Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 256. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 91
Link Soal
Keputusan Sidang PPKI untuk mengubah rumusan Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan bangsa mengindikasikan bahwa...
A
Kepentingan persatuan nasional lebih diutamakan dibandingkan perbedaan keyakinan.
B
Setiap agama memiliki hak untuk mendominasi perumusan dasar negara.
C
Perbedaan agama tidak perlu dipertimbangkan dalam pembentukan negara.
D
Kelompok mayoritas harus selalu menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan.
E
Piagam Jakarta tidak relevan lagi dalam konteks persatuan bangsa.
NO. 92
Link Soal
Anda ditugaskan untuk mengurus pembuatan kaus seragam untuk kegiatan mancakrida (outbound) kantor minggu depan. Dari opsi berikut, tindakan mana yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dalam melaksanakan tugas ini?
A
Menentukan perusahaan konveksi yang memiliki rekam jejak baik dan kualitas terjamin.
B
Memberikan laporan berkala kepada panitia lain mengenai proses pembuatan kaus.
C
Menambahkan sedikit biaya pada setiap kaus sebagai imbalan atas usaha dan waktu ekstra.
D
Memastikan kualitas kaus yang dihasilkan setara dengan harga yang telah disepakati.
E
Mengumpulkan masukan awal dari rekan kerja untuk menentukan desain kaus yang akan dicetak.
NO. 93
Link Soal
Pemerintah sedang gencar mengembangkan ekosistem digital untuk pelayanan publik. Sebuah aplikasi perizinan online baru diluncurkan dengan klaim keamanan dan integritas data yang tinggi. Namun, seorang programmer muda di kementerian yang ikut mengembangkan sistem tersebut, Saudara Candra, menemukan bahwa ada 'backdoor' yang sengaja ditanamkan oleh atasan teknisnya dengan alasan untuk 'memudahkan pemantauan' dan 'perbaikan cepat jika terjadi masalah'. Candra tahu bahwa 'backdoor' ini, meskipun dimaksudkan untuk kebaikan, berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab di masa depan dan melanggar prinsip kerahasiaan data serta integritas sistem. Atasan Candra mengancam akan memecatnya jika membocorkan informasi ini atau mencoba menghapus 'backdoor' tersebut. Dilema integritas apakah yang paling krusial dihadapi Candra, dan bagaimana ia harus bertindak sesuai kode etik profesi dan nilai integritas?
A
Menaati perintah atasan dan merahasiakan keberadaan 'backdoor', karena atasan memiliki otoritas dan pemecatan akan merugikan karirnya.
B
Diam-diam menghapus 'backdoor' tersebut dan mengamankan sistem tanpa memberitahu atasan, untuk melindungi integritas data pengguna.
C
Melaporkan keberadaan 'backdoor' dan ancaman yang diterimanya kepada unit kepatuhan internal atau instansi terkait yang lebih tinggi, dengan disertai bukti yang kuat, sebagai bentuk perlindungan data publik dan menjaga integritas sistem secara menyeluruh.
D
Menginformasikan kelemahan sistem ini kepada komunitas keamanan siber eksternal untuk mendapatkan dukungan publik dan tekanan terhadap kementerian.
E
Mencoba berdiskusi dengan atasan untuk menemukan solusi alternatif yang aman dan transparan, tanpa melibatkan pihak eksternal, untuk menjaga kerukunan tim.
NO. 94
Link Soal
Meskipun peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk ditaati, pelanggaran masih sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Faktor utama penyebab hal ini adalah...
A
Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat
B
Para tokoh masyarakat tidak memberi keteladanan
C
Sanksi hukum yang terlalu ringan
D
Aparat penegak hukum kurang tegas
E
Jumlah peraturan yang terlalu banyak
NO. 95
Link Soal
Pemerintah daerah merencanakan pembangunan jalan tol baru yang bertujuan mempercepat akses antarwilayah. Namun, beberapa kelompok masyarakat menolak proyek ini karena akan menggusur lahan pertanian mereka. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?
A
Meneruskan proyek pembangunan jalan tol tanpa memperhatikan keberatan atau protes masyarakat.
