Pembahasan Soal TWKK - Integritas 2026
Fokus membahas soal nomor ID: 7839. Lihat semua soal
Ganti Topik Materi
NO. 111
Link Soal
Sub-materi: Pencegahan Korupsi dan Konflik Kepentingan. Bapak Surya, seorang Kepala Dinas pada Kementerian X, memiliki wewenang signifikan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Diketahui bahwa perusahaan konsultan milik istrinya baru-baru ini memenangkan tender proyek besar di kementerian tersebut. Meskipun tidak ada bukti langsung intervensi Bapak Surya dalam proses seleksi, rekam jejak perusahaan istrinya tidak terlalu menonjol untuk skala proyek sebesar itu, dan muncul keraguan publik mengenai objektivitas serta transparansi proses tender. Berdasarkan prinsip integritas ASN dan upaya menjaga kepercayaan publik, analisis tindakan yang paling tepat untuk merespons situasi ini adalah...
A
Melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan konflik kepentingan dan proses tender secara keseluruhan, serta menerapkan sanksi disiplin sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jika terbukti ada pelanggaran, bahkan mempertimbangkan jalur hukum jika ada indikasi tindak pidana korupsi.
B
Menerbitkan surat edaran internal yang melarang ASN memiliki usaha yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, tanpa perlu menindaklanasi kasus Bapak Surya secara spesifik.
C
Meminta Bapak Surya untuk mengundurkan diri dari posisinya agar tidak menimbulkan kegaduhan publik, tanpa perlu proses investigasi formal.
D
Membatalkan seluruh hasil tender proyek tersebut dan mengulanginya dengan pengawasan ketat dari lembaga independen, sambil membiarkan Bapak Surya tetap pada jabatannya.
E
Menunggu adanya laporan resmi dari masyarakat atau lembaga pengawas sebelum mengambil tindakan apapun, karena ketiadaan bukti intervensi langsung.
NO. 112
Link Soal
Di sebuah wilayah, ada sekelompok masyarakat yang menolak program vaksinasi nasional karena alasan keyakinan pribadi. Bagaimana pemerintah sebaiknya menanggapi situasi ini?
A
Memaksakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat tanpa pengecualian
B
Mengabaikan kelompok tersebut karena mereka merupakan minoritas
C
Melakukan dialog dan sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi untuk kesehatan publik
D
Memberikan hukuman kepada individu yang menolak vaksinasi
E
Menunda program vaksinasi hingga seluruh masyarakat mencapai kesepakatan
NO. 113
Link Soal
Desa Makmur, sebuah desa di kaki Gunung Arjuno, memiliki sejarah panjang dalam kepemimpinan yang berintegritas. Kakek Buyut Budi, Pak Wijaya, pada era 1970-an, dikenal sebagai kepala desa yang sangat jujur dan transparan dalam mengelola bantuan pangan dari pemerintah. Setiap beras yang diterima akan dicatat detailnya, diumumkan di balai desa, dan dibagikan secara adil tanpa memandang status atau kedekatan. Ia bahkan menolak hadiah pribadi dari warga yang ingin mendapatkan jatah lebih.
Kini, Budi menjabat sebagai Sekretaris Desa Makmur. Pada tahun 2023, desa menerima alokasi dana desa yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur. Berbeda dengan era kakeknya, Budi dihadapkan pada tawaran 'komisi' dari kontraktor, tekanan dari oknum partai politik daerah untuk memprioritaskan proyek tertentu yang menguntungkan mereka, serta desakan dari beberapa anggota keluarga untuk mengutamakan proyek di lingkungan kerabat. Budi merasa dilema karena tuntutan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan dan transparansi yang dipegang teguh oleh kakeknya. Meskipun Budi ingin meniru integritas kakeknya, ia merasa tekanan eksternal di era modern jauh lebih kompleks dan berisiko.
Perbandingan penerapan nilai integritas antara Pak Wijaya di era 1970-an dan Budi di era 2023 di Desa Makmur menunjukkan bahwa...
A
Prinsip integritas di masa lalu lebih mudah diterapkan karena minimnya godaan dibandingkan masa kini.
B
Tantangan integritas di masa kini lebih kompleks akibat intervensi politik dan materialisme yang meningkat.
C
Generasi muda seperti Budi kurang memiliki komitmen terhadap integritas dibandingkan generasi sebelumnya.
D
Integritas merupakan nilai yang universal namun interpretasinya berbeda di setiap zaman.
E
Tingkat kepatuhan terhadap regulasi di masa lalu lebih tinggi dibandingkan masa kini.
NO. 114
Link Soal
Pengenalan sistem pajak baru oleh pemerintah pusat, yang bertujuan meningkatkan pendapatan negara, menuai keluhan dari banyak pengusaha karena dinilai rumit dan memberatkan. Apa tindakan yang paling tepat bagi pemerintah?
A
Mengabaikan keluhan dari para pengusaha dan terus memberlakukan sistem pajak baru.
B
Mengadakan sosialisasi yang lebih intensif untuk menjelaskan manfaat dan cara kerja sistem pajak baru.
C
Menunda penerapan sistem pajak sampai semua pihak sepakat sepenuhnya.
D
Membatalkan sistem pajak baru dan mengembalikan ke sistem perpajakan sebelumnya.
E
Memberikan pengecualian pajak sementara hanya kepada pengusaha yang menyatakan penolakan.
