Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 2551. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 101
Link Soal
Proses pengambilan sumpah jabatan oleh pejabat negara saat dilantik merupakan manifestasi dari...
A
Tekad untuk mendahulukan kepentingan pribadi di atas segalanya.
B
Ikrar untuk melaksanakan tugas secara jujur dan patuh pada hukum.
C
Tindakan formal untuk memperoleh kekuasaan tanpa bertanggung jawab.
D
Sekadar ritual yang tidak mengikat secara moral atau hukum.
E
Komitmen untuk memihak kelompok tertentu di atas kepentingan umum.
NO. 102
Link Soal
Seorang pejabat di lingkungan pemerintahan daerah menemukan adanya praktik penyalahgunaan anggaran oleh bawahannya. Namun, karena tekanan politik yang kuat, pejabat tersebut merasa kesulitan untuk mengungkapkan fakta tersebut. Tindakan yang seharusnya diambil oleh pejabat tersebut adalah...
A
Membiarkan penyalahgunaan anggaran agar stabilitas politik tetap terjaga.
B
Mengungkap penyalahgunaan anggaran tersebut meskipun menghadapi tekanan politik yang besar.
C
Mencari solusi kompromi agar bawahannya tidak terseret dalam masalah hukum.
D
Menunda tindakan penanganan hingga situasi politik di daerah tersebut lebih stabil.
E
Menyembunyikan masalah tersebut demi menjaga citra dan reputasi instansi pemerintahan.
NO. 103
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan penolakan enam paham untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, termasuk paham federalisme dan persekutuan. Hal ini diterima dan tidak diterapkan setelah kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yang tercermin dari pernyataan bahwa rakyat Indonesia ...
A
Menolak semua enam paham yang diajukan.
B
Menolak konsep negara federalisme.
C
Menolak sistem feodalisme.
D
Menerima paham federalisme.
E
Menerima semua enam paham yang diajukan.
NO. 104
Link Soal
Pemerintah daerah merencanakan pembangunan jalan tol baru yang bertujuan mempercepat akses antarwilayah. Namun, beberapa kelompok masyarakat menolak proyek ini karena akan menggusur lahan pertanian mereka. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah?
A
Meneruskan proyek pembangunan jalan tol tanpa memperhatikan keberatan atau protes masyarakat.
B
Mengadakan dialog dengan masyarakat untuk mencari solusi ganti rugi atau kompensasi yang adil dan memadai.
C
Menghentikan sepenuhnya proyek pembangunan jalan tol untuk menghindari potensi konflik sosial.
D
Mengabaikan nilai lahan pertanian dan semata-mata fokus pada peningkatan aksesibilitas transportasi.
E
Memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang tidak akan menimbulkan isu penggusuran lahan.
NO. 105
Link Soal
Pada sebuah lembaga layanan publik, Pak Budi, kepala unit pengawas internal yang baru, menemukan pola-pola anomali yang mengkhawatirkan. Laporan audit internal menunjukkan seringnya pemrosesan berkas tanpa kelengkapan sempurna dengan 'catatan pengecualian,' preferensi layanan berdasarkan 'jaringan' pribadi alih-alih antrean, dan penundaan respons terhadap aduan masyarakat yang tidak memiliki 'sponsor.' Meskipun tidak ada kasus korupsi besar yang terungkap secara eksplisit, indikator kinerja layanan terus menurun drastis, keluhan masyarakat meningkat tajam, dan hasil survei kepercayaan publik menunjukkan tren negatif yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Pak Budi menyimpulkan bahwa praktik-praktik ini, meski tampak minor secara individual, secara kolektif mengindikasikan sebuah fenomena serius yang merusak fondasi lembaga.
Implikasi paling mendasar dan berbahaya dari akumulasi 'penyimpangan kecil' ini terhadap keberlanjutan dan legitimasi lembaga tersebut dalam jangka panjang adalah...
A
Pembusukan budaya organisasi yang meruntuhkan dasar etika birokrasi, sehingga lembaga kehilangan legitimasi moral di mata publik dan efektivitas fungsionalnya dalam jangka panjang.
B
Peningkatan insiden suap dan pungutan liar berskala besar di masa depan karena preseden yang longgar yang menciptakan peluang.
C
Inefisiensi operasional yang terus-menerus akibat prosedur yang tidak terstandardisasi dan seringnya diskresi yang tumpang tindih.
D
Frustrasi dan demotivasi di kalangan pegawai yang berkomitmen dan berintegritas karena praktik yang tidak adil.
E
Timbulnya protes masyarakat berskala nasional yang menuntut reformasi total struktur organisasi dan pergantian kepemimpinan.
NO. 106
Link Soal
Dalam situasi darurat bencana banjir bandang yang melanda suatu kabupaten, tim tanggap darurat pemerintah daerah dihadapkan pada kelangkaan alat berat untuk evakuasi dan pembukaan akses jalan. Proses pengadaan alat berat normal memerlukan waktu yang panjang dan birokrasi yang ketat. Namun, ada seorang pengusaha lokal yang bersedia meminjamkan alat beratnya secara gratis jika proses administrasi 'disegerakan' dan diberi prioritas dalam proyek infrastruktur pascabencana. Tim menghadapi dilema etika: memprioritaskan kecepatan penanganan bencana dengan mengorbankan integritas prosedural dan potensi konflik kepentingan di masa depan, atau tetap mematuhi seluruh prosedur normal yang berisiko memperlambat penanganan darurat dan menimbulkan lebih banyak korban. Bagaimana keputusan yang paling tepat diambil oleh Kepala BPBD setempat untuk menjunjung tinggi integritas dalam konteks manajemen krisis?
