit karena adanya fleksibilitas dalam interpretasi aturan.
C
Membangun fondasi kuat bagi akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
D
Menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang tidak sepaham sehingga menghambat reformasi birokrasi.
E
Memicu munculnya budaya kerja yang lebih kompetitif di antara sesama ASN.
NO. 3
Link Soal
Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan program pembangunan di daerah terpencil. Sebagian wilayah merasa keberatan karena mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan program. Bagaimana seharusnya pemerintah memberikan respons terhadap situasi ini?
A
Menunda seluruh program pembangunan di wilayah-wilayah yang mengajukan keberatan.
B
Mengabaikan keberatan yang muncul karena program pembangunan sudah selesai direncanakan.
C
Mengadakan dialog aktif dengan masyarakat setempat untuk mengintegrasikan masukan mereka dalam proses pembangunan.
D
Menyerahkan pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan kepada pihak swasta.
E
Mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah yang lebih mudah dijangkau dan mendukung.
NO. 4
Link Soal
Anda adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dipromosikan sebagai kepala seksi di bagian pelayanan perizinan sebuah dinas daerah. Suatu hari, seorang pengusaha ternama di daerah mendatangi Anda dengan berkas permohonan yang belum lengkap dan beberapa persyaratan teknis krusial yang tidak terpenuhi. Pengusaha tersebut secara pribadi menawarkan sejumlah uang tunai yang cukup besar sebagai "uang lelah" atau "tanda terima kasih" agar proses perizinannya dipercepat dan kekurangan berkasnya dapat diabaikan. Ia beralasan bahwa proyeknya sangat mendesak dan penundaan akan menimbulkan kerugian besar bagi banyak pihak, termasuk potensi kehilangan lapangan kerja. Anda menyadari bahwa menerima tawaran tersebut jelas melanggar kode etik ASN, prinsip integritas, dan dapat merusak kepercayaan publik. Namun, pengusaha tersebut memiliki pengaruh kuat dan ada kekhawatiran bahwa penolakan Anda dapat menimbulkan resistensi, menghambat karir Anda, atau bahkan berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan yang lebih luas. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan paling tepat yang harus Anda lakukan dalam situasi tersebut, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945 sebagai abdi negara adalah...
A
Menolak tawaran uang tersebut secara tegas namun etis, menjelaskan prosedur yang benar dan meminta pengusaha untuk melengkapi berkas sesuai peraturan yang berlaku, serta menegaskan bahwa pelayanan publik harus berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanpa diskriminasi, sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
B
Menerima uang tersebut dengan dalih akan menyumbangkannya sepenuhnya untuk kegiatan sosial di dinas Anda, namun tetap memproses perizinan sesuai prosedur yang berlaku setelah pengusaha melengkapi berkasnya, untuk menghindari konflik langsung.
C
Menolak tawaran uang secara halus dan menyarankan pengusaha untuk mencari jalur lain melalui staf bawahan Anda yang mungkin bisa "membantu", demi menghindari potensi konflik atau masalah pribadi yang dapat mengganggu karir Anda.
D
Segera melaporkan pengusaha tersebut ke atasan atau pihak berwenang (misalnya KPK atau inspektorat) tanpa mencoba memberikan penjelasan langsung atau solusi procedural kepadanya, karena khawatir terlibat masalah lebih jauh dan demi menjaga citra dinas.
E
Menerima tawaran uang tersebut dan segera memproses permohonan perizinan sesuai permintaan pengusaha, dengan pertimbangan dampak positif pada proyek pengusaha tersebut dan untuk menjaga hubungan baik demi kelancaran koordinasi di masa mendatang.
NO. 5
Link Soal
Dikisahkan bahwa Ki Hajar Dewantara, seorang bangsawan sekaligus pejabat negara, tidak sungkan membeli perabot bekas dari teman atau pelelangan. Mengapa tindakan beliau ini dianggap mencerminkan integritas bagi bangsa Indonesia?
A
Karena fungsi dan kegunaan perabotan lebih diutamakan daripada kemewahannya.
B
Karena menunjukkan kesederhanaan seorang yang sebenarnya mampu hidup mewah.
C
Karena menjadi teladan dalam penerapan prinsip ekonomi rumah tangga.
D
Karena memberi contoh bagi bangsawan untuk melepaskan identitas kemewahan.
E
Karena mencerminkan pandangan ekologis seorang pemimpin bangsa.
NO. 6
Link Soal
Seorang ASN senior, Ibu Rina, telah lama mengabdi di Direktorat Jenderal Pajak. Ia menemukan bukti-bukti kuat adanya praktik 'permainan' pajak oleh beberapa perusahaan besar yang melibatkan oknum internal dan eksternal, yang telah berlangsung bertahun-tahun. Bukti ini ia dapatkan secara tidak sengaja melalui audit internal rutin. Ibu Rina menyadari bahwa melaporkan temuan ini berpotensi membahayakan karirnya, bahkan keselamatan dirinya, mengingat jaringan pelaku yang luas dan kuat. Rekan-rekan kerjanya menyarankan agar ia tidak 'mencari masalah' karena praktik tersebut sudah menjadi 'rahasia umum' dan upaya pemberantasannya selalu gagal di masa lalu. Dalam konteks integritas, dilema apa yang paling signifikan dihadapi oleh Ibu Rina, dan tindakan apa yang secara fundamental mencerminkan integritas seorang ASN dalam situasi ini?