NO. 115
Link Soal
Untuk mempercepat laju pembangunan di wilayah perbatasan, pemerintah pusat menggandeng sektor swasta. Akan tetapi, masyarakat lokal merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam keseluruhan proses ini. Tindakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah adalah?
A
Terus melanjutkan kolaborasi dengan pihak swasta tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.
B
Menangguhkan proyek hingga seluruh masyarakat memberikan persetujuan penuh.
C
Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga implementasi proyek.
D
Memindahkan lokasi proyek ke daerah lain yang menunjukkan dukungan lebih besar.
E
Memberikan penggantian finansial kepada masyarakat sebagai kompensasi atas ketidakikutsertaan mereka.
NO. 116
Link Soal
Kepala Dinas Pelayanan Publik Kota Indah Jaya, Bapak Rahmat, yang baru menjabat, dikenal sering membuat kebijakan yang cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu yang dekat dengannya, bukan berdasarkan prosedur yang berlaku atau kebutuhan masyarakat luas. Proses pengadaan barang dan jasa seringkali terkesan tertutup, dan keluhan masyarakat terkait lambatnya pelayanan tidak ditanggapi serius. Akibatnya, banyak warga merasa tidak puas dan curiga terhadap kinerja dinas tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini paling berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius bagi tatanan pemerintahan di Kota Indah Jaya, yaitu...
A
Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan melemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
B
Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Indah Jaya akibat kebijakan yang tidak tepat.
C
Terjadinya gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut penurunan Bapak Rahmat dari jabatannya.
D
Sanksi administratif dari pemerintah pusat karena tidak tercapainya target pelayanan publik.
E
Memburuknya citra Kota Indah Jaya di mata investor sehingga investasi menurun drastis.
NO. 117
Link Soal
Untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah ingin membangun infrastruktur pertanian di wilayah terpencil. Sayangnya, masyarakat setempat menolak proyek tersebut karena mengkhawatirkan kerusakan lingkungan. Tindakan apa yang sebaiknya diambil pemerintah?
A
Menghentikan proyek pembangunan demi menjaga kelestarian lingkungan.
B
Melibatkan masyarakat lokal dan para ahli lingkungan dalam proses perencanaan proyek secara detail.
C
Memaksakan kelanjutan proyek demi tercapainya target ketahanan pangan.
D
Mengalihkan pembangunan proyek ke wilayah lain yang menunjukkan dukungan penuh.
E
Memberikan insentif berupa dukungan finansial kepada masyarakat agar mereka mendukung proyek.
NO. 118
Link Soal
Dalam mekanisme musyawarah untuk mufakat, cara yang paling tepat untuk menyelesaikan perbedaan pandangan adalah dengan...
A
Mempercayakan penentuan keputusan akhir sepenuhnya kepada pihak yang memiliki suara terbanyak.
B
Mengikutsertakan seluruh elemen yang terlibat dalam proses diskusi guna menemukan solusi konsensual.
C
Membatasi partisipasi diskusi hanya bagi pihak-pihak yang telah menyepakati suatu gagasan.
D
Mengambil keputusan secara langsung tanpa mempertimbangkan masukan dari pihak yang memiliki penolakan.
E
Menghindari proses diskusi dan menetapkan keputusan secara sepihak oleh satu pihak.
NO. 119
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa di instansinya menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh atasannya dalam proses tender proyek besar. Atasan tersebut meminta ASN untuk memanipulasi data agar perusahaan tertentu memenangkan tender, padahal perusahaan tersebut tidak memenuhi kriteria terbaik dan ada indikasi kolusi. ASN tersebut menyadari bahwa tindakan ini melanggar prinsip integritas, transparansi, dan merugikan keuangan negara. Namun, atasan mengancam akan meninjau kembali karier ASN tersebut jika menolak.
Apa tindakan yang paling tepat bagi ASN tersebut untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga integritas sebagai pelayan publik?
A
Menolak secara tegas permintaan atasan dan melaporkan indikasi penyalahgunaan wewenang tersebut kepada pihak berwenang yang lebih tinggi, seperti Inspektorat atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meskipun berisiko terhadap kariernya.
B
Menuruti permintaan atasan agar tidak kehilangan posisi dan kesempatan karier, namun mencoba mencari cara lain untuk meminimalisir kerugian negara di kemudian hari.
C
Mencoba bernegosiasi dengan atasan untuk mencari solusi yang lebih adil dan transparan tanpa melibatkan pihak eksternal.
D
Menunda proses tender dengan alasan teknis sambil diam-diam mencari dukungan dari rekan kerja yang memiliki pandangan serupa.
E
Melaksanakan perintah atasan namun mendokumentasikan semua bukti penyimpangan untuk digunakan di kemudian hari jika diperlukan.
NO. 120
Link Soal
Dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan penolakan enam paham untuk negara Indonesia yang akan dibentuk, termasuk paham federalisme dan persekutuan. Hal ini diterima dan tidak diterapkan setelah kemerdekaan. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Yamin menginginkan Indonesia menjadi negara kesatuan, yang tercermin dari pernyataan bahwa rakyat Indonesia ...
A
Menolak semua enam paham yang diajukan.
B
Menolak konsep negara federalisme.
C
Menolak sistem feodalisme.
D
Menerima paham federalisme.
E
Menerima semua enam paham yang diajukan.