A
Menerima tawaran pengusaha tersebut tanpa syarat, mengesampingkan kekhawatiran konflik kepentingan demi penanganan darurat yang cepat.
B
Menerima tawaran bantuan pinjaman alat berat dari pengusaha, tetapi menolak secara tegas segala bentuk 'imbalan' atau prioritas proyek di masa depan, serta mendokumentasikan dengan jelas semua kesepakatan dan bantuan yang diterima.
C
Menolak tawaran tersebut sepenuhnya karena berpotensi melanggar prinsip integritas, dan tetap menunggu proses pengadaan alat berat resmi meskipun berisiko memperlambat penanganan.
D
Mencari sumber bantuan lain yang tidak memiliki motif tersembunyi, meskipun memakan waktu lebih lama, untuk menjaga integritas sepenuhnya.
E
Membentuk tim khusus yang terdiri dari akademisi dan tokoh masyarakat untuk mengaudit setiap bantuan yang diterima guna menjamin transparansi, sebelum memutuskan menerima bantuan dari pengusaha.
NO. 107
Link Soal
Pak Rahman menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Provinsi Harapan Bangsa. Suatu hari, sebuah perusahaan multinasional besar, PT Sentosa Raya, ingin menginvestasikan dananya untuk proyek infrastruktur berskala besar di provinsi tersebut. Dalam sebuah pertemuan tertutup, perwakilan PT Sentosa Raya menawarkan 'dana operasional' yang cukup besar kepada Pak Rahman dan timnya, di luar prosedur resmi, dengan harapan proses perizinan dan persetujuan proyek dapat dipercepat dan beberapa regulasi bisa dilonggarkan. Pak Rahman dengan tegas menolak tawaran tersebut. Ia menyatakan bahwa semua proses harus transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan semata-mata demi kepentingan pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat Provinsi Harapan Bangsa, tanpa adanya intervensi atau keuntungan pribadi. Prinsip ini ia pegang teguh meskipun ada potensi tekanan dari pihak lain yang ingin proyek tersebut cepat terealisasi dengan cara apapun.
A
Profesionalisme
B
Integritas
C
Loyalitas
D
Etos Kerja
E
Solidaritas
NO. 108
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja dilantik sebagai kepala seksi di sebuah kementerian, menemukan adanya praktik 'titipan' proyek dari beberapa pejabat tinggi kepada bawahannya. Praktik ini tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, meskipun secara kasat mata proyek tersebut tetap berjalan. Rekan kerjanya menyarankan untuk tidak terlalu ikut campur demi menjaga kenyamanan kerja dan karier. Jika ASN tersebut memegang teguh nilai integritas, tindakan paling tepat yang harus diambil adalah...
A
Melaporkan praktik tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mengumpulkan bukti yang cukup kuat secara diam-diam.
B
Mengabaikan praktik tersebut karena bukan wewenangnya dan fokus pada tugas pokok yang lain.
C
Menegur langsung pejabat tinggi yang terlibat dan menuntut mereka menghentikan praktik tersebut.
D
Berusaha mengubah sistem dari dalam dengan perlahan-lahan mengedukasi bawahan tentang pentingnya integritas tanpa melibatkan atasan.
E
Mendiskusikan masalah ini dengan rekan kerja terdekat untuk mencari solusi bersama tanpa melibatkan pihak luar.
NO. 109
Link Soal
Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Sikap para pendiri bangsa yang bersedia menerima usulan tersebut, meskipun dengan beragam pandangan, menunjukkan bahwa mereka...
A
Mempunyai visi dan ide yang berbeda-beda, namun tetap berupaya keras untuk bersatu.
B
Cenderung memprioritaskan kepentingan kelompok atau golongan mereka sendiri.
C
Menepis segala perbedaan demi tercapainya kemerdekaan sesegera mungkin.
D
Menempatkan kepentingan individu di atas kepentingan seluruh masyarakat.
E
Berusaha membangun negara yang kokoh dengan sistem kekuasaan yang terpusat.
NO. 110
Link Soal
Seorang ASN dihadapkan pada situasi di mana atasan meminta untuk memanipulasi laporan keuangan demi kelancaran anggaran dinas. Sikap integritas yang paling tepat dilakukan adalah...
A
Menuruti perintah atasan karena loyalitas adalah kewajiban utama
B
Menolak secara halus dan memberikan pemahaman mengenai risiko hukum serta pelanggaran kode etik
C
Melaporkan atasan langsung ke pihak berwajib tanpa konfirmasi
D
Mengerjakan sebagian saja agar tidak terlalu terlihat kesalahannya
E
Mengundurkan diri dari jabatan agar terhindar dari masalah