A
Mengabaikan temuan tersebut dan melanjutkan rutinitas kerja, karena risiko yang terlalu besar tidak sebanding dengan hasil yang mungkin didapatkan, dan menjaga keselamatan diri serta keluarga adalah prioritas.
B
Membocorkan informasi tersebut ke media massa secara anonim, dengan harapan tekanan publik akan memaksa pemerintah bertindak tanpa menempatkan dirinya dalam bahaya langsung.
C
Melaporkan temuan tersebut kepada unit kepatuhan internal atau lembaga penegak hukum yang berwenang, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan mengikuti prosedur pelaporan whistleblowing yang ada, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional terhadap negara.
D
Mencoba bernegosiasi dengan oknum-oknum yang terlibat untuk menghentikan praktik tersebut secara diam-diam, dengan janji tidak akan melaporkan jika mereka bersedia memperbaiki diri.
E
Mengumpulkan bukti lebih banyak lagi secara diam-diam selama mungkin, sebelum memutuskan untuk bertindak, demi memastikan kasusnya 'kuat' dan tidak mudah dipatahkan.
NO. 7
Link Soal
Seorang kepala daerah, yang juga merupakan anggota partai politik, membuat kebijakan yang condong pada kepentingan partainya sebagai bentuk loyalitas, meskipun ia telah mengucapkan sumpah jabatan. Perilaku yang melanggar prinsip integritas adalah ...
A
Menunjukkan loyalitas terhadap partai politik pendukungnya.
B
Mematuhi sumpah dan janji yang diucapkan saat menjabat sebagai pemimpin.
C
Berjanji untuk selalu menaati undang-undang yang berlaku.
D
Menjalin kesepakatan untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan partainya.
E
Menunjukkan komitmen untuk berlaku adil tanpa membeda-bedakan pihak.
NO. 8
Link Soal
Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar pelayan publik dan perekat bangsa, integritas bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, melainkan refleksi moral dan etika luhur dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Apabila integritas dipahami sebagai fondasi esensial untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, maka peran paling strategis integritas bagi keberlangsungan negara hukum demokratis yang berkeadilan adalah...
A
Menarik investasi global dan mempercepat laju pembangunan infrastruktur nasional.
B
Mengoptimalkan kinerja birokrasi sehingga seluruh program pemerintah dapat terlaksana tanpa hambatan.
C
Memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan pelaksanaan pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan supremasi hukum, sehingga membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi kesejahteraan rakyat.
D
Menjaga stabilitas politik dari potensi konflik antarlembaga negara dan kepentingan partai.
E
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan anggaran negara.
NO. 9
Link Soal
Pada masa sidang BPUPKI, berbagai perbedaan pendapat di antara para tokoh bangsa diselesaikan dengan metode musyawarah mufakat. Tindakan ini merupakan cerminan dari prinsip bahwa...
A
Keragaman pandangan diabaikan atau dikesampingkan demi mencapai kesatuan.
B
Seluruh pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan diajak aktif mencari konsensus.
C
Penetapan keputusan hanya didasarkan pada suara terbanyak tanpa memberikan ruang bagi pandangan minoritas.
D
Setiap kelompok diwajibkan untuk mengorbankan kepentingannya demi kemaslahatan individu.
E
Keputusan akhir ditentukan oleh pihak yang memiliki pengaruh atau kekuasaan paling dominan.
NO. 10
Link Soal
Seorang pejabat tinggi di kementerian menemukan bahwa rancangan kebijakan baru, meskipun secara formal telah memenuhi prosedur hukum, memiliki celah signifikan yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, serta dapat merugikan keuangan negara dan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Pejabat tersebut menyadari bahwa jika kebijakan ini diterapkan, akan sangat bertentangan dengan prinsip integritas ASN dan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Tindakan yang paling tepat dan menunjukkan komitmen integritas tertinggi bagi pejabat tersebut adalah...
A
Melaksanakan kebijakan tersebut sebagaimana adanya karena sudah sah secara hukum, sambil berharap celah tersebut tidak ditemukan atau disalahgunakan.
B
Melaporkan celah tersebut kepada atasan langsung secara lisan tanpa memberikan alternatif solusi konkret.
C
Mengajukan protes terbuka kepada media massa dan publik untuk menekan pemerintah agar membatalkan kebijakan tersebut.
D
Secara proaktif menyusun kajian komprehensif mengenai dampak negatif celah kebijakan tersebut, mengidentifikasi pasal-pasal yang berpotensi disalahgunakan, serta mengusulkan revisi kebijakan atau regulasi pelaksanaannya kepada pimpinan tertinggi kementerian atau lembaga terkait, dengan argumentasi yang kuat berdasarkan prinsip integritas, akuntabilitas, dan nilai-nilai Pancasila.
E
Menggunakan informasi tentang celah tersebut untuk mengamankan posisi atau keuntungan pribadi sebelum kebijakan tersebut direvisi atau diungkap ke publik.