Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 8411. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 1
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bertugas di sebuah proyek strategis nasional yang mendesak. Dalam rapat koordinasi, beberapa kolega mengusulkan untuk memangkas beberapa tahapan prosedur standar yang dianggap memperlambat, dengan alasan untuk mempercepat penyelesaian proyek demi kepentingan publik yang lebih besar. Meskipun pemangkasan tersebut tidak secara langsung melanggar hukum, namun berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Sebagai ASN yang menjunjung tinggi integritas, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah...
A
Mengikuti usulan tersebut dengan tetap memastikan tujuan proyek tercapai, karena kepentingan nasional harus didahulukan.
B
Menolak usulan secara tegas dan bersikukuh pada seluruh prosedur standar yang ada, meskipun berisiko proyek mengalami keterlambatan.
C
Menganalisis kemungkinan solusi alternatif yang inovatif untuk mempercepat proyek tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
D
Melaporkan usulan kolega tersebut kepada atasan yang lebih tinggi atau inspektorat karena berpotensi melanggar kode etik.
E
Menerima usulan tersebut tetapi mendokumentasikan secara rinci setiap pemangkasan prosedur sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi.
NO. 2
Link Soal
Pemerintah giat menjalankan program reformasi pendidikan yang berfokus pada peningkatan kompetensi guru. Namun, banyak guru merasa kebijakan ini terlalu membebani mereka. Bagaimana cara terbaik pemerintah untuk menanggapi situasi ini?
A
Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan intensif agar para guru memahami tujuan dan cara penerapan kebijakan.
B
Mengurangi tuntutan pekerjaan guru agar mereka merasa lebih nyaman dan tidak terbebani.
C
Melakukan perubahan menyeluruh pada kebijakan agar lebih mudah diterima dan dilaksanakan.
D
Mengabaikan keluhan dari para guru karena kepentingan reformasi pendidikan lebih utama.
E
Menunda pelaksanaan reformasi sampai semua guru benar-benar siap untuk beradaptasi.
NO. 3
Link Soal
Saat pembahasan RUU perlindungan lingkungan di parlemen, beberapa fraksi menolak karena khawatir akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Apa tindakan yang paling tepat bagi pemerintah dalam menghadapi situasi ini?
A
Mendahulukan pertumbuhan ekonomi ketimbang pelestarian lingkungan.
B
Mengadakan dialog dan pendekatan persuasif kepada fraksi penolak untuk menjelaskan urgensi keberlanjutan lingkungan.
C
Menunda diskusi RUU sampai seluruh fraksi penolak sepakat.
D
Mengabaikan penolakan fraksi dan tetap melanjutkan pembahasan RUU.
E
Medelegasikan penentuan kebijakan kepada sektor swasta yang lebih memahami dinamika ekonomi.
NO. 4
Link Soal
Prosesi pengambilan sumpah bagi pejabat negara memiliki tujuan fundamental untuk memastikan bahwa para pejabat tersebut...
A
Dapat menjalankan tugas dan wewenang tanpa intervensi dari pihak mana pun.
B
Mempunyai komitmen kuat terhadap prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi.
C
Memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan.
D
Menjamin kelancaran pemerintahan tanpa adanya kendala hukum yang berarti.
E
Dapat mengambil setiap keputusan berdasarkan preferensi atau keinginan pribadi.
NO. 5
Link Soal
Sebuah institusi pendidikan tinggi dikenal memiliki kode etik yang sangat ketat dan sistem pengawasan yang komprehensif terhadap praktik akademik dan administrasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul laporan-laporan yang mengindikasikan peningkatan kasus plagiarisme di kalangan mahasiswa, praktik 'titip absen' di kalangan dosen, serta dugaan nepotisme dalam proses rekrutmen staf. Fenomena ini terjadi meskipun secara formal aturan dan sanksi telah ada.
Terjadinya disonansi antara kode etik yang kuat dan praktik yang merosot dalam institusi ini paling tepat menunjukkan adanya kegagalan integritas pada tingkat...
A
Internalization of values within the organizational culture rather than just formal compliance.
B
Kejelasan prosedur operasional standar (SOP) dan pedoman teknis pelaksanaan tugas.
C
Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bertugas sebagai pengawas dan penegak kode etik.
D
Keterlibatan pihak eksternal dalam pengawasan dan audit kinerja institusi secara berkala.
E
Kesesuaian antara visi dan misi institusi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
NO. 6
Link Soal
Keputusan untuk mengubah tujuh kata dalam Piagam Jakarta menunjukkan bahwa...
A
Prioritas persatuan lebih tinggi daripada keberagaman agama.
B
Seluruh kelompok agama wajib mengikuti satu regulasi yang seragam.
C
Setiap kelompok perlu berkorban demi kepentingan bangsa.
D
Pemerintah harus mencapai kesepakatan dengan kelompok mayoritas.
E
Kepentingan agama tertentu lebih diutamakan daripada persatuan.
NO. 7
Link Soal
Integritas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) seringkali diartikan sebagai sikap jujur, antikorupsi, dan patuh terhadap peraturan. Namun, dalam perspektif yang lebih mendalam mengenai fungsi negara dan cita-cita proklamasi kemerdekaan, esensi integritas ASN bukan hanya tentang perilaku personal, melainkan juga tentang komitmen terhadap keberlanjutan dan kemajuan bangsa. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat merangkum makna integritas ASN dalam konteks pembangunan nasional dan pencapaian tujuan bernegara?
A
Membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, yang krusial untuk menarik investasi asing demi percepatan pembangunan ekonomi.
B
Menjamin pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan dan pelayanan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.
C
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi dalam pelayanan publik, yang secara langsung berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia.
D
Menciptakan sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi di segala tingkatan.
E
Memastikan setiap ASN patuh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, demi menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan profesional.
NO. 8
Link Soal
Lembaga yang memiliki tugas menjaga serta menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim agar tetap sesuai dengan etika profesi di Indonesia adalah...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Komisi Yudisial
D
Mahkamah Konstitusi
E
Kepolisian Republik Indonesia
NO. 9
Link Soal
Pasca bencana alam besar di sebuah wilayah, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan. Akan tetapi, terjadi ketidakmerataan distribusi bantuan di lapangan. Bagaimana langkah yang paling tepat bagi pemerintah untuk memastikan bantuan tersalurkan secara adil dan merata?
A
Menarik kembali semua bantuan yang sudah sempat didistribusikan untuk diatur ulang.
B
Meningkatkan koordinasi serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.
C
Menambah jumlah total bantuan tanpa melakukan perubahan pada sistem distribusi yang sudah ada.
D
Mengalihkan sebagian bantuan tersebut ke wilayah lain yang dianggap lebih memerlukan.
E
Membiarkan proses distribusi bantuan berjalan secara alamiah tanpa intervensi lebih lanjut.
NO. 10
Link Soal
Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya mengonsolidasi wilayah perbatasan. Akan tetapi, beberapa daerah di perbatasan menolak kebijakan pemerintah karena merasa memiliki kedekatan dengan negara tetangga. Bagaimana seharusnya pemerintah pusat menyikapi kondisi ini?
A
Menegaskan kedaulatan negara secara militer terhadap wilayah perbatasan tersebut.
B
Mengabaikan daerah perbatasan karena faktor aksesibilitas yang sulit.
C
Melakukan pendekatan sosial dan ekonomi yang komprehensif untuk memperkuat ikatan dengan masyarakat setempat.
D
Mengarahkan kekuatan militer untuk menjaga ketertiban di wilayah perbatasan.
E
Memberikan wewenang pengelolaan daerah perbatasan kepada pihak swasta.