B
Mengadakan dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi ganti rugi atau kompensasi yang adil dan memadai.
C
Menghentikan sepenuhnya proyek pembangunan jalan tol untuk menghindari potensi konflik sosial.
D
Mengabaikan nilai lahan pertanian dan semata-mata fokus pada peningkatan aksesibilitas transportasi.
E
Memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang tidak akan menimbulkan isu penggusuran lahan.
NO. 96
Link Soal
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme (KKN), Indonesia telah menetapkan regulasi dalam...
A
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998.
B
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.
C
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1998.
D
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999.
E
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
NO. 97
Link Soal
Prosesi pengambilan sumpah bagi pejabat negara memiliki tujuan fundamental untuk memastikan bahwa para pejabat tersebut...
A
Dapat menjalankan tugas dan wewenang tanpa intervensi dari pihak mana pun.
B
Mempunyai komitmen kuat terhadap prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi.
C
Memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan.
D
Menjamin kelancaran pemerintahan tanpa adanya kendala hukum yang berarti.
E
Dapat mengambil setiap keputusan berdasarkan preferensi atau keinginan pribadi.
NO. 98
Link Soal
Pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh para tokoh selama sidang BPUPKI dan PPKI merefleksikan spirit para pendiri bangsa untuk...
A
Menjunjung tinggi kebebasan individual di atas kepentingan kolektif negara.
B
Merancang landasan negara yang kokoh dengan prioritas pada kesejahteraan dan kepentingan bersama.
C
Membangun suatu negara dengan model pemerintahan yang tidak transparan dan tertutup.
D
Menghapuskan segala bentuk perbedaan pandangan demi mencapai stabilitas semu.
E
Memposisikan kekuatan militer sebagai fondasi utama eksistensi dan kekuasaan negara.
NO. 99
Link Soal
Untuk mengintensifkan kebijakan desentralisasi, pemerintah menyerahkan lebih banyak otoritas kepada pemerintah daerah. Namun, timbul kekhawatiran bahwa sejumlah daerah mungkin belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola wewenang baru ini secara efektif. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat?
A
Menerapkan kebijakan desentralisasi tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan pengelolaan masing-masing daerah.
B
Menyediakan bimbingan dan program pelatihan intensif bagi daerah untuk meningkatkan kapabilitas manajemen mereka.
C
Mengurangi kembali wewenang yang telah diberikan dan mengembalikan kendali penuh kepada pemerintah pusat.
D
Membiarkan daerah mencari solusi dan belajar dari pengalaman kesalahan mereka sendiri.
E
Mendelegasikan kewenangan pengelolaan kebijakan di daerah kepada entitas swasta.
NO. 100
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru bertugas di unit pengadaan barang mendapati adanya indikasi kuat praktik kolusi. Setiap proyek pengadaan di unitnya selalu dimenangkan oleh perusahaan "X", yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa pejabat senior di instansi tersebut, meskipun ada penawaran dari perusahaan lain yang lebih menguntungkan negara dari segi harga dan kualitas. Ketika ia mencoba mempertanyakan hal ini secara internal, ia diberi peringatan untuk "tidak mencari-cari masalah" dan "menjaga soliditas tim".
Dalam menghadapi situasi tersebut, tindakan yang paling tepat dan mencerminkan prinsip integritas seorang ASN adalah...
A
Mengikuti alur prosedur yang sudah ada untuk menjaga keharmonisan tim dan menghindari konflik.
B
Mengumpulkan data dan bukti yang relevan secara cermat, kemudian melaporkan indikasi kolusi tersebut kepada Inspektorat Jenderal atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
C
Mencoba mencari dukungan dari rekan kerja lain untuk bersama-sama menentang praktik tersebut secara terbuka di forum internal.
D
Menyampaikan keluhannya secara anonim ke media massa agar publik menyoroti masalah tersebut.
E
Mengabaikan praktik tersebut karena merasa tidak memiliki wewenang untuk mengubah sistem dan fokus pada tugas-tugas lain.